Deputi III KSP Yogyakarta – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghadirkan beragam kemudahan berusaha. Terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Kemudahan berusaha jadi hambatan dalam menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi. Sehingga, pemberlakuan UU Cipta Kerja jadi terobosan mengatasi hambatan itu,” kata Deputi III …
Read More »Dihukum 3 Bulan, Terpidana Perkara Garam Tanpa SNI Do’akan Keselamatan Bagi Hakim
Masyhuri Abdullah, Ketua LBH Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur Sukadana – Harun, terdakwa produsen dan penjual garam beryodium tanpa SNI dan tidak memiliki izin edar dari BPOM, menyampaikan terima kasihnya kepada majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sukadana yang mengadili perkara yang menimpanya. Ini disampaikannya usai sidang pembacaan putusan oleh majelis …
Read More »Koperasi Gunung Madu Dilaporkan Ke Polres Lampung Tengah Karena Perusakan Tanaman
Pengurus Koperasi Gunung Madu Plantations (GMP) dilaporkan ke Polres Lampung Tengah atas tuduhan perusakan tanaman secara bersama-sama. Selaku pelapor dalam laporan tersebut yakni Agus Hendrawan, warga Tanjung Anom kecamatan Terusan Nunyai. Agus membuat laporan di SPKT Polres Lampung Tengah, di Gunung Sugih, pada tanggal 21 September 2021. Pelaporan ini terkait …
Read More »PH Korban Perkosaan di Kec. Sekampung Meminta Media Hati-hati Memberitakan
Sukadana, hukum1926.id – Penasihat hukum (PH) perempuan warga Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur yang menjadi korban perkosaan, membantah keterangan PH terduga pelaku. Ini disampaikan Masyhuri Abdullah dan Eko Agus Priyatno, saat ditemui di Polres Lampung Timur, di Sukadana, Rabu (25/8). Keduanya hadir dalam pra rekonstruksi kejadiaan perkosaan yang dilakukan di …
Read More »PH Kecewa Tindakan Polda Lampung Yang Pidanakan UMKM
Penasehat Hukum Terdakwa produsen dan penjual garam beryodium tanpa SNI menyesalkan pihak Polda Lampung yang langsung menerapkan pidana dalam penanganan perkara tersebut. Ini disampaikan oleh Masyhuri Abdullah, selaku PH terdakwa dari LBH Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur, di Sukadana, Selasa (27/7), usai mengikuti sidang. Masyhuri mengatakan, terdakwa HU, saat ini …
Read More »Mendorong Peran BWI Mengelola Aset Wakaf Untuk Kesejahteraan Rakyat
Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam Undang-undang Wakaf, BWI memiliki tugas yakni: (1) melakukan pembinaan kepada nazhir, (2) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, (3) memberikan persetujuan atau izin perubahan peruntukan atau …
Read More »BWI Perkenalkan Aplikasi e-Services Pendaftaran Nazhir Online
Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan Aplikasi e-Services Pendaftaran Nazhir dalam rangka memudahkan masyarakat mendaftar sebagai Nazhir serta memperkuat tata kelola dan Integrasi Data Wakaf Nasional guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Ketua BWI Prof Mohammad Nuh, mengatakan bahwa pengembangan Aplikasi e-Services Pendaftaran Nazhir merupakan langkah strategis BWI dalam meningkatkan …
Read More »KSP Moeldoko Desak Pemda Bentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah
JAKARTA – Pandemi Covid-19 memicu peningkatan pekerja Anak dan kekerasan seksual terhadap Anak dan perempuan termasuk kejahatan seksual melalui media online (cyber crime). Perlindungan anak dan perempuan pun dalam kondisi darurat. Sayangnya, isu ini belum tertangani dengan baik oleh pejabat publik, khususnya dalam lingkup pemerintahan daerah. Melihat kondisi ini, Kepala …
Read More »Batal Diberangkatkan, Inilah Prosedur Pengembalian Setoran Lunas Biaya Haji
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk kembali tidak melakukan pemberangkatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M. Kebijakan ini disampaikan Menteri Agama (Kemenag) Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (03/06/2021). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan …
Read More »KEMENKOPUKM DAN POLRI SEPAKAT MENGEDEPANKAN PEMBINAAN DALAM PENANGANAN KASUS UMKM
Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM menyambut baik restorative justice yang akan diterapkan aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk menangani kasus hukum terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut merupakan tindak lanjut 100 hari program prioritas Kapolri poin 5 yaitu Mendukung Terciptanya Ekosistem Inovasi dan Kreativitas yang Mendorong Kemajuan …
Read More »