Home / Berita / Koperasi Gunung Madu Dilaporkan Ke Polres Lampung Tengah Karena Perusakan Tanaman

Koperasi Gunung Madu Dilaporkan Ke Polres Lampung Tengah Karena Perusakan Tanaman

Pengurus Koperasi Gunung Madu Plantations (GMP) dilaporkan ke Polres Lampung Tengah atas tuduhan perusakan tanaman secara bersama-sama. Selaku pelapor dalam laporan tersebut yakni Agus Hendrawan, warga Tanjung Anom kecamatan Terusan Nunyai. Agus membuat laporan di SPKT Polres Lampung Tengah, di Gunung Sugih, pada tanggal 21 September 2021.

Pelaporan ini terkait dengan sengketa lahan di wilayah Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai. Tanah yang menjadi objek sengketa dahulunya merupakan bagian dari lahan transmigrasi Angkatan Darat (TransAD). Saat ini di atas lahan tersebut terdapat tanaman tebu yang dimitrakan dengan PT. GMP.

Dalam laporannya ke polisi, Agus yang merupakan kuasa ahli waris pemilik tanah menerangkan pemilik tanah tidak pernah melakukan pengalihan hak tanahnya kepada siapapun. Tetapi anehnya saat ini tanah tersebut oleh Koperasi GMP menjadi lahan kemitraan dengan PT GMP. Padahal sertifikat hak milik masih di tangan pemilik tanah. Hasil panen tebu kemitraan tersebut juga tidak dinikmati oleh pemilik tanah.

Pemilik tanah sendiri telah berupaya beberapa kali mengambil alih tanahnya namun belum berhasil. Akhirnya karena merasa sebagai pemilik hak yang sah, mereka melakukan penananan singkong di tanah tersebut. Selain itu melalui surat tertulis kepada pengurus koperasi, pemilik tanah juga meminta agar tanahnya dikembalikan.

Namun koperasi GMP rupanya merespon negative terhadap permintaan pemilik tanah tersebut. Koperasi GMP berkeras menyatakan tanah tersebut milik mereka. Dan di lapangan mereka kemudian menghancurkan tanaman singkong menggunakan alat berat dengan dalih melakukan pemupukan.

Selain menyertakan bukti berupa sertifikat tanah, dalam laporannya Agus Hendrawan juga menyertakan hasil pengecekan sertifikat tanah terbaru di BPN Lampung Tengah. Dari hasil cek fisik SHM didapatkan fakta SHM tersebut belum berpindah kepemilikan, juga bersih dari hak tanggungan atau perbuatan hukum pengalihan hak tanah lainnya. Selain itu juga disertakan hasil cek plot lokasi tanah di BPN Lampung Tengah sesuai dengan SHM.

Atas laporan Agus Hendrawan tersebut, pihak Polres Lampung Tengah tengah melakukan penyelidikan dengan mendasarkan pada Pasal 170 KUHP sebagai rujukan. (red)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 89 = 93