Home / Artikel / Mendorong Peran BWI Mengelola Aset Wakaf Untuk Kesejahteraan Rakyat

Mendorong Peran BWI Mengelola Aset Wakaf Untuk Kesejahteraan Rakyat

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam Undang-undang Wakaf, BWI memiliki tugas yakni: (1) melakukan pembinaan kepada nazhir, (2) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, (3) memberikan persetujuan atau izin perubahan peruntukan atau status harta benda wakaf, (4) memberhentikan dan mengganti nazhir, (5) memberikan persetujuan penukaran harta benda wakaf, (6) memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah untuk penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

BWI sendiri secara resmi dibentuk tanggal 13 Juli 2007 melalui Keppres No.75/M Tahun 2007. Jika melihat tugas yang diamanatkan undang-undang, BWI seharusnya dapat berperan besar untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu sarana meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Apalagi dengan semangat yang dimiliki masyarakat muslim Indonesia untuk mewakafkan harta bendanya begitu tinggi.

Untuk menjalankan tugasnya, BWI dapat membentuk perwakilan di propinsi atau kabupaten/kota. Jika melihat Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, keberadaan BWI di level kabupaten/kota sangat mutlak diperlukan untuk dapat memajukan dan mengembangkan aset atau potensi wakaf yang menyebar di seluruh peloksok negeri.

Hanya saja, sejak BWI dibentuk di tahun 2007, hingga saat ini BWI belum terbentuk di semua kabupaten/kota. Tentunya waktu yang sangat lama, sudah sekitar 14 tahun, untuk menyelesaikan keorganisasian BWI sendiri saja belum terlaksana.

Belum bagusnya keorganisasian BWI tersebut juga membuat penataan keorganisasian di bidang perwakafan dan pendataan aset wakaf juga belum baik. Jika melihat tugas BWI untuk melakukan pembinaan kepada nazhir dan pengelolaan/pengembangan harta benda wakaf, keorganisasian BWI yang belum bagus juga berdampak pada tidak berjalannya tugas BWI tersebut.

Dari studi penulis di Kabupaten Lampung Timur misalnya, hampir sebagian besar nazhir tidak melaporkan aset wakaf yang dikelolanya kepada BWI. Alasanya pada umumnya ketidaktahuan akan kewajiban pelaporan tersebut kepada BWI, dan bahkan keberadaan BWI di Lampung pun belum banyak yang mengetahui. Dalam PP No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, di Pasal 14 dijelaskan masa bakti nazhir adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali oleh BWI. Tetapi faktanya hal ini tidak berjalan, bahkan ada nazhir yang sudah meninggal pun tidak ada pergantian.

Permasalahan yang terinventarisasi dari pengelolaan aset wakaf antara lain:

  • Banyak pemberian wakaf yang tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pernyataan wakaf masih berupa surat keterangan wakaf di bawah tangan yang diketahui kepala desa.
  • Aset wakaf berupa tanah banyak yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf.
  • Belum dilakukan reorganisasi nazhir meskipun sudah ada yang meninggal atau pindah domisili.
  • Ada perubahan nazhir yang tidak diketahui wakif, jika semula wakif mewakafkan aset kepada nazhir perseorangan namun faktanya banyak aset tersebut dirubah pengelolaanya kepada nazhir badan hukum/organisasi seperti yayasan atau perkumpulan, sehingga pengelolaan aset tersebut kewenangannya menjadi terbatas kepada pengurus badan hukum/organisasi.
  • Ada aset wakaf yang berubah peruntukan pengelolaannya oleh nazhir dari semula sewaktu diserahkan oleh wakif.
  • Ada konflik pengelolaan antar nazhir.
  • Ada aset wakaf yang tidak terkelola
  • Aset wakaf yang dikelola oleh nazhir badan hukum/organisasi cenderung dikelola untuk kepentingan badan hukum/organisasi.

Berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset wakaf tersebut semestinya dapat ditangani oleh BWI selaku pihak yang memiliki kewenangan. Hanya saja kendala keorganisasian yang dihadapi oleh BWI membuat berbagai permasalahan tersebut menjadi tidak tertangani.

Tentunya ini harus menjadi perhatian bagi BWI di tingkat pusat agar dapat membuat keorganisasian BWI benar-benar berjalan hingga daerah. Kalau permasalahan keuangan yang menjadi kendala, tentunya dapat didorong agar pemerintah daerah ikut membiayai pendanaan awal bagi BWI di tingkat daerah. Selanjutnya semestinya BWI dapat mengelola sumber pendanaannya secara mandiri dari sebagian hasil pengelolaan aset-aset wakaf produktif.

Tugas BWI selanjutnya setelah pembenahan keorganisasian adalah bagaimana menjadikan wakaf sebagai salah satu media untuk kesejahteraan rakyat. Jika mencontoh pengelolaan wakaf yang dilakukan di Mesir, bagaimana pengelolaan wakaf secara produktif dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi negaranya untuk berbagai sendi kehidupan rakyat seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Jika melihat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim, tentunya hal ini bukan suatu yang mustahil. Tinggal bagaimana BWI dan tentunya peran pemerintah juga dapat mewujudkan hal tersebut.

*Masyhuri Abdullah (Advokat-Ketua LBH Nahdlatul Ulama Lampung Timur)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

68 − 65 =