Home / Artikel / Menunggu KPK Menetapkan PT. GMP Sebagai Tersangka Korupsi

Menunggu KPK Menetapkan PT. GMP Sebagai Tersangka Korupsi

PT. Gunung Madu Plantation (GMP), perusahaan perkebunan tebu dan pabrik gula di Lampung Tengah, bisa jadi saat ini sedang ketar-ketir.  Perusahaan ini berpotensi menjadi tersangka pemberi suap yang saat ini sedang dalam penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perusahaan gula terbesar kedua di Lampung ini terseret perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 4 Mei 2021.  Mereka adalah Angin Prayitno Aji (APA) yang menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak tahun 2016-2019.  Juga Dadan Ramdani (DR) Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak.

Kedua pejabat ditjen pajak tersebut diduga menyetujui dan memerintahkan untuk mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak dan tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dalam beberapa kurun waktu.  Pada Januari-Februari 2018 dengan total sebesar Rp15 miliar diserahkan oleh tersangka Ryan Ahmad Ronas dan tersangka Aulia Imran Maghribi sebagai perwakilan PT GMP.

Selain PT GMP, wajib pajak lainnya yang juga terkait dengan pemberian suap kepada pejabat dirjen pajak tersebut adalah PT. Bank  Panin  Tbk untuk tahun pajak 2016, dan PT. Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Dalam perkara ini APA dan DR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sedangkan para pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Tentunya selanjutnya menarik untuk ditunggu, apakah KPK akan mengembangkan perkara korupsi ini kepada pihak korporasinya.  Saat ini dari pihak pemberi suap yang sudah ditetapkan sebagai tersangka barulah pihak konsultan pajak.  Sementara pihak perusahaannya sendiri belum disentuh.

Kalau melihat peristiwanya sangat mustahil jika pihak perusahaan tidak mengetahui praktek korupsi ini.  Akan menjadi pertanyaan, dari mana sumber uang suap yang demikian besar tersebut diserahkan oleh konsultan pajak kepada pejabat ditjen pajak?  Selain itu yang memiliki kepentingan agar nilai pajak yang harus dibayar dikurangi umumnya adalah perusahaan bukan individu pengurusnya, kecuali jika pihak wakil perusahaan melakukan penggelapan.

KPK sendiri sudah melakukan pemeriksaan langsung ke kantor PT. GMP di Lampung Tengah, dan menyita sejumlah barang bukti.  Tinggal ditunggu apakah PT GMP nya juga ikut ditetapkan sebagai tersangka, atau minimal pengurusnya.   

KPK sendiri pernah menetapkan PT. Nusa Kontruksi Enjiniring (NKE) sebagai tersangka korupsi.  Perusahaan milik mantan bendahara Partai Demokrat, M. Nazarudin, terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh M. Nazaruddin selaku anggota DPR.

PT. NKE yang sebelumya bernama PT Duta Graha Indah akhirnya divonis oleh majelis kasasi Mahkamah Agung dengan hukuman pidana denda sebesar Rp 700 juta (tujuh ratus juta rupiah).  Selain itu juga dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 85.490.234.737 (delapan puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tigapuluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupaih), dan dicabut haknya untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan.

Pidana Oleh Korporasi

Suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat Perseroan Terbatas “tidak identik” dengan perbuatan Perseroan Terbatas, apabila hal tersebut dilakukan atau berada di luar kerangka fungsi atau tugas yang diberikan. Sebagai ilustrasi misalnya seorang pejabat Perseroan Terbatas dalam tugasnya melakukan perjalanan dinas keluar kota, kemudian dia tertangkap ikut membawa narkoba. Perbuatan membawa narkoba ini bukan tugas dari Perseroan Terbatas, meskipun tugasnya adalah tugas dari Perseroan tersebut.

Dalam hukum pidana umum atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak memungkinkan untuk menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana.  Menurut aturan pidana umum tersebut yang dapat menjadi subjek hukum pidana adalah manusia.

Kecuali bila terdapat aturan hukum pidana khusus dalam bentuk undang undang di luar dari aturan pidana umum. Pemikiran tersebut sebenarnya telah diutarakan pada pelajaran hukum pidana dalam tahun 1920-an, dan di Belanda pengecualian tersebut telah diterapkan dalam undang undang delik ekonomi (Wet op de Economische Delicten).

Sementara di Indonesia konsep Korporasi sebagai subjek hukum telah diterima sejak tahun 1955 sebagaimana Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang redaksional lengkapnya pada pasal 15 mengatur sebagai berikut :

Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

Dan penjelasannya menerangkan sebagai berikut : Pasal 15 menetapkan, bahwa hukuman atau tindakan dapat dijatuhkan juga terhadap badan-badan hukum, perseroan-perseroan, perserikatan-perserikatan dan yayasan-yayasan. Dalam hukum pidana ekonomi aturan itu sangat dibutuhkan, oleh karena banyak tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh badan-badan itu.

Di sisi lain tindakan setiap pejabat korporasi yang melakukan tugas korporasi dapat dianggap identik dengan perbuatan koruporasi tersebut. Hal ini apabila tindakan pejabat perusahaan tersebut dilakukan dalam kerangka tugas korporasi.

Gambarannya adalah seperti ini: Direksi telah menetapkan tugas dan kebijakan karyawan Perseroan Terbatas untuk mencapai maksud dan tujuan pendiriannya melalui berbagai instrumen manajemen antara lain uraian pekerjaan (job description), rencana dan strategi (business & strategic plan) baik tahunan dan jangka menengah, berbagai kebijakan dan aturan internal.

Untuk Direksi sendiri bertugas memimpin, mengarahkan, mengendalikan jalannya Perseroan Terbatas. Demikian juga semua karyawan harus patuh terhadap semua kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh Direksi serta melaksanakannya dengan baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kelalaian ataupun tindakan pidana yang dilakukan oleh karyawan atau direksi dapat dianggap identik dengan tindakan atau perbuatan Perseroan Terbatas. Oleh karena itu perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh karyawan atau direksi juga dipikul oleh Perseroan Terbatas.

Kaitannya dengan pidana korupsi (suap) yang dilakukan konsultan pajak PT GMP dan pejabat ditjen pajak, sangat mungkin jika perbuatan tersebut terjadi atas perintah pejabat PT GMP kepada konsultan pajaknya.  Perbuatan tersebut dapat saja dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus disetorkan ke negara, yang tentunya berdampak langsung terhadap pendapatan perusahaan.

Jika peristitwanya seperti itu, sangat mungkin jika selanjutnya KPK menetapkan  PT. GMP selaku tersangka korupsi dan menyeretnya ke persidangan.  Saat ini tinggal menunggu KPK apakah dapat mengumpulkan bukti yang bisa menjadikan PT. GMP sebagai tersangka.

Jika PT. GMP pada akhirnya ikut terseret sebagai terdakwa dalam persidangan, hal menarik lainnya adalah bagaimana putusan yang nantinya dijatuhkan  oleh majelis hakim.  Kalau PT. NKE dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pelarangan mengikuti lelang proyek pemerintah selama enam bulan, apakah PT. GMP juga dikenakan hukuman pidana tambahan.  Bisa saja hukumaannya berupa pencabutan izin operasional, atau pelarangan perpanjangan HGU nya?

(Red, dari berbagai sumber)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

8 + = 11