Hukum 1926

Pemerintah masih akan mempelajari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Putusan ini membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih negatif Rp 13 triliun. Menurutnya meski …

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait reward dan insentif. Untuk Kapolri, Presiden minta untuk tidak usah pikir panjang soal penegakan hukum (punishment), harus dilakukan dengan tegas, baik itu administratif, perdata, maupun pidana, lakukan tegas-tegas, siapapun pemiliknya. “Saya kira tahun-tahun kemarin sudah banyak …

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa yang diutamakan atau didahulukan dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih tanah atau lahan adalah penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Arahan tersebut disampaikan kembali oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (6/2). …

Jakarta – Maraknya skandal yang menimpa berbagai perusahaan asuransi di Indonesia menjadi momentum agar negara melakukan perombakan serius. Negara harus melakukan reformasi secara menyeluruh di industri jasa keuangan. Ekonom PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, Ryan Kiryanto, mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk melakukan reformasi secara menyeluruh di industri jasa …

Jakarta– PT Bursa Efek Indonesia telah menghentikan sementara perdagangan efek dan saham seri B PT Hanson International Tbk (MYRX) di seluruh pasar sejak sesi I pada Kamis (16/1). Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 Goklas Tambunan melalui keterbukaan informasi BEI dikutip Jumat (17/1) mengatakan, langkah suspensi dilakukan karena perseroan gagal membayar …

Menolak menyerahkan kendaraan dan tidak menanda tangani berita acara penyerahan kendaraan, itulah tindakan yang harus konsumen kredit pembiayaan sewaktu pihak lembaga pembiayaan (kreditur) yang sering disebut leasing atau debt collector-nya datang hendak mengambil kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ini tentunya tindakan yang dapat disarankan menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) …

Sekretaris Jenderal Shrimp Club Indonesia (SCI), I Nengah Sarjana, mengatakan masih banyak pemerintah daerah yang salah menerjemahkan aturan izin usaha dari pusat. Ini disampaikannya saat bertemu kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko di Bina Graha, Komplek Istana, Kamis (26/12). Menurutnya masih ada daerah yang membuat aturan, membuat tambak udang disamakan dengan …

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP , Deddy Sitorus, menolak penyelesaian masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui skema dana talangan atau bailout . Penegasan ini disampaikan Deddy dalam diskusi di Upnormal Coffe, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jakarta, Minggu (29/12). Deddy mengatakan masalah Jiwasraya terjadi sejak 1998 saat krisis …

Bagi warga yang sebenarnya dianggap mampu secara ekonomi, namun ditetapkan sebagai warga miskin penerima PKH, harus berhati-hati karena dapat dikenakan sanksi pidana. Sebenarnya, sudah ada ketentuan hukuman pidana bagi pihak yang memanipulasi data penerima PKH. Hal itu diatur dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. …

Para petambak udang di Kabupaten Lampung Selatan mendesak Gubernur Lampung mencabut Peraturan Bupati (Perbup) Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan. Diharapkan dengan kewenangan yang dimiliki Gubernur berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah, Perbup yang sangat merugikan petambak tersebut dibatalkan. Lantas apa yang mendasari Perbup tersebut …