Ahli pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, DR. Mudzakkir, SH, MH, menyatakan tidak tepat seseorang yang bukan pegawai negeri atau penyelenggaran negara dipidana dengan Pasal 12 huruf a Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ini terungkap dalam sidang pemeriksaan perkara peninjauan kembali (PK) perkara tipikor yang diajukan …
Read More »
Penasihat hukum (PH) Taufik Hidayat, salah satu terdakwa tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yakin kliennya dapat bebas dari dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini disampaikan Masyhuri Abdullah, seusai sidang dengan agenda keterangan saksi-saksi di pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, Kamis (4/7/20199). Dalam sidang …
Read More »
Dalam sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, dengan terdakwa Bupati non aktif, Khamamik, Sekretaris Dinas PUPR, Wawan Suhendra, dan adik bupati, Taufik Hidayat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jum’at (28/6), terungkap jika sebenarnya tidak ada paksaan untuk memberikan fee sebelum lelang proyek dilakukan. Ini disampaikan …
Read More »
Bandar Lampung, hukum1926.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menganggap eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum (PH) Taufik Hidayat sudah masuk ke pokok perkara. Ini merupakan inti tanggapan JPU atas eksepsi, yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor di PN Tanjung Karang, Kamis (13 Juni 2019). Menurut JPU KPK, Subari, …
Read More »
Tim penasihat hukum (PH) Taufik Hidayat, terdakwa suap di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji menyampaikan akan mengajukan eksepsi atas dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (jpu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan agenda pembacaan dakwaan, Senin, 27 Mei 2019. Terdakwa Taufik Hidayat disidangkan …
Read More »
Hukum 1926