Hukum 1926

Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali memblokir 80 domain situs entitas yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti pada Maret 2020. Pemblokiran dilakukan guna melindungi masyarakat dari potensi kerugian atau penipuan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan perdagangan berjangka komoditi …

JAKARTA – Pemerintah telah membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 April 2020. Pembatalan kenaikan iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan ini sudah termuat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 7/P/HUM/2020. Dengan demikian, iuran BPJS Kesehatan kelas III …

Wabah virus Corona jelas berdampak besar pada perkenomian masyarakat, negara, bahkan dunia. Lockdown, pembatasan sosial atau social distancing jelas telah membuat pembatasan pergerakan manusia. Ketika manusia berhenti bergerak atau mobilitasnya dibatasi, dampaknya jelas sangat besar. Industri pariwisata lumpuh, transportasi antar negara lumpuh, industri manufaktur, retail dan berbagai aktivitas ekonomi berhenti …

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016. Mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Sementara aturan turunannya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 tentang …

Pemerintah masih akan mempelajari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Putusan ini membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih negatif Rp 13 triliun. Menurutnya meski …

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait reward dan insentif. Untuk Kapolri, Presiden minta untuk tidak usah pikir panjang soal penegakan hukum (punishment), harus dilakukan dengan tegas, baik itu administratif, perdata, maupun pidana, lakukan tegas-tegas, siapapun pemiliknya. “Saya kira tahun-tahun kemarin sudah banyak …

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa yang diutamakan atau didahulukan dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih tanah atau lahan adalah penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Arahan tersebut disampaikan kembali oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (6/2). …

Jakarta – Maraknya skandal yang menimpa berbagai perusahaan asuransi di Indonesia menjadi momentum agar negara melakukan perombakan serius. Negara harus melakukan reformasi secara menyeluruh di industri jasa keuangan. Ekonom PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, Ryan Kiryanto, mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk melakukan reformasi secara menyeluruh di industri jasa …

Jakarta– PT Bursa Efek Indonesia telah menghentikan sementara perdagangan efek dan saham seri B PT Hanson International Tbk (MYRX) di seluruh pasar sejak sesi I pada Kamis (16/1). Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 Goklas Tambunan melalui keterbukaan informasi BEI dikutip Jumat (17/1) mengatakan, langkah suspensi dilakukan karena perseroan gagal membayar …

Menolak menyerahkan kendaraan dan tidak menanda tangani berita acara penyerahan kendaraan, itulah tindakan yang harus konsumen kredit pembiayaan sewaktu pihak lembaga pembiayaan (kreditur) yang sering disebut leasing atau debt collector-nya datang hendak mengambil kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ini tentunya tindakan yang dapat disarankan menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) …