Home / Artikel / Permohonan Penetapan Asal Usul Anak, Jalan Lanjutan Pasca Putusan MK Mengenai Anak Luar Kawin

Permohonan Penetapan Asal Usul Anak, Jalan Lanjutan Pasca Putusan MK Mengenai Anak Luar Kawin

Oleh: Masyhuri Abdullah*

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 tentang anak di luar perkawinan yang memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, memberikan jalan untuk pengurusan administrasi anak di luar perkawinan. Contohnya untuk penerbitan akte kelahiran dan kartu keluarga dengan mencantumkan nama ayah biologisnya.

Selain itu putusan ini memberi kewajiban bagi ayah biologis sang anak baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya Ini penting untuk memberikan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hak-haknya.

Permohonan pengujian pasal dimaksud diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah secara siri dengan Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru, Moerdiono. Machica memohonkan agar pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya.

Terhadap permohonan Pasal 2 ayat (2), MK menolak permohonan tersebut, dan mengabulkan permohonan terhadap Pasal 43 ayat (1).

Rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah :
“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”;

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, amar putusannya adalah sebagai berikut :
Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Anak di luar kawin ini sendiri dapat dimaknai anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat (kawin siri).

Meski demikian diperlukan jalan hukum lainnya untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. Jalannya adalah melalui permohonan penetapan asal usul anak di pengadilan agama bagi kaum muslim, dan di pengadilan negeri bagi non muslim.

Selanjutnya melalui permohonan tersebut diperlukan bukti jika anak tersebut benar-benar anak dari ayah biologisnya. Jika mengacu kepada putusan MK tersebut, bukti yang diperlukan adalah bukti yang sifatnya alternatif yakni berupa bukti berdasar ilmu pengetahuan/teknologi atau bukti lain, atau kedua-duanya.

Bukti berdasar ilmu pengetahuan/teknologi sebagimana sudah menjadi pengetahuan umum adalah hasil tes DNA dari rumah sakit. Sedangkan bukti lainnya yang dapat dipergunakan adalah surat pengakuan atau pernyataan dari ayah biologisnya bahwa sang anak adalah anak biologisnya.

Jika permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, maka dengan dasar penetapan pengadilan tersebut dapat dimintakan akta kelahiran yang sudah mencantumkan nama ayah sang anak. Demikian juga halnya dalam kartu keluarga, dapat dimintakan kartu keluarga yang sudah mencantumkan nama ayah biologis sang anak.

Selanjutnya jika sang anak sudah ditetapkan oleh pengadilan sebagai anak sah dari ayah biologisnya, konsekuensinya adalah terdapat hubungan hukum perdata yang tegas antara anak dengan ayah biologisnya serta keluarga ayah biologisnya. Hubungan hukum keperdataan ini dapat berupa nafkah, waris, dan sebagainya.

*)Advokat di Kantor Hukum Masyhuri & Rekan, Ketua LBH Nahdlatul Ulama Lampung Timur

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

42 − 41 =