Home / Artikel / DR. Mudzakkir: Swasta Tidak Bisa Dipidana Dengan Pasal 12 Huruf a UU Tipikor

DR. Mudzakkir: Swasta Tidak Bisa Dipidana Dengan Pasal 12 Huruf a UU Tipikor

Ahli pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, DR. Mudzakkir, SH, MH, menyatakan tidak tepat seseorang yang bukan pegawai negeri atau penyelenggaran negara dipidana dengan Pasal 12 huruf a Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ini terungkap dalam sidang pemeriksaan perkara peninjauan kembali (PK) perkara tipikor yang diajukan mantan bupati Mesuji, Khamami, dan adiknya, Taufik Hidayat, di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Khamami dan Taufik Hidayat saat ini sedang menjalani pidana penjara di Lapas Bandar Lampung. Khamami divonis 8 tahun penjara, sementara Taufik Hidayat dihukum 6 tahun penjara. Keduanya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Keterangan DR. Mudzakir, yang dijadikan novum dalam permohonan PK, salah satunya menilai penggunaan Pasal 12 huruf a juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rumusan Pasal 12 huruf a UU Tipikor adalah:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Sedangkan rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah:
“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Menurut DR. Mudzakkir, subjek hukum yang dapat dikenakan tindak pidana suap dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor adalah subjek hukum khusus yaitu pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Jika ada 2 (dua) orang pelaku melakukan tindak pidana penyertaan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), hanya mungkin dilakukan oleh pelaku peserta lain yang berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Dr Mudzakkir berpendapat pelaku peserta non-pegawai negeri atau non-penyelenggara Negara tidak memenuhi kualifikasi subjek hukum khusus, maka tidak mungkin menjadi subjek hukum tindak pidana suap sebagaimana dimaksud alam Pasal 12 huruf a UU Tipikor.

Lebih lanjut DR. Mudzkir menambahkan ketentuan Pasal 55 KUHP tidak sama dengan ketentuan Pasal 56 KUHP yang mengatur tindak pidana pembantuan (pelaku pembantu), yaitu orang yang memiliki niat untuk membantu orang lain melakukan tindak pidana dan bantuan diberikan sebelum tindak pidana dilakukan (pembantuan pada persiapan melakukan kejahatan) dan pembantuan pada saat perbuatan pidana dilakukan (pembantuan tahap pelaksnaan atau untuk mempermudah penyelesaian tindak pidana). Dalam pembantuan dilakukan oleh subjek hukum umum (siapa saja), jadi pelaku pembantu tidak diperlukan adanya syarat-syarat khusus, misalnya harus pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Berdasarkan analisis hukumnya, DR. Mudzakkir berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat (selaku swasta/adik kandung bupati Khamami) yang statusnya bukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak dapat menjadi subjek hukum Pasal 12 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Taufik Hidayat (selaku swasta/adik kandung bupati Khamami) adalah perbuatan pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Mai Darmawan (swasta) dan Farikh Basawad (swasta). Sehingga Taufik Hidayat tidak dapat dikenakan pidana dengan Pasal 12 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 2 = 4