Pada Perpres 64/2020, Pemerintah Berikan Bantuan untuk Peserta BPJS Kelas III

Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 mengembalikan nilai-nilai fundamental dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang hakikatnya adalah program bersama gotong royong yang saling berkontribusi satu sama lain dan Pemerintah hadir terutama dalam situasi Pandemik Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, …

Read More »

Begini Skema Restrukturisasi Kredit di Bank BRI Selama Masa Pandemi Covid-19

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menegaskan pihaknya telah menjalankan proses restrukturisasi sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pun, Direktur Utama Bank BRI Sunarso menegaskan mayoritas debitur perseroan yang diberikan restrukturisasi tentunya berasal dari segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun menurutnya, sampai saat ini …

Read More »

Ingat, Tanggal 20 Mei Batas Pengajuan Insentif Pajak UMKM Terdampak Covid-19

Dalam rangka mengurangi beban wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020. Pelaku UMKM kini dapat mengajukan insentif pajak di atas. Dengan insentif itu, selama periode April sampai dengan September …

Read More »

Dirut BPJS Kesehatan: Perpres 64/2020 Bantu Atasi Defisit

Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan mengapresiasi kebijakan pemerintah berupa Peraturan Presiden (Perpres) No 64/2020 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kebijakan yang akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2020 itu diyakini akan membantu mengatasi defisit yang selama ini ditanggung operator kesehatan …

Read More »

Akankah MK Kembali Batalkan Aturan Adanya Izin Bagi Penyidik Untuk Pemeriksaan Notaris?

oleh: Masyhuri Abdullah (Advokat di Bandar Lampung) Permohonan pengujian Undang-undang Jabatan Notaris yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memasuki tahap persidangan. Uji materi ini diajukan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan beberapa orang jaksa. Perkara ini disidangkan dengan register nomor 16/PUU-XVIII/2020. Pemohon mempermasalahkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor …

Read More »

Kemendag Blokir 80 Domain Penyedia Jasa Perdagangan Berjangka

Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali memblokir 80 domain situs entitas yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti pada Maret 2020. Pemblokiran dilakukan guna melindungi masyarakat dari potensi kerugian atau penipuan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan perdagangan berjangka komoditi …

Read More »

Per April 2020, Iuran BPJS Kesehatan Mengikuti Putusan MA

JAKARTA – Pemerintah telah membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 April 2020. Pembatalan kenaikan iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan ini sudah termuat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 7/P/HUM/2020. Dengan demikian, iuran BPJS Kesehatan kelas III …

Read More »

Dampak Wabah Covid19, Diprediksi Akan Marak Sengketa Eksekusi Barang Jaminan Kredit

Wabah virus Corona jelas berdampak besar pada perkenomian masyarakat, negara, bahkan dunia. Lockdown, pembatasan sosial atau social distancing jelas telah membuat pembatasan pergerakan manusia. Ketika manusia berhenti bergerak atau mobilitasnya dibatasi, dampaknya jelas sangat besar. Industri pariwisata lumpuh, transportasi antar negara lumpuh, industri manufaktur, retail dan berbagai aktivitas ekonomi berhenti …

Read More »

PPh atas Peralihan Hak Atas Tanah/dan Atau Bangunan

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016. Mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Sementara aturan turunannya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 tentang …

Read More »

Pemerintah Harus Jalankan Putusan MA Yang Batalkan Kenaikan Iuran BPJS

Pemerintah masih akan mempelajari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Putusan ini membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih negatif Rp 13 triliun. Menurutnya meski …

Read More »