Home / Artikel / Bagaimana Konsumen Mensikapi Putusan MK Soal Eksekusi Barang Leasing Lewat Pengadilan

Bagaimana Konsumen Mensikapi Putusan MK Soal Eksekusi Barang Leasing Lewat Pengadilan

Menolak menyerahkan kendaraan dan tidak menanda tangani berita acara penyerahan kendaraan, itulah tindakan yang harus konsumen kredit pembiayaan sewaktu pihak lembaga pembiayaan (kreditur) yang sering disebut leasing atau debt collector-nya datang hendak mengambil kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ini tentunya tindakan yang dapat disarankan menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 18/PUU-XVII/2019.

Jika pihak kreditur memaksa menarik kendaraan, tidak melalui prosedur mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan, tindakan tersebut termasuk kategori tindak pidana, dan dapat dilaporkan ke kepolisian.

Dalam putusannya, MK telah memutuskan lembaga pembiayaan/kreditur (penerima jaminan fidusia) tidak dapat melakukan eksekusi sendiri atas barang bergerak yang menjadi obyek jaminan fidusia jika pihak pemberi fidusia (debitur) tidak mengakui telah wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan barang obyek fidusia tersebut kepada kreditur. Jika debitur tidak mengakui telah wanprestasi dan menolak menyerahkan secara sukarela barang obyek fidusia, maka pihak kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

Dalam amar putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 secara jelas MK menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

MK juga menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Terakhir MK juga menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Bagi masyarakat yang memiliki kredit mobil atau motor, putusan ini sangat melegakan. Ini merupakan perlindungan atas hak-hak sebagai konsumen lembaga pembiayaan yang selama ini sangat diharapkan.

Hal yang terjadi selama ini pihak kreditur secara sepihak menarik kendaraan, bahkan hanya karena menunggak cicilan selama 2 (dua) bulan, tanpa memperhitungkan uang downpayment (DP) dan cicilan yang sudah dibayarkan konsumen. Penyitaan ini umumnya dilakukan secara kasar dengan menggunakan jasa preman/debt collector, di manapun tempat kendaraan berada, entah di rumah atau di jalanan.

Kalau kendaraan sudah ditarik dan konsumen mau mengambil kembali, maka biasanya diwajibkan untuk melunasi seluruh nilai pinjaman ditambah dengan uang jasa debt collector yang nilainya cukup fantastis, yang kalau untuk mobil dapat mencapai Rp 20 juta. Kalau konsumen tidak sanggup, kendaraan akan dijual oleh kreditur tanpa memperhitungkan cicilan dan DP yang sudah dibayar.

Lantas bagaimana jika pihak kreditur mengajukan permohonan eksekusi ke pangadilan untuk menarik kendaraan debitur yang menunggak pembayaran cicilan.

Terhadap hal tersebut, debitur dapat saja mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kreditur untuk menolak dinyatakan telah wanprestasi. Biar nanti majelis hakim yang memutuskan apakah benar debitur telah wanprestasi sebagaimana yang dinyatakan oleh pihak kreditur.

Ini juga dapat menjadi upaya agar debitur yang dinyatakan telah cedera janji (wanprestasi) mendapatkan harga penjualan obyek fidusia yang wajar, sehingga ada peluang mendapatkan pengembalian atas kelebihan dari nilai penjualan setelah dikurangi kewajiban yang harus dibayar kepada kreditur. Jika belum ada putusan yang inkracht mengenai hal tersebut, seyogyanya demi hukum eksekusi belum dapat dijalankan.

By: Masyhuri Abdullah
(Advokat, tinggal di Lampung)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 + 1 =