Seknas Dukung Jokowi Menguatkan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu kan lembaga negara bukan negara dalam negara. KPK itu lembaga negara yg dibentuk oleh pemerintah bersama parlemen melalui UU. KPK itu bukan mandataris Presiden, maka dalam menjalankan tugasnya sesuai UU 30/2002 harus terbebas dari kepentingan politik, ideologi maupun individu dan kelompok tertentu. Independen inilah “marwah” …

Read More »

Perubahan Perma Gugatan Sederhana, Peluang Bagi Lembaga Pembiayaan Selesaikan Sengketa Kredit Dengan Cepat

*Masyhuri Abdullah (Advokat/Ketua LBH Nahdlatul Ulama Lampung Timur) Pada tanggal 6 Agustus 2019 lalu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (GS). Perma ini merupakan jawaban atas berbagai keluhan dan …

Read More »

Notaris Harus Mengacu Permen PUPR Terbaru dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah atau Rumah Susun

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, belum lama mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Permen ini ditandatangani Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono, tanggal 12 Juli 2019. Permen ini mengatur tentang penjualan rumah atau rumah susun oleh pengembang kepada masyarakat. …

Read More »

LPBH NU Lamtim Beri Bantuan Hukum Sekolah-sekolah Di Bawah LP Maarif NU

Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan (LP) Maarif Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Lampung Timur Lamtim) sepakat mengadakan kerjasama di bidang advokasi dan pelayanan jasa hukum dengan Lembaga Bantuan dan Penyuluhan Hukum (LPBH) NU Lamtim, Rabu (14/8/2019), di Sukadana. Kesepakatan ini menjadi hasil pertemuan membahas permasalahan hukum yang dialami sekolah-sekolah di bawah LP …

Read More »

Salah Kaprah Pemda Dalam Penetapan Nilai BPHTB Jual Beli Tanah/Bangunan

Masyhuri Abdullah (Advokat & Ketua LBH Nahdlatul Ulama Lampung Timur) Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota saat ini sangat gencar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya adalah melalui penarikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tujuannya adalah untuk meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Daerah berwenang …

Read More »