Berita

Penasihat hukum (PH) Taufik Hidayat, salah satu terdakwa tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yakin kliennya dapat bebas dari dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini disampaikan Masyhuri Abdullah, seusai sidang dengan agenda keterangan saksi-saksi di pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, Kamis (4/7/20199). Dalam sidang …

Dalam sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, dengan terdakwa Bupati non aktif, Khamamik, Sekretaris Dinas PUPR, Wawan Suhendra, dan adik bupati, Taufik Hidayat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jum’at (28/6), terungkap jika sebenarnya tidak ada paksaan untuk memberikan fee sebelum lelang proyek dilakukan. Ini disampaikan …

Bandar Lampung, hukum1926.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menganggap eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum (PH) Taufik Hidayat sudah masuk ke pokok perkara. Ini merupakan inti tanggapan JPU atas eksepsi, yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor di PN Tanjung Karang, Kamis (13 Juni 2019). Menurut JPU KPK, Subari, …

Tim penasihat hukum (PH) Taufik Hidayat, terdakwa suap di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji menyampaikan akan mengajukan eksepsi atas dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (jpu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan agenda pembacaan dakwaan, Senin, 27 Mei 2019. Terdakwa Taufik Hidayat disidangkan …

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama. Adanya aturan ini untuk memberikan prosedur dan jangka waktu yang lebih pasti dalam penyelesaian sengketa perpajakan internasional melalui Mutual Agreement Procedure (MAP). Pengamat Perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai, …

Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, meminta Bawaslu Propinsi Lampung melakukan pengawasan penanganan perkara politik uang dalam Pemilu 2019. Hal ini disampaikan FKUB lewat surat Ke Bawaslu Lampung, Rabu, 8 Mei 2019. Menurut perwakilan FKBU, I Gusti Bagus Winarta, surat yang ditujukan terkait dugaan politik …

Dalam persidangan perkara suap proyek di Pemkab Mesuji dengan terdakwa Sibron Azis dan Kardinal selaku pemberi suap, belum dapat dipastikan sumber list pemenang lelang. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Senin, 6 Mei 2019, dihadirkan sebagai saksi Bupati Mesuji non aktif, Khamamik, yang juga ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. …

Dari persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara suap di Pemkab Mesuji, terungkap fakta adanya list calon pemenang lelang sebelum lelang dilangsungkan. Persidangan dengan terdakwa Kardinal dan Sibron Azis ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK tanggal 23 Januari 2019. Kardinal dan Sibron Azis didakwa …

Bandar Lampung, hukum1926.id – Dalam persidangan kasus suap di Pemkab Mesuji dengan terdakwa Sibron Azis dan Kardinal selaku pemberi suap, terungkap jika daftar nama-nama calon pemenang lelang sudah ditentukan. Hal ini diungkapkan oleh saksi Luthfi Mediansyah, selaku Kasi Jalan di dinas PUPR Kabupaten Mesuji dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjung …

hukum1926.id – Untuk meningkatkan perekenomian dengan mendorong jasa ekspor, pemerintah memperluas jenis jasa kena pajak dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0%. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.010/2019 tentang batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai PPN Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemberian …