Home / Artikel / Perkara Tsania Marwa vs Atalarik Syah: Potret Kendala Eksekusi Hak Asuh Anak

Perkara Tsania Marwa vs Atalarik Syah: Potret Kendala Eksekusi Hak Asuh Anak

Oleh: Masyhuri Abdullah*

Jurusita Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, gagal melakukan eksekusi anak pasangan Atalarik Syah dan Tsania Marwa, tanggal 29 April 2021. Eksekusi ini merupakan tindak lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memenangkan Tsania Marwa atas gugatan hak asuh anak. Gugatan ini sendiri diajukan setelah keduanya diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Cibinong di tahun 2017.

Pada akhirnya dalam proses eksekusi yang juga dihadiri Tsania Marwa selaku pemohon eksekusi dan aparat kepolisian yang melakukan pengawalan, kedua orang anak tersebut gagal dibawa. Pihak PA Cibinong gagal memasuki rumah, sedangkan Atalarik Syah berada tidak berada di tempat. Sebelum proses eksekusi dijalankan panitera PA Cibinong, Atalarik Syah sendiri menolak menjalankan putusan secara sukarela untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Tsania Marwa.

Kasus gagalnya eksekusi yang dimohonkan Tsania Marwa ini hanyalah salah satu contoh saja. Sebenarnya banyak lagi kejadian yang serupa yang tidak tersiarkan. Hanya karena Tsania-Atalarik adalah pasangan artis, sehingga menjadi menarik untuk diliput media dan ramai diberitakan.

Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak

Hukum acara yang berlaku di pengadilan agama pada dasarnya menganut hukum acara pada peradilan perdata kecuali diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga dalam pelaksanaannya, berlaku juga hukum acara perdata yang diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RBg).

Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan didasarkan atas ketentuan Pasal 196 HIR yang menyebutkan bahwa:
“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Jika termohon eksekusi secara sukarela tidak memenuhi isi putusan setelah dipanggil oleh Ketua Pengadilan maka eksekusi akan dilakukan secara paksa sesuai ketentuan Pasal 197 HIR:
“Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu”.

Putusan mengenai eksekusi hak asuh anak yang dapat dilakukan pelaksanaan eksekusinya oleh pengadilan agama adalah putusan yang jenisnya putusan condemnatoir dan telah berkekuatan hukum tetap. Putusan jenis condemnatoir adalah yang amarnya menghukum salah satu pihak untuk menyerahkan hak asuh anak kepada pihak yang dimenangkan.

Jika putusan tersebut bersifat deklaratoir atau hanya menyatakan salah satu pihak yang ditetapkan memilik hak asuh, maka pengadilan tidak dapat melakukan eksekusi putusan tersebut, dan eksekusinya diserahkan kepada pihak yang dikalahkan secara sukarela.

Putusan eksekusi hak asuh anak dapat dilakukan jika pihak yang dikalahkan tidak mau melakukan penyerahan anak secara sukarela. Prosedurnya adalah seperti yang diatur dalam HIR, yakni pihak yang dimenangan mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan agama. Selanjutnya atas permohonan eksekusi tersebut ketua pengadilan agama memanggil para pihak dalam sidang insidentil (aanmaning).

Dalam aanmaning tersebut ketua pengadilan agama menanyakan kepada termohon eksekusi mengenai kesediaannya untuk menyerahkan anak kepada pemohon eksekusi. Jika dalam proses aanmaning yang biasanya dilakukan hingga 3 kali, pihak termohon eksekusi belum menyerahkan anak kepada pemohon eksekusi, maka selanjutnya ketua pengadilan agama membuat penetapan untuk melakukan eksekusi secara paksa oleh pihak pengadilan agama.

Eksekusi putusan pengadilan agama mengenai hadhanah hak asuh anak sering menemui kendala di dalam pelaksanaannya. Sebagai sebuah putusan pengadilan, putusan mengenai hak asuh anak haruslah dijalankan sebagai implementasi negara berdasar hukum, yakni hukum haruslah dipatuhi semua warga negara. Eksekusi putusan juga untuk mewujudkan kepastian hukum, agar supremasi hukum ditegakkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Permasalahan yang sering timbul di dalam pelaksanaan eksekusi putusan oleh juru sita pengadilan adalah penolakan oleh pihak termohon eksekusi atau pihak yang diwajibkan memenuhi isi putusan. Penolakan ini terkadang dilakukan oleh termohon dengan menyembunyikan anak di luar tempat tinggal termohon sehingga sewaktu pelaksanaan eksekusi tidak ditemukan. Termohon eksekusi juga terkadang menyembunyikan anak di luar wilayah pengadilan setempat sehingga juru sita tidak memiliki kewenangan melakukan eksekusi.

Penolakan atas pelaksaaan eksekusi hak asuh anak terkadang dilakukan oleh Termohon Eksekusi dengan cara menghalang-halangi petugas pengadilan yang hendak melakukan eksekusi. Meskipun petugas pengadilan, dalam hal ini biasanya juru sita pengadilan agama, sudah didampingi oleh aparat desa setempat dan pihak kepolisian (babinkamtibmas), tetap saja Termohon Eksekusi tidak mau menyerahkan anak sehingga eksekusi gagal dilakukan. Pihak kepolisian juga tidak dapat melakukan tindakan hukum, karena atas penolakan eksekusi tersebut pada umumnya belum ada tindak pidananya.

Penolakan atas pelaksanaan eksekusi juga terkadang dilakukan oleh si anak yang menolak untuk diasuh oleh pemohon eksekusi. Meskipun kadang kala penolakan oleh si anak juga disebabkan oleh pengaruh dari termohon eksekusi yang memang tinggal bersama si anak sehingga dapat dengan leluasa menanamkan pengaruhnya kepada anak. Apalagi secara psikologis, terhadap anak yang usianya di bawah 12 tahun, pengaruh orang terdekatlah yang memiliki kcenderungan untuk ditaati, apalagi jika terdapat faktor intimidasi atau ancaman.

Terhadap penolakan eksekusi oleh si anak tersebut, membuat juru sita pengadilan tidak dapat melaksanakan eksekusi putusan, karena putusan tersebut tidak lagi menjadi putusan yang bersifat comdemnatoir, tetapi menjadi putusan yang sifatnya deklaratoir atau konstitutif. Hal ini disebabkan eksekusi hak asuh anak berbeda dengan eksekusi terhadap benda baik barang bergerak atau barang tidak bergerak, karena eksekusi hak asuh anak juga harus mempertimbangkan keinginan dari si anak yang akan dieksekusi, jika si anak menolak pelaksanaan eksekusi maka eksekusi tidak bisa dijalankan.

Permasalahan kegagalan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan mengenai hak asuh anak dapat menimbulkan dampak negatif berupa persepsi negatif di masyarakat. Hal ini tentunya dapat membuat ketidakpercayaan masyarakat atas hukum, karena faktanya meskipun sudah dilakukan melalui proses dan prosedur yang benar, ternyata hukum tetap tidak dapat ditegakkan.

Kegagalan eksekusi dalam satu kali proses eksekusi juga menimbulkan hukum yang berbiaya tinggi, karena agar eksekusi putusan dapat dijalankan, pemohon eksekusi sebelumnya diwajibkan membayar biaya pelaksanaan eksekusi yang ditetapkan pengadilan.

Selain itu kegagalan pelaksanaan eksekusi juga dapat mendorong orang melakukan perbuatan main hakim sendiri, karena didorong rasa frustasi setelah menempuh prosedur hukum yang benar ternyata keadilan yang diharapkan tidak diperolehnya.

Berbagai permasalahan kegagalan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan mengenai hak asuh anak tentunya harus dicari jalan keluarnya. Kegagalan pelaksanaan eksekusi hak asuh anak membuktikan kadangkala hukum masih tidak berdaya terhadap seseorang dalam kondisi tertentu. Hal ini tentunya tidak boleh dibiarkan begitu saja, agar masyarakat percaya terhadap hukum, dan meyakini hukum dapat menjadi solusi permasalahan yang dialami.

Sebagai upaya untuk mengatasi kegagalan eksekusi hak asuh anak, dalam berbagai penelitian sudah dikemukakan berbagai solusinya. Umumnya solusi yang ditawarkan adalah perbaikan aturan dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak. Penambahan kewenangan bagi pihak pengadilan agama untuk melakukan eksekusi secara paksa menjadi salah satu rekomendasi. Selain itu penolakan eksekusi hak asuh anak juga direkomendasikan agar dapat menjadi suatu tindak pidana dalam Undang-undang sehingga aparat kepolisian memililki kewenangan untuk memprosesnya.

Solusi lain dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak adalah pelibatan lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam pelaksanaannya. Upaya ini pernah dilakukan Ketua Pengadilan Agama Serang dan berhasil. Meski demikian upaya-upaya ini sifatnya masih semacam uji coba, karena memang tidak ada aturan khusus yang mengaturnya, serta tergantung dari pemahaman Ketua Pengadilan Agama dalam mencari jalan keluar permasalahan eksekusi.

Dari contoh kasus terbaru, permasalahan pelaksanaan putusan hak asuh anak pasangan Tsania Marwa dan Atalarik Syah, seharusnya Mahkamah Agung dalam hal ini kamar agama, dapat merumuskan aturan yang tegas mengenai pelaksanaan eksekusi hak asuh anak.

Selain itu juga perlu dikembangkan strategi pelaksanaannya di lapangan dengan mendorong kerjasama antara ketua pengadilan agama, kepolisian, lembaga perlindungan anak, pemerintah daerah, dan mediator, agar eksekusi dapat dijalankan. Ini penting agar marwah putusan pengadilan dapat terjaga, sehingga tidak ada pihak manapun yang dapat menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan.

Hal penting yang harus diperhatikan adalah mengenai psikologi anak itu sendiri. Jangan sampai pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan malah menimbulkan dampak negatif kepada anak, yakni tertekan secara psikologis.

*) Advokat di Kantor Hukum Masyhuri & Rekan
Ketua LBH Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 + 4 =