Presiden Teken Perpres Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Tanggal 6 September 2019 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Perpres ini dikeluarkan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah. Karena seiring dengan perkembangan pembangunan, lahan persawahan produktif banyak dirubah fungsinya, baik untuk industri, perumahan, …

Read More »

Capaian Reforma Agraria Jokowi Bukan Nol

Selamat Hari Tani. Berkaitan dengan pernyataan KPA dalam media mengenai capaian Reforma Agraria Jokowi hanya (0) hektar, perlu kami sampaikan informasi pembanding agar menjadi terang dan objektif. Reforma Agraria adalah seluruh upaya untuk mengatasi struktur ketimpangan penguasaan lahan. Di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo kebijakan Reforma Agraria diterjemahkan dalam beberapa …

Read More »

PA Sukadana Sosialisasikan E-court kepada Para Advokat

Pengadilan Agama (PA) Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, mengadakan sosialisasi dan simulasi e-court, administrasi perkara dan sidang di pengadilan secara elektronik, Jum’at, 20 September 2019. Kegiatan ini dilangsungkan di salah satu ruang sidang di gedung sementara PA Sukadana di lingkungan Islamic Center Lampung Timur. Acara sosialisasi ini diselenggarakan PA Sukadana bekerjasama …

Read More »

Seknas Dukung Jokowi Menguatkan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu kan lembaga negara bukan negara dalam negara. KPK itu lembaga negara yg dibentuk oleh pemerintah bersama parlemen melalui UU. KPK itu bukan mandataris Presiden, maka dalam menjalankan tugasnya sesuai UU 30/2002 harus terbebas dari kepentingan politik, ideologi maupun individu dan kelompok tertentu. Independen inilah “marwah” …

Read More »

Perubahan Perma Gugatan Sederhana, Peluang Bagi Lembaga Pembiayaan Selesaikan Sengketa Kredit Dengan Cepat

*Masyhuri Abdullah (Advokat/Ketua LBH Nahdlatul Ulama Lampung Timur) Pada tanggal 6 Agustus 2019 lalu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (GS). Perma ini merupakan jawaban atas berbagai keluhan dan …

Read More »

Notaris Harus Mengacu Permen PUPR Terbaru dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah atau Rumah Susun

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, belum lama mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Permen ini ditandatangani Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono, tanggal 12 Juli 2019. Permen ini mengatur tentang penjualan rumah atau rumah susun oleh pengembang kepada masyarakat. …

Read More »