Home / Berita / Dirut BPJS Kesehatan: Perpres 64/2020 Bantu Atasi Defisit

Dirut BPJS Kesehatan: Perpres 64/2020 Bantu Atasi Defisit

Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan mengapresiasi kebijakan pemerintah berupa Peraturan Presiden (Perpres) No 64/2020 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kebijakan yang akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2020 itu diyakini akan membantu mengatasi defisit yang selama ini ditanggung operator kesehatan tersebut.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan sebelum ada kebijakan kenaikan iuran bagi peserta BPJS yang sekaligus carry-over , defisit yang ditanggung mencapai Rp15,5 triliun.

Namun secara bertahap BPJS Kesehatan mulai melakukan pembayaran tagihan-tagihan dari rumah sakit penyelenggara hingga saat ini. Utang jatuh tempo yang harus dibayar BPJS mencapai Rp4,4 triliun.

“Proyeksinya kalau nanti Perpres 64 ini berjalan, kita hampir tidak defisit, kurang lebih bisa diseimbangkan antara cash in dan cash out -nya, tetapi angka detailnya belum bisa disampaikan,” ujar Fachmi dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, Kamis (14/5).

Secara keseluruhan outstanding klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp6,21 triliun dengan utang klaim yang belum jatuh tempo senilai Rp1,03 triliun. Adapun, yang sudah dibayar senilai Rp192,54 triliun. Sebelum ada keputusan Perpres terbaru itu, diperkirakan tahun ini BPJS akan mengalami defisit Rp6,9 triliun.

“Kita bersyukur, dari gagal bayar yang cukup besar pada akhir 2019 sekitar Rp15,5 triliun tapi ke sini perlahan-lahan sudah kita lunasi sehingga cashflow rumah sakit membaik. Kalau tidak ada perbaikan struktur iuran, akan ada lagi potensi defisit. Bagaimana pun pelayanan rumah sakit akan baik kalau cahsflow baik,” kata dia. (indopremier.com)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

47 + = 52