Home / Artikel / Akankah MK Kembali Batalkan Aturan Adanya Izin Bagi Penyidik Untuk Pemeriksaan Notaris?

Akankah MK Kembali Batalkan Aturan Adanya Izin Bagi Penyidik Untuk Pemeriksaan Notaris?

oleh: Masyhuri Abdullah (Advokat di Bandar Lampung)

Permohonan pengujian Undang-undang Jabatan Notaris yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memasuki tahap persidangan. Uji materi ini diajukan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan beberapa orang jaksa. Perkara ini disidangkan dengan register nomor 16/PUU-XVIII/2020.

Pemohon mempermasalahkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yakni:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan,notaris berwenang: a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan, b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.”

Hal yang disoal oleh para pemohon adalah ketentuan yang mensyaratkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk mengambil fotokopi minuta akta/protokol notaris, atau dalam pemanggilan notaris oleh penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan.

Para Pemohon mendalilkan frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 UU Jabatan Notaris menempatkan Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan mutlak dan final untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara. Hal tersebut menyebabkan penyidik, penuntut umum, maupun hakim tidak dapat melakukan upaya hukum lebih lanjut jika MKN tidak memberikan persetujuannya.

Dalam permohonan didalilkan adanya kerugian atas pasal a quo dialami secara aktual oleh Pemohon II sebagai jaksa yang bertugas menangani perkara Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik. Ini bermula dari pelaporan kepada penyidik dengan nomor LP/508/IV/2018/Bareskrim tanggal 16 April 2018. Atas dasar pelaporan tersebut penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik/266/V/RES.2.4/ 2018/Dit.Tipidsus tanggal 15 Mei 2018, dan telah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor R/91/V/ RES.2.4/2018/ Dit.Tipideksus tanggal 15 Mei 2018 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Kemudian dalam proses pemeriksaan perkara, Penyidik Bareskrim Mabes Polri mengirimkan surat kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor B/1044/V/Res.2.4/2019/ Dit.Tipideksus tanggal 3 Mei 2019 yang pada pokoknya permohonan persetujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris atas nama Patricia Tirta Isoliani Ginting.

Terhadap surat tersebut Majelis Kehormatan Notaris memberikan jawaban yang pada pokoknya belum dapat menyetujui permintaan penyidik. Dengan demikian hingga saat ini proses penegakan terhadap perkara tersebut terhambat dan merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan kepentingan jaksa serta publik secara umum.

Judicial Review Yang Berulang

Sebenarnya uji materi atas adanya persetujuan atau izin dari MKN untuk mengambil minuta akta/protokol notaris atau pemeriksaaan notaris bukanlah hal yang baru. MK sendiri dalam perkara nomor 49/PUU-X/2012 pernah membatalkan ketentuan yang serupa dalam UU Jabatan Notaris.

Ketentuan yang dipersoalkan adalah Pasal 66 ayat (1) UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sepanjang frasa/ kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”.
“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”;

Perkara nomor 49/PUU-X/2012 diajukan oleh Kant Kamal, seseorang yang telah membuat laporan Polisi sehubungan dengan dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta authentik sebagaimana ketentuan Pasal 266 KUHP, dengan Tanda Bukti Lapor Nomor Polisi TBL/240/VII/2011/Bareskrim, tanggal 4 Juli 2011.

Atas laporan tersebut penyidik berupaya melakukan pemeriksaan terhadap Syane Runtulalo, S.H., Notaris di Cianjur. Namun hal tersebut terkendala karena tidak mendapatkan izin dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Cianjur.

Pemohon menganggap ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 adalah perlakuan berbeda bagi notaris yang bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan. Tidak adanya persamaan kedudukan di mata hukum bagi seluruh warga negara Indonesia ini dianggap telah merugikan hak konstitusional pemohon.

Selanjutnya dalam putusannya MK mengabulkan permohonan pemohon. Dalam amar putusannya MK menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No.30 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangan putusan perkara nomor 49/PUU-X/2012 MK menyatakan karena Pemohon mendasarkan permohonannya pada pelanggaran prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam pemerintahan dan perlakuan yang adil, MK kemudian merujuk kepada pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 024/PUU-III/2005, tanggal 29 Maret 2006.

Dalam putusan tersebut diuraikan ada tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu Undang-Undang dapat dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam rangka due process ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (equal protection). Pembedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka due process, namun, apabila suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip equal protection;

Selanjutnya MK menyatakan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, adalah termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan.

Lebih lanjut MK menyatakan semua proses penegakan hukum pidana terhadap notaris harus dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar peradilan. Hal demikian sejalan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Menurut MK terhadap notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. Menurut Mahkamah perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Oleh karena itu MK menyatakan keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (“justice delayed justice denied”);

Akan tetapi ceritanya kemudian berlanjut. Setelah putusan MK yang membatalkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No.30 Tahun 2004, DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No.30 Tahun 2004 yang dibatalkan MK, kemudian diatur kembali dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Hanya ada perbedaan, jika sebelumnya ketentuan mengenai izin di Pasal 66 ayat (1) UU No.30 Tahun 2004 ada di tangan Majelis Pengawas Daerah, dalam Pasal 66 ayat (1) UU No.2 Tahun 2004 kewenangan izin tersebut dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Hal ini lah yang kemudian menjadi dasar uji yang dimohonkan oleh Persatuan Jaksa Indonesia dan beberapa orang jaksa dalam perkara nomor 16/PUU-XVIII/2020.

Permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 sebelumnya juga sudah pernah dilakukan. Yakni diajukan oleh Tomson Situmeang, SH, seorang advokat dalam perkara Nomor 72/PUU-XII/2014. Namun permohonan tersebut kandas karena dalam putusannya MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima dengan pertimbangan pemohon tidak memiliki kerugian atas pemberlakukan pasal tersebut.

Demikian juga halnya dengan perkara nomor 22/PUU-XVII/2019 dengan pemohon Guntoro, seorang wiraswasta. Dalam putusannya MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan tidak beralasan, atau dengan kata lain pemohon dianggap tidak dapat menguraikan kerugian konstitusional yang dialami pemohon di dalam permohonannya.

Bagaimanakah kemudian peluang permohonan perkara nomor 16/PUU-XVIII/2020?

Dikabulkan atau tidaknya permohonan uji materi semuanya bergantung kepada kualitas permohonan dan bukti-bukti yang diajukan. Dalam perkara Nomor 72/PUU-XII/2014, putusannya jelas belum sampai memeriksa pokok perkaranya, karena pemohon dianggap tidak memiliki legal standing atau kerugian konstitusional dari pemberlakukan Pasal 66 ayat (1) UU No.2 Tahun 2014.

Sedangkan dalam putusan nomor 22/PUU-XVII/2019 pemohon dianggap tidak mampu menguraikan kerugian konstitusionalnya dalam permohonannya, sehingga permohonannya dianggap kabur (obscuur libel).

Terlepas dari kualitas permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, menarik untuk ditunggu apakah MK akan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang sama dengan putusan perkara nomor 49/PUU-X/2012. Jika diasumsikan kualitas permohonan dan bukti-bukti yang diajukan PJI dan beberapa jaksa setara dengan permohonan perkara nomor 49/PUU-X/2012 ada peluang permohonan tersebut akan dikabulkan.

Sementara pemerintah, DPR, atau Ikatan Notaris Indonesia, tentunya akan satu suara yang berpandangan bahwa ketentuan adanya persetujuan dari MKN dalam mengambil fotokopi minuta akta/protokol notaris atau pemeriksaan notaris, adalah sejalan dengan adanya hak ingkar (verschoningsrecht) dan kewajiban ingkar (verschoningsplicht) yang dimiliki notaris. Istilah yang dalam dunia kenotarisan sudah sangat dikenal dan dipahami maknanya.

Hak dan kewajiban ingkar notaris antara lain tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 54 ayat (1) UU Jabatan Notaris, Pasal 322 KUHP, Pasal 170 KUHAP, Pasal 1909 KUHPerdata, Pasal 146 HIR, dan Pasal 89 UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris disebutkan:
“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Sedangkan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Jabatan Notaris disebutkan:
“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal 322 KUHP disebutkan
(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau mata pemcariannya, baik yang sekarang maupun dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
(2) Apabila kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Sementara dalam Pasal 170 KUHAP disebutkan:
(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Tentunya menarik untuk ditunggu, apakah kemudian MK akan membatalkan ketentuan mengenai izin dari Mahkamah Kehormatan Notarus yang diperlukan bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam rangka mengambil fotokopi minuta akta/protokol notaris atau memeriksa notaris, atau sebaliknya menolak permohonan yang diajukan para jaksa tersebut.

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 + 1 =