Home / Artikel / Ini Argumentasi Perbup Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2017 Harus Dicabut

Ini Argumentasi Perbup Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2017 Harus Dicabut

Para petambak udang di Kabupaten Lampung Selatan mendesak Gubernur Lampung mencabut Peraturan Bupati (Perbup) Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan. Diharapkan dengan kewenangan yang dimiliki Gubernur berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah, Perbup yang sangat merugikan petambak tersebut dibatalkan.

Lantas apa yang mendasari Perbup tersebut harus dibatalkan?

a. Bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi

Di dalam konsideran Perbup No.13/2017 disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap tarif retribusi dimaksud. Apa yang dinyatakan dalam konsideran tersebut kemudian dituangkan di dalam Perbup No.13/2017 yakni dalam Pasal 3 yang merubah ketentuan tarif retribusi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 9 Perda Lampung Selatan No.13 Tahun 2012.

Permasalahan selanjutnya adalah di dalam Perbup No.13/2017 yakni di Pasal 4 disebutkan jika pada saat Peraturan Bupati tersebut berlaku maka ketentuan Pasal 9 Perda No.13 Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi karena sudah diubah melalui Perbup. Ketentuan dalam Perbup yang menyatakan Pasal 9 Perda No.13/2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan, karena Perbup yang secara hierarki peraturan perundangan berkedudukan lebih rendah dari Perda ternyata telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan dalam Perda. Tentunya secara hukum hal ini tidak dibenarkan.

Kedudukan Perbup merupakan peraturan yang dikeluarkan bupati untuk melaksanakan Perda, sehingga dengan demikian Perbup Lampung Selatan No.13 Tahun 2017 yang menyatakan tidak berlakunya lagi pasal dalam Perda Lampung Selatan No.13 Tahun 2012 jelas-jelas merupakan bentuk pelanggaran ketentuan hierarki perundang-undangan, dengan demikian Perbup Lampung Selatan No.13 Tahun 2017 batal demi hukum dan sudah sepatutnya untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah jelas dan tegas diatur mengenai objek pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini berkaitan dengan izin usaha perikanan diatur dalam ketentuan Pasal 146 menyatakan:
“Objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan budidaya ikan”.

Akan tetapi di dalam Perbup Lampung Selatan objek retribusi usaha perikanan salah satunya adalah retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan pengumpulan atau pengolahan atau perdagangan ikan, yang diatur dalam Pasal 3 angka (4) Perbup, yang dalam hal ini jelas ketentuan ini bertentangan dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Bertentangan dengan Kepentingan Umum dan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Adanya Peraturan Bupati No.13 Tahun 2017 khususnya Pasal 3 yang mengatur struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan sangat memberatkan bagi masyarakat dan dunia usaha yang menggantungkan hidupnya dari budidaya tambak. Hal ini disebabkan adanya kenaikan tarif retribusi yang sangat besar yakni sebesar 1.000 persen atau sepuluh kali lipat dari besaran retribusi yang ditetapkan dalam Perda No.13 Tahun 2012 untuk usaha tambak intensif dan tambak tradisional, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Perda No.13 Tahun 2012 (Pasal 9) Perbup No.13 Tahun 2017 (Pasal 3)
Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan pembudidayaan pembesaran ikan:
Tambak intensif = Rp 300.000,-/ha
Tambak tradisional = Rp 50.000,-/ha  
Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan pembudidayaan pembesaran ikan:
Tambak intensif = Rp 3.000.000,-/ha
Tambak tradisional = Rp 500.000,-/ha  

Kenaikan tarif retribusi yang sangat besar tersebut tentunya sangat memberatkan petambak, apalagi saat ini pendapatan petambak cenderung mengalami penurunan karena produksi yang rendah yang disebabkan kualitas air yang menurun dan serangan penyakit, harga jual hasil panen yang rendah, serta kondisi musim kemarau (kekeringan) yang membuat banyak petambak gagal panen.

Selain itu pengenaan retribusi untuk usaha pengumpulan atau pengolahan atau perdagangan ikan, membuat masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha ini mengalami pungutan berganda, karena setiap hasil perikanan yang dijual kepada perusahaan sudah dikenakan PPh22 yang langsung dipotong dari hasil penjualan, sehingga pengenaan retribusi oleh Bupati Lampung Selatan membuat usaha di bidang ini semakin tidak ekonomis.

Selain itu para pedagang ikan/udang di Lampung Selatan sudah memiliki izin usaha perdagangan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, sehingganya sangat memberatkan jika mereka diwajibkan juga mengurus izin usaha perdagangan ikan dari Dinas Perikanan Lamsel. Hal ini selain sangat merepotkan para pedagang untuk mengurus izin juga semakin memperbesar modal karena adanya retribusi izin usaha perdagangan yang harus dibayarkan dengan adanya Perbup ini.

Kewenangan Gubernur

Pasal 251 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyatakan gubernur memiliki kewenangan untuk pembatalan peraturan bupati/walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusilaan.

Kewenangan Gubernur untuk melakukan pembatalan peraturan bupati/walikota tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang menyatakan pengaturan pembatalan peraturan kepala daerah (perkada) in casu peraturan bupati/walikota dan mekanisme pengajuan keberatan pembatalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) UU Pemda menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Di dalam pertimbangan putusannya MK menyatakan Perkada merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011, akan tetapi oleh karena dibentuk hanya oleh kepala daerah sebagai satuan bestuur dalam rangka mengimplementasikan Perda dan urusan pemerintahan wajib sebagaimana ditentukan dalam UU Pemda, sehingga dalam kerangka negara kesatuan, Pemerintah Pusat sebagai satuan bestuur yang lebih tinggi memiliki kewenangan untuk membatalkan Perkada. Pembatalan dan mekanisme pengajuan keberatan pembatalan Perkada dalam UU Pemda merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dari Presiden atau Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau dengan kata lain sebagai suatu bentuk pengawasan, bukan pengujian peraturan perundangan, dalam lingkungan bestuur oleh satuan bestuur yang lebih tinggi terhadap satuan bestuur yang lebih rendah.

Tinggal kita tunggu, apakah dengan kewenangan yang dimilikinya, Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, mau membatalkan Perbup Lamsel tersebut. Atau sebaliknya tidak peduli dengan permasalahan petambak?

by: Masyhuri Abdullah (Kuasa Hukum Petambak Udang Lampung Selatan)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 6 = 2