Home / Artikel

Artikel

Bagaimana Konsumen Mensikapi Putusan MK Soal Eksekusi Barang Leasing Lewat Pengadilan

Menolak menyerahkan kendaraan dan tidak menanda tangani berita acara penyerahan kendaraan, itulah tindakan yang harus konsumen kredit pembiayaan sewaktu pihak lembaga pembiayaan (kreditur) yang sering disebut leasing atau debt collector-nya datang hendak mengambil kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ini tentunya tindakan yang dapat disarankan menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) …

Read More »

Ini Argumentasi Perbup Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2017 Harus Dicabut

Para petambak udang di Kabupaten Lampung Selatan mendesak Gubernur Lampung mencabut Peraturan Bupati (Perbup) Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan. Diharapkan dengan kewenangan yang dimiliki Gubernur berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah, Perbup yang sangat merugikan petambak tersebut dibatalkan. Lantas apa yang mendasari Perbup tersebut …

Read More »

Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik (HT-el)

Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI telah mengeluarkan Permen Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik (HT-el). Ini merupakan terobosan baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian Pendaftaran HT-el sebagaimana diatur dalam Permen tersebut, membatasi hanya sertifikat hak …

Read More »

Perubahan Perma Gugatan Sederhana, Peluang Bagi Lembaga Pembiayaan Selesaikan Sengketa Kredit Dengan Cepat

*Masyhuri Abdullah (Advokat/Ketua LBH Nahdlatul Ulama Lampung Timur) Pada tanggal 6 Agustus 2019 lalu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (GS). Perma ini merupakan jawaban atas berbagai keluhan dan …

Read More »

Notaris Harus Mengacu Permen PUPR Terbaru dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah atau Rumah Susun

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, belum lama mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Permen ini ditandatangani Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono, tanggal 12 Juli 2019. Permen ini mengatur tentang penjualan rumah atau rumah susun oleh pengembang kepada masyarakat. …

Read More »

Salah Kaprah Pemda Dalam Penetapan Nilai BPHTB Jual Beli Tanah/Bangunan

Masyhuri Abdullah (Advokat & Ketua LBH Nahdlatul Ulama Lampung Timur) Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota saat ini sangat gencar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya adalah melalui penarikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tujuannya adalah untuk meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Daerah berwenang …

Read More »

Terlalu Banyak Caleg Di Satu Parpol, Berdampak Atas Lelahnya KPPS

Oleh: Masyhuri Abdullah(Advokat dan Ketua LBH NU Lampung Timur) Fakta memprihatinkan dari pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019 adalah meninggalnya ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tecatat terdapat sekitar 500 an lebih anggota KPPS yang meninggal. Diperkirakan, mereka yang meninggal tersebut dipicu oleh kelelahan dalam melaksanakan tugasnya. Ditambah adanya …

Read More »

Antara wacana dan keberanian memindahkan ibu kota Negara Indonesia

Oleh: Peni Wahyudi, SH.(Advokat dan Pengurus DPW Seknas Jokowi Lampung Bidang Hukum & Ham) Pemindahan Ibu Kota Negara bukanlah hal baru, di beberapa Negara malah sudah melakukannya antara lain ; Amerika, Australia, Inggris, Rusia, Brazil India dan beberapa Negara lainnya. Alasan pemindahan Ibu kota pun bermacam-macam dari padatnya penduduk hingga …

Read More »

Pandangan Singkat Atas Putusan MK Mengenai Syarat Pembubaran Perseroan dalam UU Perseoran Terbatas

hukum1926.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan organ perseroran terbatas (PT) yang berhak untuk menyampaikan menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak dan kondisi apa yang perlu dipenuhi agar suatu perseroan dapat dikatakan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 tahun atau lebih adalah direksi. Ini adalah inti dari putusan MK perkara nomor …

Read More »