Home / Artikel / Prosedur Tukar Guling Tanah Desa

Prosedur Tukar Guling Tanah Desa

Tanah desa merupakan salah satu jenis kekayaan desa yang harus dilindungi keberadaannya agar tidak hilang. Kalau cerita era dahulu, sering kali kekayaan desa berupa tanah desa atau juga dikenal dengan tanah bengkok, berkurang atau hilang karena diperjuali belikan oknum kepala desa tanpa diketahui warga desa atau aparat desa lainnya. Hal ini membuat desa kehilangan asetnya. Padahal tanah desa merupakan salah satu sumber kekayaan desa yang umumnya dipakai untuk membiayai kesejahteraan kepala desa dan pamong desa lainnya.

Saat ini untuk mencegah hal tersebut terulang kembali, dibuat aturan yang lebih ketat untuk mengalihkan aset tanah desa. Aturan lengkapnya terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Permendagri ini merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Desa.

Dalam Permendagri No.1 Tahun 2016 untuk aset desa berupa tanah atau bangunan, pemindahtanganan aset hanya dapat dilakukan melalui tukar menukar atau penyertaan modal. Penyertaan modal dimaksudkan sebagai modal badan usaha milik desa (BUMDes). Penjualan tanah desa merupakan hal terlarang untuk dilakukan.

Di dalam Pasal 32 Permendagri No.1 Tahun 2016, tukar menukar (tukar guling) dapat dilakukan dengan penggunaan tanah desa tersebut untuk tujuan (1) untuk kepentingan umum, (2) bukan kepentingan umum, dan (3) selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Tukar menukar untuk kepentingan umum dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

  • Tukar menukar dilakukan setelah ada kesepakatan besaran ganti rugi yang menguntungan desa sesuai dengan nilai wajar sesuai taksiran tim penilai.
  • Apabila tanah pengganti belum ada maka penggantiannya terlebih dahulu dapat diberikan dalam bentuk uang.
  • Uang pengganti digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai.
  • Tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat, dan kalau tidak ada dapat di lokasi kecamatan yang sama.

Untuk proses tukar menukar tersebut, kepala desa mengirimkan surat ke bupati/walikota terkait hasil musyawarah desa mengenai tukar menukar tanah desa. Kepala desa juga menyampaikan permohonan izin kepada bupati/walikota yang selanjutnya diteruskan ke gubernur.

Sedangkan tukar-menukar tanah desa bukan untuk kepentingan umum hanya bisa dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Kepentingan nasional yang dimaksud seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.

Tukar-menukar dapat dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi yang menguntungkan desa sesuai nilai wajar hasil taksiran tim penilai. Tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat.

Ketentuan tukar-menukar tanah desa bukan untuk kepentingan umum antara lain:

  • Ditetapkan dengan peraturan desa tentang tukar-menukar tanah desa.
  • Peraturan desa ditetapkan setelah mendapat izin bupati/walikota, gubernur, dan persetujuan menteri.
  • Sebelum bupati memberikan izin sebelumnya terlebih dahulu dibentuk tim kajian kabupaten.
  • Hasil kajian selanjutnya disampaikan kepada gubernur untuk permohonan izin.
  • Gubernur sebelum menerbitkan izin didahului dengan kajian melalui tinjauan lapang dan verifikasi data.
  • Gubernur selanjutnya menerbitkan izin yang disampaikan kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Sementara tukar-menukar tanah desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum adalah dimaksudkan untuk tanah desa yang terletak tidak di desa tersebut, atau tanah desa yang letaknya tehimpit hamparan tanah pihak lain, atau di dalam tanah desa tersebut terdapat milik pihak lain.

Tukar-menukar dilakukan untuk meningkatkan efektifitas agar tanah tersebut lebih berhasil guna. Lokasi tanah penggantinya harus berada di desa setempat. Tanah penggantinya juga harus sesuai dengan nilai tanah desa. Tukar menukar ini harus ditetapkan dalam peraturan desa yang disampaikan kepada bupati/walikota untuk mendapatkan izin. (red)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 52 = 54