Hukum 1926

Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 mengembalikan nilai-nilai fundamental dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang hakikatnya adalah program bersama gotong royong yang saling berkontribusi satu sama lain dan Pemerintah hadir terutama dalam situasi Pandemik Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, …

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menegaskan pihaknya telah menjalankan proses restrukturisasi sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pun, Direktur Utama Bank BRI Sunarso menegaskan mayoritas debitur perseroan yang diberikan restrukturisasi tentunya berasal dari segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun menurutnya, sampai saat ini …

Dalam rangka mengurangi beban wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020. Pelaku UMKM kini dapat mengajukan insentif pajak di atas. Dengan insentif itu, selama periode April sampai dengan September …

Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan mengapresiasi kebijakan pemerintah berupa Peraturan Presiden (Perpres) No 64/2020 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kebijakan yang akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2020 itu diyakini akan membantu mengatasi defisit yang selama ini ditanggung operator kesehatan …

oleh: Masyhuri Abdullah (Advokat di Bandar Lampung) Permohonan pengujian Undang-undang Jabatan Notaris yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memasuki tahap persidangan. Uji materi ini diajukan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan beberapa orang jaksa. Perkara ini disidangkan dengan register nomor 16/PUU-XVIII/2020. Pemohon mempermasalahkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor …

Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali memblokir 80 domain situs entitas yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti pada Maret 2020. Pemblokiran dilakukan guna melindungi masyarakat dari potensi kerugian atau penipuan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan perdagangan berjangka komoditi …

JAKARTA – Pemerintah telah membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 April 2020. Pembatalan kenaikan iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan ini sudah termuat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 7/P/HUM/2020. Dengan demikian, iuran BPJS Kesehatan kelas III …

Wabah virus Corona jelas berdampak besar pada perkenomian masyarakat, negara, bahkan dunia. Lockdown, pembatasan sosial atau social distancing jelas telah membuat pembatasan pergerakan manusia. Ketika manusia berhenti bergerak atau mobilitasnya dibatasi, dampaknya jelas sangat besar. Industri pariwisata lumpuh, transportasi antar negara lumpuh, industri manufaktur, retail dan berbagai aktivitas ekonomi berhenti …

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016. Mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Sementara aturan turunannya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 tentang …

Pemerintah masih akan mempelajari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Putusan ini membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih negatif Rp 13 triliun. Menurutnya meski …