Home / Artikel / Dampak Wabah Covid19, Diprediksi Akan Marak Sengketa Eksekusi Barang Jaminan Kredit

Dampak Wabah Covid19, Diprediksi Akan Marak Sengketa Eksekusi Barang Jaminan Kredit

Wabah virus Corona jelas berdampak besar pada perkenomian masyarakat, negara, bahkan dunia. Lockdown, pembatasan sosial atau social distancing jelas telah membuat pembatasan pergerakan manusia. Ketika manusia berhenti bergerak atau mobilitasnya dibatasi, dampaknya jelas sangat besar.

Industri pariwisata lumpuh, transportasi antar negara lumpuh, industri manufaktur, retail dan berbagai aktivitas ekonomi berhenti atau menurun drastis. Hampir seluruh usaha melemah, pendapatan masyarakat menurun bahkan berujung pemutusan hubungan kerja, atau kehilangan mata pencaharian.

Kondisi ini juga berdampak pada hubungan perjanjian kredit antara masyarakat dengan bank atau lembaga pembiayaan. Di tengah melesunya perekeonomian, masyarakat yang memiliki pinjaman juga mengalami kesulitan melakukan pembayaran. Baik di bidang kredit pembiayaan usaha, maupun kredit konsumsi seperti kredit kendaraan bermotor, banyak debitur merasakan beratnya membayar angsuran hutangnya.

Hal ini juga yang dilihat Presiden Joko Widodo, yang kemudian menginstruksikan agar bank dan lembaga pembiayaan melakukan skema restrukturisasi atau relaksasi perjanjian kredit. Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian dikeluarkan Peraturan OJK Nomor: 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Dalam POJK: 11/POJK.03/2020 restrukturisasi kredit atau pembiayaan diberikan kepada debitur terdampak Covid19 yang termasuk kategori debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Nilai kredit/pembiayaan yang dapat direstrukturisasi maksimal Rp 10 miliar, dengan jangka wakta keringanan maksimal 1 tahun. Sektor usaha yang termasuk dalam kebijakan ini yakni pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Hanya saja masyarakat yang bisa mengajukan keringanan adalah yang sebelumnya tidak pernah bermasalah dalam pembayaran pinjamannya. Dan untuk mendapatkan keringanan, masyarakat harus mengajukan permohonan kepada pihak bank/lembaga pembiayaan untuk dapat dinilai sesuai kriteria yang ditentukan pihak bank/lembaga pembiayaan.

Hanya saja dalam prakteknya masyarakat banyak yang mengeluhkan skema yang ditentukan pihak bank/lembaga pembiayaan. Umumnya pihak bank menawarkan skema penundaan pembayaran angsuran pokok dalam jangka waktu tertentu, tapi tetap diwajibkan membayar bunga dan denda, dan setelahnya tetap diwajibkan membayar pokok plus bunga sebagaimana perjanjian awal. Skema lainnya yakni menawarkan keringanan dengan menurunkan nilai angsuran pokok plus bunga, tapi ditambah jangka waktu pembayarannya, misal dari semula 2 tahun menjadi 3 tahun.

Bagi masyarakat yang memang benar-benar usahanya jatuh atau mengalami PHK karena wabah corona ini, tentunya skema keringanan kredit ini tidak memberikan solusi apapun. Jangankan untuk membayar angsuran, untuk makan sehari-hari saja susah. Masyarakat kebanyakan menginginkan skema dibebaskan membayar angsuran pokok plus bunga hingga jangka waktu tertentu sampai usahanya kembali normal.

Dengan situasi seperti ini kemungkinan masyarakat yang mengalami wanprestasi atau gagal bayar terhadap kredit yang menjadi kewajiban mereka sangatlah besar. Skema restrukturisasi sepertinya tidak sepenuhnya menjawab permasalahan ekonomi yang ada. Jika kondisinya seperti itu, sepertinya akan banyak terjadi proses sita barang yang menjadi jaminan kredit/pembiayaan.

Meski demikian bagi pihak bank/lembaga pembiayaan, sepertinya juga tidak akan mudah untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan kredit. Kemungkinan masyarakat akan banyak melakukan perlawanan, karena wanprestasi yang terjadi lebih disebabkan faktor di luar kendali masyarakat. Bisa saja faktor covid19 ini dijadikan sebagai force majeur yang menjadi alasan masyarakarat mengalami gagal bayar.

Jika situasinya seperti ini bagi pihak bank/lembaga pembiayaan semestinya bisa lebih arif ketimbang secara paksa melakukan eksekusi barang jaminan. Penyelesaian melalui pengadilan sekalipun tentunya akan memakan waktu dan biaya tidak sedikit. Akan lebih baik secara mandiri pihak bank/lembaga pembiayaan membuat perjanjian baru dengan debitur yang gagal bayar.

Tapi jika pihak bank/lembaga pembiayaan tidak mau tau dengan kondisi seperti itu, tidak ada jalan lain bagi debitur selain melakukan perlawanan melalui jalur hukum di pengadilan, daripada menyerahkan begitu saja barang jaminan. Untuk memperingan biaya, dapat saja dipakai mekanisme pendaftaran perkara bagi warga tidak mampu, sehingga biaya persidangan dapat ditanggung oleh negara.

Oleh: Masyhuri Abdullah (Advokat, tinggal di Lampung Timur)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 + 7 =