Home / Artikel / Mempertanyakan Peran KUA/PPAIW Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf?

Mempertanyakan Peran KUA/PPAIW Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf?

Oleh; Masyhuri Abdullah*

Wakaf sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak, merupakan institusi sosial dan keagamaan Islam yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah masyarakat muslim. Dalam Ensiklopedi Oxford dijelaskan kata Arab waqf digunakan dalam Islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut”.

Wakaf adalah “sumbangan” dalam pengertian umum yang diberikan kepada perorangan atau lembaga. Dalam sejarah dunia Islam, sumbangan demikian diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan kaum muslim. Hasil yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat-tempat ibadah, mendirikan sekolah, rumah sakit, dan untuk keperluan masyarakat lainnya.

Wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat muslim. Karena pentingnya kedudukan wakaf, maka para ulama menetapkan unsur dan syarat terhadap pelaksanaan wakaf.

Salah satu harta benda wakaf adalah benda tidak bergerak berupa tanah. Dapat dikatakan bahwa wakaf tanah merupakan praktek wakaf yang paling dominan dilakukan masyarakat Indonesia. Melalui wakaf tanah telah berdiri sekian banyak mesjid, mushola, pondok pesantren, sekolah, rumah sakit, serta berbagai fasilitas sosial lainnya.

Akan tetapi meskipun praktek wakaf tanah telah dilakukan sejak lama, kenyataannya wakaf tanah tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan paling utama adalah mengenai pendaftaran tanah wakaf. Janganlah beranggapan tanah wakaf sudah bersertifikat wakaf, fakta mirisnya banyak tanah wakaf yang bahkan belum terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) atau belum memiliki akta ikrar wakaf (AIW).

Penelitian Suhairi, dosen IAIN Metro, mengungkap fakta jika di wilayah Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, di tahun 2015 tanah wakaf yang tidak memiliki AIW mencapai 41,9% dan yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf mencapai 43%. Jika melihat sudah begitu lamanya terbit Undang-undang Wakaf yakni di tahun 2004, salah satu contoh data ini menunjukkan jika salah satu amanat undang-undang tersebut yakni pendaftaran harta benda wakaf belum berjalan maksimal. Kenyataan ini juga terjadi di wilayah KUA lainnya yang menunjukkan jika pengelolaan harta benda wakaf belum sesuai harapan.

Wakaf tanah sendiri telah diatur melalui berbagai peraturan perundangan. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah (PP) No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksaanaan UU Wakaf, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf, merupakan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pendaftaran tanah wakaf.

Beberapa peraturan perundangan tersebut sebenarnya sudah cukup bagus dan jelas dalam mengatur pendaftaran tanah wakaf. Dalam berbagai aturan tersebut, sudah sangat jelas dan tegas jika tanggung jawab pendaftaran tanah wakaf di kantor pertanahan (BPN) adalah menjadi tanggung jawab PPAIW.

Pasal 32 UU No.41 tahun 2004 menyebutkan jika PPAIW atas nama nazhir diamanatkan melakukan pendaftaran tanah wakaf ke BPN. Dalam Undang-undang Wakaf, PPAIW lah yang diperintahkan mendaftarkannya ke BPN paling lambat 7 hari sesudah akta ikrar wakaf ditandatangani.

Sementara dalam Pasal 2 Permen ATR No.2 Tahun 2017, disebutkan jika PPAIW diwajibkan melakukan pendaftaran tanah wakaf di BPN maksimal 30 hari sesudah penandatanganan AIW atau APAIW.

Meski dalam beberapa ketentuan tersebut jelas jika PPAIW diberikan amanat untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf di BPN, tetapi kenyataannya hal tersebut tidak dijalankan secara maksimal. Dalam beberapa contoh kasus bahkan yang mendaftarkan tanah wakaf tersebut di BPN adalah langsung pihak nazhir-nya.

Jika hal ini terus dibiarkan tentunya amanat Undang-undang agar tanah wakaf terdaftar di BPN tidak akan tercapai. Tentunya kaum muslim lah yang akan dirugikan. Padahal pendaftaran tanah tersebut ditujukan untuk melindungi tanah wakaf dari sengketa dengan pihak lain. Banyak contoh kasus menunjukkan jika tanah wakaf berpindah tangan kepada pihak lain yang mengklaimnya karena tidak ada sertifikat tanah wakaf atau AIW atas tanah tersebut.

Alasan klise sering disampaikan oleh pihak KUA atau Kantor Kementrian Agama atas permasalahan pendaftaran tanah wakaf tersebut, yakni kurangnya dana dan sumber daya manusia yang kurang menguasai. Tentunya alasan ini tidak dapat diterima, mengingat UU Wakaf terbit sejak 2004, dan bahkan wakaf di Indonesia sendiri sudah berlangsung sebelum Indonesia merdeka. Sangat aneh jika SDM di KUA tidak menguasai permasalahan pendaftaran tanah wakaf tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut tentunya pihak Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia harus serius mengatasinya. Kalau perlu dibuatkan program khusus seperti program pendaftaran tanah yang menjadi ikon Presiden Jokowi, yakni PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap). Dalam satu atau dua tahun dibuatkan program pendafataran tanah wakaf di BPN secara khusus agar semua tanah wakaf didaftarkan dan memiliki sertifikat tanah wakaf.

Pihak Kemenag juga harus menjalankan program monitoring khusus kepada KUA atau kantor kemenag kabupaten/kota agar pihak PPAIW benar-benar menjalankan program pendaftaran tanah wakaf. Jangan hanya menunggu laporan dari wakif atau nazhir untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf, tetapi juga harus secara aktif mendata tanah yang sudah sejak lama diwakafkan tapi belum memiliki AIW atau sertifikat tanah. Agar tidak ada lagi cerita tanah wakaf yang belum bersertifikat, atau tanah wakaf diambil alih pihak lain karena tidak jelas surat-suratnya.

*)Advokat di Kantor Masyhuri & Rekan, Ketua LBH NU Lampung Timur

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

48 − = 46