Home / Artikel

Artikel

Hak-Hak Istri Belum Terjamin Dalam Cerai Talak Verstek

oleh: Masyhuri Abdullah (Advokat/Ketua LBH NU Lampung Timur) Perceraian dalam Islam dipandang sebagai pintu darurat bagi hubungan perkawinan yang tidak lagi membahagiakan dan berpotensi mendatangkan bahaya yang lebih besar menimpa salah satu atau keduanya jika perkawinan dipertahankan. Prinsip menghindari terjadinya keburukan (maslahah al mursalah) diutamakan. Bagi kaum Muslim Indonesia, perceraian …

Read More »

Hukum Pengelolaan Limbah B3 Usaha Klinik Dalam UU Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU No.11 Tahun 2020) tentang Cipta Kerja memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan usaha. Salah satunya bagi usaha klinik kesehatan. Undang-undang Cipta Kerja merubah sebagian pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Hal ini ditujukan dalam rangka …

Read More »

Apa Itu Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak?

PENGADILAN pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Dasar hukum pembentukan pengadilan pajak adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU 14/2002). Merujuk Pasal 6 dan Pasal 7 UU 14/2002, susunan pengadilan pajak terdiri atas …

Read More »

MA Semakin Progresif Melindungi Perempuan Dalam Perceraian di Pengadilan Agama

Oleh: Masyhuri Abdullah (Advokat/Ketua LBH NU Lampung Timur) Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia semakin memperkuat upaya memberikan jaminan keadilan bagi perempuan (istri) dalam perkara perceraian (hukum keluarga) di pengadilan agama.   Hal ini terlihat dari dirumuskannya pedoman tentang pembayaran kewajiban bagi istri oleh suami  sebagai akibat perceraian di pengadilan, sebagai langkah …

Read More »

Pembaruan Hukum Wasiat Wajibah Melalui Yurisprudensi MA: Jalan Keluar Non Muslim Mendapat Bagian Harta Warisan Pewaris Muslim

Oleh: Masyhuri Abdullah (Advokat/Ketua LBH NU Lampung Timur) Dalam hukum waris Islam diatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini mengandung arti bahwa suami/istri, orang tua, …

Read More »

Adakah Gunanya BP4 Untuk Mencegah Perceraian?

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah lembaga yang memiliki fungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan dan mediator bagi warga baik yang akan membentuk keluarga (pranikah) atau warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah. Dengan demikian BP4 secara konsepsi memiliki posisi yang penting dan luhur dalam membentuk rumah …

Read More »

Mendorong Peran BWI Mengelola Aset Wakaf Untuk Kesejahteraan Rakyat

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam Undang-undang Wakaf, BWI memiliki tugas yakni: (1) melakukan pembinaan kepada nazhir, (2) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, (3) memberikan persetujuan atau izin perubahan peruntukan atau …

Read More »

Prosedur Tukar Guling Tanah Desa

Tanah desa merupakan salah satu jenis kekayaan desa yang harus dilindungi keberadaannya agar tidak hilang. Kalau cerita era dahulu, sering kali kekayaan desa berupa tanah desa atau juga dikenal dengan tanah bengkok, berkurang atau hilang karena diperjuali belikan oknum kepala desa tanpa diketahui warga desa atau aparat desa lainnya. Hal …

Read More »

Menunggu KPK Menetapkan PT. GMP Sebagai Tersangka Korupsi

PT. Gunung Madu Plantation (GMP), perusahaan perkebunan tebu dan pabrik gula di Lampung Tengah, bisa jadi saat ini sedang ketar-ketir.  Perusahaan ini berpotensi menjadi tersangka pemberi suap yang saat ini sedang dalam penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perusahaan gula terbesar kedua di Lampung ini terseret perkara tindak pidana korupsi …

Read More »