Home / Berita / Petambak Udang Minta Pemerintah Perbaiki Regulasi Usaha

Petambak Udang Minta Pemerintah Perbaiki Regulasi Usaha

Sekretaris Jenderal Shrimp Club Indonesia (SCI), I Nengah Sarjana, mengatakan masih banyak pemerintah daerah yang salah menerjemahkan aturan izin usaha dari pusat. Ini disampaikannya saat bertemu kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko di Bina Graha, Komplek Istana, Kamis (26/12).

Menurutnya masih ada daerah yang membuat aturan, membuat tambak udang disamakan dengan membangun gedung. Akibatnya, setiap petani tambak harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saat membuat tambak. Ini terjadi di Lampung dan Banten. “Biayanya mahal, sampai Rp 35.000,00 per meter,” katanya.

SCI juga menyebut deretan izin usaha perikanan yang panjang dan berbelit. Misalnya, mereka harus mengikuti regulasi dari empat kementerian berbeda. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Kami sudah menyampaikan keluhan ini ke Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Nengah. SCI juga berharap pemerintah mengambil kebijakan untuk menghentikan impor udang untuk melindungi petani udang lokal.

Di Lampung Selatan misalnya, menurut data hukum1926.id, para pedagang pengepul udang masih diwajibkan membuat izin usaha perdagangan udang dari dinasi perikanan setempat. Padahal mereka sudah memiliki izin usaha perdagangan yang dikeluarkan kantor perizinan satu pintu setempat.

Bahkan untuk mendapatkan izin usaha perdagangan dari dinas perikanan Lampung Selatan, diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp 10 juta setiap tahunnya untuk kapasitas di atas 5 ton per bulan. Akibatnya para pedagang menekan harga pembelian di petani, karena mereka juga sudah dikenakan PPh saat menjual ke pabrik. Hal ini tentunya menjadi penghalang untuk menggairahkan usaha tambak udang.

Padahal menurut data SCI udang masih menjadi komoditas unggulan ekspor Indonesia. Tahun lalu saja, komoditas ini menyumbangkan Rp 26 Triliun atau sekitar 37 persen dari total nilai ekspor produk perikanan Indonesia. Melihat masih besarnya potensi budidaya udang, pemerintah Indonesia mestinya menggenjot angka produksi di tahun-tahun mendatang, salah satunya dengan cara menghilangkan aturan yang menghambat usaha tambak udang.

Menurut Nengah, saat ini anggota SCI memasok 65 persen produksi udang Indonesia. Mereka melihat Indonesia berpeluang menguasai pasar udang dunia masih terbuka. Guna mempercepat target tersebut, SCI berharap pemerintah bisa mengurangi hambatan dalam mereka bekerja. Nengah menyebut salah satu kendala, adanya peraturan daerah menyangkut izin usaha yang dinilai masih merugikan petani.

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 + 2 =