Home / Berita / Ketua P2TP2A Gugat Bupati Lampung Timur Di PN Sukadana

Ketua P2TP2A Gugat Bupati Lampung Timur Di PN Sukadana

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur Periode Tahun 2016-2021, Mariah Sh, M.Kn, menggugat Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari, ke Pengadilan Negeri (PN) Sukadana. Bupati digugat karena telah membekukan kepengurusan P2TP2A.

Gugatan ini sendiri telah diregister PN Sukadana dengan register perkara nomor: 32/Pdt.G/2020/PN.Sdn. Perkara ini akan mulai disidangkan pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020.

Masyhuri Abdullah, selaku kuasa hukum Mariah mengatakan gugatan diajukan karena menganggap Bupati telah melakuan perbuatan melawan hukum atas tindakan pembekuan kepengurusan P2TP2A Lampung Timur. Menurut Masyhuri, dasar pembekuan kepengurusan P2TP2A hanya karena berita viral di media atas dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oknum pengurus P2TP2A terhadap anak korban yang menjadi dampingan. Bupati sendiri melakukan pembekuan kepengurusan melalui Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020.

Akibat pembekuan kepengurusan tersebut P2TPRA Lampung Timur tidak lagi dapat memberikan pelayanan advokasi dan dampingan kepada perempuan/anak korban kekerasan yang meminta perlindungan.

Masyhuri mengatakan Bupati Lampung Timur sama sekali tidak pernah meminta keterangan pengurus P2TPRA Lampung Timur sebelum membekukan kepengurusan. “Seharusnya pengurus P2TPRA dipanggil dahulu dimintai keterangannya tentang permasalahan yang terjadi, bukan langsung membekukan kepengurusan”, tambah Masyhuri.

Masyhuri menambahkan seharusnya yang diberikan sanksi langsung penonaktifan itu oknum yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut, bukan organisasi P2TPRA secara keseluruhan. “Contohnya kalau ada oknum polisi yang melakukan tindak pidana, kan oknum itu yang dinoonaktifkan, bukan lembaga Polri-nya yang dibekukan”, ujar Masyhuri memberi analogi.

Menurut Masyhuri akibat tindakan Bupati tersebut telah menimbulkan kerugian moril pengurus P2TPRA di masyarakat, berupa rasa malu karena dianggap tidak berprestasi. Padahal selama menjalankan kepengurusan sejak ditetapkan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.486/27/SK/2016 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur, (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur telah banyak memberikan dampingan dan bantuan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Masyhuri menjelaskan permasalahan dugaan tindak pidana yang dilakukan DA, terhadap anak korban, juga tidak lepas akibat tidak jelasnya dukungan Bupati Lampung Timur terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak. “Faktanya Bupati sampai hari ini tidak sanggup membuat rumah aman bagi korban di Lampung Timur, dan P2TPRA di tahun 2019 dan 2020 tidak diberikan dana hibah oleh Bupati”, tegas Masyhuri. “Ini kan seperti lempar batu sembunyi tangan, Bupati berkontribusi terhadap permasalahan P2TP2A tersebut, tetapi menimpakan kesalahannya kepada pengurus P2TPRA, ujar Masyhuri.

Masyhuri mengatakan dalam gugatannya tersebut pihaknya meminta majelis hakim menghukum Bupati untuk meminta maaf kepada pengurus P2TP2A Lampung Timur melalui media massa. Serta meminta Bupati dihukum memberikan ganti rugi moril sebesar Rp 10 miliar.

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 4 = 4