Home / Berita / Dihukum 3 Bulan, Terpidana Perkara Garam Tanpa SNI Do’akan Keselamatan Bagi Hakim

Dihukum 3 Bulan, Terpidana Perkara Garam Tanpa SNI Do’akan Keselamatan Bagi Hakim

Masyhuri Abdullah, Ketua LBH Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur

Sukadana – Harun, terdakwa produsen dan penjual garam beryodium tanpa SNI dan tidak memiliki izin edar dari BPOM, menyampaikan terima kasihnya kepada majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sukadana yang mengadili perkara yang menimpanya. Ini disampaikannya usai sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Indra Joseph Marpaung.

Pembacaan putusan perkara ini dilakukan pada sidang hari Rabu, 6 Oktober 2021. Seusai hakim mengetok palunya, Harun menyampaikan terima kasihnya dan mendo’akan keselamatan bagi majelis hakim yang menyidangkan perkaranya.

Harun divonis hukuman penjara selama 3 bulan karena dianggap terbukti bersalah melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Terdakwa dinyatakan terbukti mengedarkan garam dapur beryodium meskipun belum memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebelumnya jaksa penuntut umum, menuntutnya agar dihukum penjara selama 6 (enam) bulan.

Sementara itu, Masyhuri Abdullah, penasihat hukum terdakwa dari LBH Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur mengatakan vonis tersebut telah inkracht. Baik terdakwa maupun jpu telah menerima putusan tersebut.

Masyhuri sendiri bersyukur Harun hanya terbukti bersalah melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) UU Pangan sebagai dakwaan subsider. Sehingga vonis yang diterima lebih ringan dibandingkan ancaman hukum dalam pasal dakwaan primer yakni Pasal 120 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Meski demikian Masyhuri menyayangkan perkara ini bisa sampai di meja persidangan. Menurutnya seharusnya pihak penyidik cukup melakukan upaya restorative justice atas perkara ini. Karena terdakwa hanyalah warga dengan modal kecil yang baru memulai usahanya. Lagipula tindakan yang dilakukannya disebabkan masih rumit dan mahalnya mendapatkan sertifikat SNI dan izin edar untuk garam beryodium yang menjadi produk usahanya. Karena terbentur biaya dia tetap menjalankan usahanya meski belum ada izin edar.

Menurut Masyhuri tindakan penyidik tidak sejalan dengan upaya Presiden Jokowi yang mempermudah izin usaha dengan omnibus law UU Cipta Kerja. Menurutnya terhadap Harus seharusnya cukup dilakukan penyitaan produk dan pembinaan, bukan dipidana.

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

97 − 91 =