Home / Berita / PH Kecewa Tindakan Polda Lampung Yang Pidanakan UMKM

PH Kecewa Tindakan Polda Lampung Yang Pidanakan UMKM

Penasehat Hukum Terdakwa produsen dan penjual garam beryodium tanpa SNI menyesalkan pihak Polda Lampung yang langsung menerapkan pidana dalam penanganan perkara tersebut. Ini disampaikan oleh Masyhuri Abdullah, selaku PH terdakwa dari LBH Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur, di Sukadana, Selasa (27/7), usai mengikuti sidang.

Masyhuri mengatakan, terdakwa HU, saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana. Jaksa penuntut umum mendakwanya melanggar pasal Pasal 120 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dalam dakwaan primer. Selain itu jpu dalam dakwaan sekunder mendakwa HU melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ancaman pidana maksimal bagi terdakwa adalah 5 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah.

Menurut Masyhuri, seharusnya penyidik ditkrimsus Polda Lampung menerapkan restorative justice dalam perkara kliennya tersebut. “Terdakwa ini kan masuk kategori usaha kecil, karena skala produksinya juga kecil, dia sendiri yang memproduksi dibantu seorang pekerja pengemas, seharusnya untuk orang seperti ini dibina, bukan malah dipidana”, tegasnya. “ Padahal Bareskrim Polri sendiri ada MoU dengan Kemenkop UKM, untuk pelaku UKM yang melanggar hukum yang dikedepankan adalah pembinaan bukan pemidanaan” tambahnya.

Masyhuri menjelaskan benar garam beryodium yang diproduksi terdakwa tidak memiliki sertifikat SNI yang diwajibkan Peraturan Menteri Perindustrian No.25 M/SK/1995. Akan tetapi menurutnya garamnya layak dikonsumsi dan sudah diuji di laboratorium, dan kandungan yodiumnya bagus.

“Terdakwa ini bukannya tidak mau mendaftarkan SNI produknya, cuma karena prosesnya panjang dan biayanya mahal membuatnya belum tuntas mengurusnya”, ujar Masyhuri. Menurutnya HA sudah mengajukan permohonan ke Badan Standarisasi Industri di Bandar Lampung, dan sudah mengikuti pelatihan di BPOM untuk produksi barang konsumsi yang higienis. Tapi karena SNI belum didapat maka, izin edar dari BPOM juga belum bisa dikeluarkan.

“Jadi bukannya tidak mau produksinya ber-SNI, tapi karena biaya mengurusnya ternyata lebih besar daripada biaya produksi, makanya ditangguhkan pengurusannya”, tambah Masyhuri. Masyhuri menjelaskan terdakwa berharap sambil menjalankan usahanya bisa mengumpulkan dana untuk mengurus SNI, tapi harapannya sementara sirna karena keburu ditangkap polisi.

Sementara HA menceritakan kalau dirinya awalnya adalah buruh. Karena ingin ekonominya maju, dia mencoba usaha produksi garam dapur setelah sebelumnya pernah belajar dari pengusaha garam yang sudah maju. Dia mendapatkan modal usaha dari pinjaman keluarganya. Usaha yang dilakukannya adalah memproses garam bahan dicampur dengan yodium, lalu dikemas.

Sementara garam bahan baku didapatnya dari kenalannya di Jepara, Jawa Tengah, hanya dengan bayar separuh dulu dan sisanya jika produknya sudah terjual. Karena modalnya kecil, dia sediri yang terjun langsung memproduksi dibantu seorang buruh untuk mengemas garam yang siap edar. Usahanya ini sudah berjalan sekitar 1,5 tahun.

Dia menjelaskan karena jumlah produksinya kecil, maka hanya bisa memasarkan garam di seputar wilayah tempat tinggalnya di Kecamatan Sekampung Lampung Timur. HA menjelaskan rata-rata keuntungan yang didapat perbulan 1,5 juta rupiah, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kini dia terpaksa menghentikan mimpinya untuk menjadi pengusaha sukses karena harus berurusan dengan hukum. Dia hanya pasrah, dan berharap majelis hakim memberikan hukuman seringan-ringannya. (red)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 70 = 80