Presiden Jokowi Minta Penyusunan ‘Omnibus Law’ dan Deregulasi Disegerakan

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, Presiden Joko Widodo telah menekankan agar penyusunan Omnibus Law dan deregulasi sejumlah sektor bisa dilakukan segera. “Ya ini kita persiapkan. Nanti kita lihat, karena Omnibus Law juga kita akan lihat sektor-sektornya,” kata Airlangga kepada wartawan usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana …

Read More »

Menteri Erick Mengaku Akan Evaluasi Total BUMN

Dilantik hari ini, Rabu (23/10), Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Erick Thohir mengaku akan melakukan evaluasi total terhadap BUMN – sekaligus siap melakukan bersih-bersih – dalam rangka profesionalitas dan menciptakan iklim yang baik serta sehat. “Pasti, sudah seyogianya kalau saya baru di sini (Kementerian BUMN ) pasti …

Read More »

Ini Alasan Reksa Dana Bukan Objek Pajak

Salah satu keunggulan kompetitif investasi reksa dana dibandingkan dengan jenis investasi lainnya adalah mengenai return reksa dana yang tidak dikenakan pajak. Hal ini tertuang pada UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 3 Huruf i yang menyatakan bahwa: “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bagian laba …

Read More »

API Sambut Baik Rencana Pemerintah Terkait Omnibus Law

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyambut baik rencana pemerintahan Jokowi yang akan mengamandemen setidaknya 72 UU terkait perizinan dan dituangkan ke dalam Omnibus Law. Pasalnya meskipun di era Kabinet Kerja jilid I, pemerintah sudah meluncurkan berbagai paket kebijakan ekonomi (PKE) hingga puluhan, namun dianggap implementasinya belum efektif karena masih ada beberapa …

Read More »

Seperlima Perkebunan Kelapa Sawit Terindikasi Ilegal

hukum1926.id – Hasil investigasi pemerintah menemukan bahwa 1,3 juta hektar atau sekitar 19% dari total perkebunan kelapa sawit di dalam negeri, beroperasi tanpa izin di dalam kawasan hutan. Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo mengatakan, pihak berwenang saat ini sedang dalam proses mengidentifikasi pemilik …

Read More »

Gubernur Lampung Minta Bupati Lampung Timur Isi Kekosongan Jabatan Wakil Bupati

Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, menyurati Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari, untuk segera mengisi kekosongan jabatan wakil bupati. Pasca dilantiknya Bupati Lamtim sebelumnya, Chusnunia Chalim, sebagai wakil gubernur Lampung, Zaiful Bokhari yang sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati, naik menjadi Bupati. Sementara posisi wakil bupati yang ditinggalkan Zaiful Bokhari kosong hingga saat …

Read More »

Sumur Disegel Polisi, Peternak Ayam Lampung Timur Resah

JAKARTA. Forum Peternak Layer Nasional menyatakan prihatin dengan kondisi para peternak ayam petelur (layer) yang berasal dari area Sumatra. Pasalnya, sejumlah peternakan di wilayah Sumatra yakni di Payakumbuh di Sumatra Barat dan Kabupaten Lampung Timur mengalami kendala karena sumur-sumur air di peternakan unggas mereka disegel kepolisian karena dinilai tidak berizin. …

Read More »

Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik (HT-el)

Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI telah mengeluarkan Permen Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik (HT-el). Ini merupakan terobosan baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian Pendaftaran HT-el sebagaimana diatur dalam Permen tersebut, membatasi hanya sertifikat hak …

Read More »