Home / Tag Archives: masyhuri abdullah

Tag Archives: masyhuri abdullah

PH Korban Perkosaan di Kec. Sekampung Meminta Media Hati-hati Memberitakan

Sukadana, hukum1926.id – Penasihat hukum (PH) perempuan warga Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur yang menjadi korban perkosaan, membantah keterangan PH terduga pelaku. Ini disampaikan Masyhuri Abdullah dan Eko Agus Priyatno, saat ditemui di Polres Lampung Timur, di Sukadana, Rabu (25/8). Keduanya hadir dalam pra rekonstruksi kejadiaan perkosaan yang dilakukan di …

Read More »

PH Kecewa Tindakan Polda Lampung Yang Pidanakan UMKM

Penasehat Hukum Terdakwa produsen dan penjual garam beryodium tanpa SNI menyesalkan pihak Polda Lampung yang langsung menerapkan pidana dalam penanganan perkara tersebut. Ini disampaikan oleh Masyhuri Abdullah, selaku PH terdakwa dari LBH Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur, di Sukadana, Selasa (27/7), usai mengikuti sidang. Masyhuri mengatakan, terdakwa HU, saat ini …

Read More »

Mendorong Peran BWI Mengelola Aset Wakaf Untuk Kesejahteraan Rakyat

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam Undang-undang Wakaf, BWI memiliki tugas yakni: (1) melakukan pembinaan kepada nazhir, (2) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, (3) memberikan persetujuan atau izin perubahan peruntukan atau …

Read More »

Permohonan Penetapan Asal Usul Anak, Jalan Lanjutan Pasca Putusan MK Mengenai Anak Luar Kawin

Oleh: Masyhuri Abdullah* Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 tentang anak di luar perkawinan yang memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, memberikan jalan untuk pengurusan administrasi anak di luar perkawinan. Contohnya untuk penerbitan akte kelahiran dan kartu keluarga dengan mencantumkan nama ayah biologisnya. Selain …

Read More »

Mempertanyakan Peran KUA/PPAIW Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf?

Oleh; Masyhuri Abdullah* Wakaf sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak, merupakan institusi sosial dan keagamaan Islam yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah masyarakat muslim. Dalam Ensiklopedi Oxford dijelaskan kata Arab waqf digunakan dalam Islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan …

Read More »

Sidang Gugatan Terhadap Bupati Lampung Timur Dilanjut Ke Mediasi

Sidang perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Mariah Sh, M.Kn, mantan Ketua Pusat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur, di Pengadilan Negeri (PN) Sukadana dilanjutkan dalam proses mediasi. Pada sidang hari Senin (19/10), pihak Bupati Lampung Timur akhirnya hadir di persidangan. Dalam dua kali …

Read More »

Ketua P2TP2A Gugat Bupati Lampung Timur Di PN Sukadana

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur Periode Tahun 2016-2021, Mariah Sh, M.Kn, menggugat Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari, ke Pengadilan Negeri (PN) Sukadana. Bupati digugat karena telah membekukan kepengurusan P2TP2A. Gugatan ini sendiri telah diregister PN Sukadana dengan register perkara nomor: 32/Pdt.G/2020/PN.Sdn. Perkara ini …

Read More »

Akankah MK Kembali Batalkan Aturan Adanya Izin Bagi Penyidik Untuk Pemeriksaan Notaris?

oleh: Masyhuri Abdullah (Advokat di Bandar Lampung) Permohonan pengujian Undang-undang Jabatan Notaris yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memasuki tahap persidangan. Uji materi ini diajukan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan beberapa orang jaksa. Perkara ini disidangkan dengan register nomor 16/PUU-XVIII/2020. Pemohon mempermasalahkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor …

Read More »

Ini Argumentasi Perbup Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2017 Harus Dicabut

Para petambak udang di Kabupaten Lampung Selatan mendesak Gubernur Lampung mencabut Peraturan Bupati (Perbup) Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan. Diharapkan dengan kewenangan yang dimiliki Gubernur berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah, Perbup yang sangat merugikan petambak tersebut dibatalkan. Lantas apa yang mendasari Perbup tersebut …

Read More »