Hukum 1926

Oleh: Masyhuri Abdullah (Advokat/Ketua LBH NU Lampung Timur) Dalam hukum waris Islam diatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini mengandung arti bahwa suami/istri, orang tua, …

Penyidik pajak berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) saat ini berwenang untuk melakukan penyitaan aset. Meski demikian, Ditjen Pajak (DJP) tak akan serta merta melakukan penyitaan terhadap aset milik wajib pajak, apalagi melakukan pemenjaraan terhadap wajib pajak. Ini disampaikan oleh Kasubdit Humas Perpajakan DJP, Dwi Astuti, dalam acara Media Gathering …

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah lembaga yang memiliki fungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan dan mediator bagi warga baik yang akan membentuk keluarga (pranikah) atau warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah. Dengan demikian BP4 secara konsepsi memiliki posisi yang penting dan luhur dalam membentuk rumah …

Pengurus LBH NU Lamtim saat menyerahkan SNI dan bantuan Sukadana-Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur memberikan bantuan biaya kepada Harun Soleh, pelaku usaha mikro kecil (UMK) untuk pengurusan izin edar untuk produk garam dapur beryodium, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Bantuan ini disampaikan langsung …

Kewenangan penyidik PNS (PPNS) perpajakan yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diharapkan dapat mengoptimalkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Dalam UU HPP, PPNS Ditjen Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran serta penyitaan atas harta kekayaan milik tersangka tindak pidana perpajakan. Tujuan penambahan kewenangan tersebut untuk mengamankan harta …

Deputi III KSP Yogyakarta – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghadirkan beragam kemudahan berusaha. Terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Kemudahan berusaha jadi hambatan dalam menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi. Sehingga, pemberlakuan UU Cipta Kerja jadi terobosan mengatasi hambatan itu,” kata Deputi III …

Masyhuri Abdullah, Ketua LBH Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur Sukadana – Harun, terdakwa produsen dan penjual garam beryodium tanpa SNI dan tidak memiliki izin edar dari BPOM, menyampaikan terima kasihnya kepada majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sukadana yang mengadili perkara yang menimpanya. Ini disampaikannya usai sidang pembacaan putusan oleh majelis …

Pengurus Koperasi Gunung Madu Plantations (GMP) dilaporkan ke Polres Lampung Tengah atas tuduhan perusakan tanaman secara bersama-sama. Selaku pelapor dalam laporan tersebut yakni Agus Hendrawan, warga Tanjung Anom kecamatan Terusan Nunyai. Agus membuat laporan di SPKT Polres Lampung Tengah, di Gunung Sugih, pada tanggal 21 September 2021. Pelaporan ini terkait …

Sukadana, hukum1926.id – Penasihat hukum (PH) perempuan warga Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur yang menjadi korban perkosaan, membantah keterangan PH terduga pelaku. Ini disampaikan Masyhuri Abdullah dan Eko Agus Priyatno, saat ditemui di Polres Lampung Timur, di Sukadana, Rabu (25/8). Keduanya hadir dalam pra rekonstruksi kejadiaan perkosaan yang dilakukan di …

Penasehat Hukum Terdakwa produsen dan penjual garam beryodium tanpa SNI menyesalkan pihak Polda Lampung yang langsung menerapkan pidana dalam penanganan perkara tersebut. Ini disampaikan oleh Masyhuri Abdullah, selaku PH terdakwa dari LBH Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur, di Sukadana, Selasa (27/7), usai mengikuti sidang. Masyhuri mengatakan, terdakwa HU, saat ini …