Home / Artikel

Artikel

Kekhilafan atau Kekeliruan Nyata dari Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara di persidangan, tidak menutup kemungkinan terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang dijalukan majelis hakim. Hal ini dapat dijadikan alasan untuk melakukan upaya hukum, baik kasasi maupun peninjauan kembali. Tentunya sebelum mengambil langkah upaya hukum tertentu, perlu dipahami pengertian dari kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan. Terminologi …

Read More »

Akankah MK Kembali Batalkan Aturan Adanya Izin Bagi Penyidik Untuk Pemeriksaan Notaris?

oleh: Masyhuri Abdullah (Advokat di Bandar Lampung) Permohonan pengujian Undang-undang Jabatan Notaris yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memasuki tahap persidangan. Uji materi ini diajukan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan beberapa orang jaksa. Perkara ini disidangkan dengan register nomor 16/PUU-XVIII/2020. Pemohon mempermasalahkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor …

Read More »

Dampak Wabah Covid19, Diprediksi Akan Marak Sengketa Eksekusi Barang Jaminan Kredit

Wabah virus Corona jelas berdampak besar pada perkenomian masyarakat, negara, bahkan dunia. Lockdown, pembatasan sosial atau social distancing jelas telah membuat pembatasan pergerakan manusia. Ketika manusia berhenti bergerak atau mobilitasnya dibatasi, dampaknya jelas sangat besar. Industri pariwisata lumpuh, transportasi antar negara lumpuh, industri manufaktur, retail dan berbagai aktivitas ekonomi berhenti …

Read More »

PPh atas Peralihan Hak Atas Tanah/dan Atau Bangunan

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016. Mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Sementara aturan turunannya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 tentang …

Read More »

Bagaimana Konsumen Mensikapi Putusan MK Soal Eksekusi Barang Leasing Lewat Pengadilan

Menolak menyerahkan kendaraan dan tidak menanda tangani berita acara penyerahan kendaraan, itulah tindakan yang harus konsumen kredit pembiayaan sewaktu pihak lembaga pembiayaan (kreditur) yang sering disebut leasing atau debt collector-nya datang hendak mengambil kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ini tentunya tindakan yang dapat disarankan menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) …

Read More »

Ini Argumentasi Perbup Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2017 Harus Dicabut

Para petambak udang di Kabupaten Lampung Selatan mendesak Gubernur Lampung mencabut Peraturan Bupati (Perbup) Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan. Diharapkan dengan kewenangan yang dimiliki Gubernur berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah, Perbup yang sangat merugikan petambak tersebut dibatalkan. Lantas apa yang mendasari Perbup tersebut …

Read More »

Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik (HT-el)

Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI telah mengeluarkan Permen Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik (HT-el). Ini merupakan terobosan baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian Pendaftaran HT-el sebagaimana diatur dalam Permen tersebut, membatasi hanya sertifikat hak …

Read More »

Perubahan Perma Gugatan Sederhana, Peluang Bagi Lembaga Pembiayaan Selesaikan Sengketa Kredit Dengan Cepat

*Masyhuri Abdullah (Advokat/Ketua LBH Nahdlatul Ulama Lampung Timur) Pada tanggal 6 Agustus 2019 lalu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (GS). Perma ini merupakan jawaban atas berbagai keluhan dan …

Read More »

Notaris Harus Mengacu Permen PUPR Terbaru dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah atau Rumah Susun

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, belum lama mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Permen ini ditandatangani Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono, tanggal 12 Juli 2019. Permen ini mengatur tentang penjualan rumah atau rumah susun oleh pengembang kepada masyarakat. …

Read More »

Salah Kaprah Pemda Dalam Penetapan Nilai BPHTB Jual Beli Tanah/Bangunan

Masyhuri Abdullah (Advokat & Ketua LBH Nahdlatul Ulama Lampung Timur) Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota saat ini sangat gencar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya adalah melalui penarikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tujuannya adalah untuk meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Daerah berwenang …

Read More »