Hukum 1926

Ahli pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, DR. Mudzakkir, SH, MH, menyatakan tidak tepat seseorang yang bukan pegawai negeri atau penyelenggaran negara dipidana dengan Pasal 12 huruf a Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ini terungkap dalam sidang pemeriksaan perkara peninjauan kembali (PK) perkara tipikor yang diajukan …

Sidang perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Mariah Sh, M.Kn, mantan Ketua Pusat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur, di Pengadilan Negeri (PN) Sukadana dilanjutkan dalam proses mediasi. Pada sidang hari Senin (19/10), pihak Bupati Lampung Timur akhirnya hadir di persidangan. Dalam dua kali …

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur Periode Tahun 2016-2021, Mariah Sh, M.Kn, menggugat Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari, ke Pengadilan Negeri (PN) Sukadana. Bupati digugat karena telah membekukan kepengurusan P2TP2A. Gugatan ini sendiri telah diregister PN Sukadana dengan register perkara nomor: 32/Pdt.G/2020/PN.Sdn. Perkara ini …

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara di persidangan, tidak menutup kemungkinan terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang dijalukan majelis hakim. Hal ini dapat dijadikan alasan untuk melakukan upaya hukum, baik kasasi maupun peninjauan kembali. Tentunya sebelum mengambil langkah upaya hukum tertentu, perlu dipahami pengertian dari kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan. Terminologi …

JAKARTA. Pihak PT Perindustrian Njonja Meneer menggugat PT Bumi Empon Mustiko selaku pembeli 72 merek dagang Nyonya Meneer, setelah perusahaan jamu tersebut pailit pada tahun 2017. Charles Saerang, cucu pemilik Nyonya Meneer melalui kusas hukumnya Osward Febby Lawalata menuntut Bumi Empon Mustiko membayar hak ekonomi berupa royalti sebesar 40% dari …

Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 mengembalikan nilai-nilai fundamental dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang hakikatnya adalah program bersama gotong royong yang saling berkontribusi satu sama lain dan Pemerintah hadir terutama dalam situasi Pandemik Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, …

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menegaskan pihaknya telah menjalankan proses restrukturisasi sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pun, Direktur Utama Bank BRI Sunarso menegaskan mayoritas debitur perseroan yang diberikan restrukturisasi tentunya berasal dari segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun menurutnya, sampai saat ini …

Dalam rangka mengurangi beban wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020. Pelaku UMKM kini dapat mengajukan insentif pajak di atas. Dengan insentif itu, selama periode April sampai dengan September …

Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan mengapresiasi kebijakan pemerintah berupa Peraturan Presiden (Perpres) No 64/2020 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kebijakan yang akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2020 itu diyakini akan membantu mengatasi defisit yang selama ini ditanggung operator kesehatan …

oleh: Masyhuri Abdullah (Advokat di Bandar Lampung) Permohonan pengujian Undang-undang Jabatan Notaris yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memasuki tahap persidangan. Uji materi ini diajukan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan beberapa orang jaksa. Perkara ini disidangkan dengan register nomor 16/PUU-XVIII/2020. Pemohon mempermasalahkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor …