Home / Berita / Pemerintah Harus Jalankan Putusan MA Yang Batalkan Kenaikan Iuran BPJS

Pemerintah Harus Jalankan Putusan MA Yang Batalkan Kenaikan Iuran BPJS

Pemerintah masih akan mempelajari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Putusan ini membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih negatif Rp 13 triliun. Menurutnya meski pemerintah sudah menyuntik dana Rp 15 triliun, tapi masih negatif sekitar Rp 13 triliun.

Dalam putusan judicial review yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI), MA “Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Majelis yang memutus perkara ini yaitu Supandi selaku Ketua dengan anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi. Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Selain itu “Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Serta bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan.

Pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku berbunyi:
Pasal 34
(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
a. Rp 42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.

Dengan dibatalkannya pasal di atas, maka secara otomatis iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu:
a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

49 + = 50