oleh: Masyhuri Abdullah (Advokat/Ketua LBH NU Lampung Timur) Perceraian dalam Islam dipandang sebagai pintu darurat bagi hubungan perkawinan yang tidak lagi membahagiakan dan berpotensi mendatangkan bahaya yang lebih besar menimpa salah satu atau keduanya jika perkawinan dipertahankan. Prinsip menghindari terjadinya keburukan (maslahah al mursalah) diutamakan. Bagi kaum Muslim Indonesia, perceraian …

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pimpinan organisasi advokat hanya boleh menjabat maksimal untuk 2 periode baik secara berturut-turut maupun tidak. Ini merupakan putusan atas gugatan yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. selaku advokat terhadap konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Putusan dengan nomor …

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU No.11 Tahun 2020) tentang Cipta Kerja memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan usaha. Salah satunya bagi usaha klinik kesehatan. Undang-undang Cipta Kerja merubah sebagian pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Hal ini ditujukan dalam rangka …

Mahkamah Agung semakin memperkuat proses persidangan secara online. Sebelumnya dalam perkara perdata persidangan dapat dilakukan secara online melalui e-court sepanjang disepakati para pihak, meskipun masih terbatas dalam proses jawab menjawab, untuk agenda jawaban tergugat, serta replik-duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan. Juga dalam perkara pidana, meskipun dilakukan karena alasan pandemi covid-19 …

Masyhuri Abdullah dan Pemohon PK Imam Mashuri saat sidang PK Masyhuri Abdullah, Penasehat hukum Imam Mashuri, terpidana tindak pidana korupsi pengadaan benih jagung hibrida di Propinsi Lampung tahun 2018, berharap Mahkamah Agung (MA) membebaskan kliennya melalui peninjauan kembali (PK) yang diajukan. Ini disampaikannya menjelaskan kesimpulan atas permohonan PK yang diajukan …

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menginstruksikan seluruh Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia untuk mempercepat pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program yang dilaksanakan sejak tahun 2017 ini merupakan implementasi dari tugas ATR/BPN untuk menciptakan kepastian hukum hak atas tanah …

Jakarta – Kementerian Kominfo berkomitmen untuk memberikan dukungan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI). Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Menkominfo serta Sesditjen Aptika menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama kementerian/ lembaga terkait. Diprakarsai oleh Bappenas bersama Kemenkopolhukam, SPPT TI sebagai upaya …

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis aturan baru terkait pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Kini, setidaknya ada tiga larangan terkait pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan itu termasuk biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil. Direktur Jenderal …

Rudi Yanto, S.Sos, Ketua Presidium Lamteng Berjaya Ketua Presidium Lampung Tengah (Lamteng) Berjaya yang juga aktivis Prodem 98 Lampung Rudi Yanto,S.Sos menyambut baik atas rencana dimulainya kembali program Bupati “ngantor” di kampung (Bunga Kampung), oleh Bupati dan Wakil Bupati Lamteng. Rencananya program tersebut akan dimulai pada hari Kamis pekan ini …

PENGADILAN pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Dasar hukum pembentukan pengadilan pajak adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU 14/2002). Merujuk Pasal 6 dan Pasal 7 UU 14/2002, susunan pengadilan pajak terdiri atas …