Hukum 1926

Ketua Presidium Lampung Tengah (Lamteng) Berjaya, Rudianto, mengucapkan selamat dan apresiasinya atas kinerja apik yang ditorehkan oleh Bupati Lamteng, Musa Ahmad. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah baru-baru ini mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Lamteng juga menduduki urutan pertama se -Provinsi Lampung dalam Standar …

Ketua Presidium Lamteng Berjaya bangga Generasi Anti Narkoba Nasional Lampung Tengah (GANN) ikut melakukan penandatanganan kerjasama dengan Lapas Gunung Sugih. Ini disampaikan Rudiyanto, S.Sos menyikapi kegiatan penandatangan perjanjian kerjasama (PKS) antara Lapas Kelas II B Gunung Sugih dengan 17 lembaga mitra yang diselenggarakan di aula lapas, Senin (21/3). PKS ini …

Rudiyanto, Ketua Presidium Lamteng Berjaya Presidium Lampung Tengah Berjaya, menyampaikan apresiasinya atas kinerja 1 tahun Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Hi. Musa Ahmad dan wakilnya Ardito Wijaya. Ini disampaikan oleh Rudiyanto, selaku ketua Presidium Lamteng Berjaya, di Gunung Sugih, Rabu (16/3). Presidium Lamteng Berjaya merupakan gabungan beberapa organisasi yakni Forum masyarakat …

Oleh: Masyhuri Abdullah (Advokat/Ketua LBH NU Lampung Timur) Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia semakin memperkuat upaya memberikan jaminan keadilan bagi perempuan (istri) dalam perkara perceraian (hukum keluarga) di pengadilan agama.   Hal ini terlihat dari dirumuskannya pedoman tentang pembayaran kewajiban bagi istri oleh suami  sebagai akibat perceraian di pengadilan, sebagai langkah …

Untuk anda yang akan mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri terkait dengan sengketa tanah, ada baiknya memperhatikan rumusan hukum di kamar perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Ini penting agar …

Oleh: Masyhuri Abdullah (Advokat/Ketua LBH NU Lampung Timur) Dalam hukum waris Islam diatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini mengandung arti bahwa suami/istri, orang tua, …

Penyidik pajak berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) saat ini berwenang untuk melakukan penyitaan aset. Meski demikian, Ditjen Pajak (DJP) tak akan serta merta melakukan penyitaan terhadap aset milik wajib pajak, apalagi melakukan pemenjaraan terhadap wajib pajak. Ini disampaikan oleh Kasubdit Humas Perpajakan DJP, Dwi Astuti, dalam acara Media Gathering …

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah lembaga yang memiliki fungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan dan mediator bagi warga baik yang akan membentuk keluarga (pranikah) atau warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah. Dengan demikian BP4 secara konsepsi memiliki posisi yang penting dan luhur dalam membentuk rumah …

Pengurus LBH NU Lamtim saat menyerahkan SNI dan bantuan Sukadana-Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur memberikan bantuan biaya kepada Harun Soleh, pelaku usaha mikro kecil (UMK) untuk pengurusan izin edar untuk produk garam dapur beryodium, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Bantuan ini disampaikan langsung …

Kewenangan penyidik PNS (PPNS) perpajakan yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diharapkan dapat mengoptimalkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Dalam UU HPP, PPNS Ditjen Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran serta penyitaan atas harta kekayaan milik tersangka tindak pidana perpajakan. Tujuan penambahan kewenangan tersebut untuk mengamankan harta …