Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan (LP) Maarif Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Lampung Timur Lamtim) sepakat mengadakan kerjasama di bidang advokasi dan pelayanan jasa hukum dengan Lembaga Bantuan dan Penyuluhan Hukum (LPBH) NU Lamtim, Rabu (14/8/2019), di Sukadana. Kesepakatan ini menjadi hasil pertemuan membahas permasalahan hukum yang dialami sekolah-sekolah di bawah LP …
Read More »
Masyhuri Abdullah (Advokat & Ketua LBH Nahdlatul Ulama Lampung Timur) Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota saat ini sangat gencar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya adalah melalui penarikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tujuannya adalah untuk meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Daerah berwenang …
Read More »
Jakarta- Pernah nonton film Deep Water Horizon yang dibintangi oleh Mark Wahlberg tahun 2016. Film ini bercerita tentang bencana dahsyat akibat kebocoran gas (blow out) di rig (kilang minyak) deepwater horizon di Teluk Meksiko, Amerika Serikat. Kini bencana yang hampir mirip di Teluk Meksiko itu tengah terjadi di Teluk Karawang …
Read More »
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan, sering menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terlibat dalam tindak pidana merima suap dengan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bunyi Pasal 12 huruf a adalah: “Dipidana …
Read More »
Penasihat hukum (PH) Taufik Hidayat, salah satu terdakwa tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yakin kliennya dapat bebas dari dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini disampaikan Masyhuri Abdullah, seusai sidang dengan agenda keterangan saksi-saksi di pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, Kamis (4/7/20199). Dalam sidang …
Read More »
Dalam sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, dengan terdakwa Bupati non aktif, Khamamik, Sekretaris Dinas PUPR, Wawan Suhendra, dan adik bupati, Taufik Hidayat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jum’at (28/6), terungkap jika sebenarnya tidak ada paksaan untuk memberikan fee sebelum lelang proyek dilakukan. Ini disampaikan …
Read More »
Bandar Lampung, hukum1926.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menganggap eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum (PH) Taufik Hidayat sudah masuk ke pokok perkara. Ini merupakan inti tanggapan JPU atas eksepsi, yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor di PN Tanjung Karang, Kamis (13 Juni 2019). Menurut JPU KPK, Subari, …
Read More »
Tim penasihat hukum (PH) Taufik Hidayat, terdakwa suap di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji menyampaikan akan mengajukan eksepsi atas dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (jpu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan agenda pembacaan dakwaan, Senin, 27 Mei 2019. Terdakwa Taufik Hidayat disidangkan …
Read More »
Oleh: Masyhuri Abdullah(Advokat dan Ketua LBH NU Lampung Timur) Fakta memprihatinkan dari pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019 adalah meninggalnya ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tecatat terdapat sekitar 500 an lebih anggota KPPS yang meninggal. Diperkirakan, mereka yang meninggal tersebut dipicu oleh kelelahan dalam melaksanakan tugasnya. Ditambah adanya …
Read More »
Hukum 1926