Home / Berita / Petambak Udang Lamsel Minta Gubernur Batalkan Perbup Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan

Petambak Udang Lamsel Minta Gubernur Batalkan Perbup Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan

Petambak udang di pesisir Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) meminta Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, membatalkan Peraturan Bupati (Perbup) Lamsel Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan. Masyhuri Abdullah, kuasa hukum petambak udang mengungkapkan pihaknya sudah menyampaikan surat permohonan untuk pembatalan perbup tersebut.

Masyhuri menjelaskan jika pemberlakukan perbup tersebut sangat meresahkan petambak. Karena dalam perbup yang dikeluarkan bupati non aktif Zainudin Hasan tersebut, terdapat kenaikan tarif retribusi izin lokasi tambak sebesar 1000 persen. Masyhuri menjelaskan jika tarif retribusi sebelumnya diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Lamsel Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dalam perda tarif retribusi untuk tambak tradisional sebesar Rp 50 ribu dan tambak intensif sebesar Rp 300 ribu untuk setiap hektarnya.

Sedangkan dalam perbup tarif tersebut naik menjadi Rp 500 ribu untuk tambak tradisional dan Rp 3 juta untuk tambak intensif.

Kenaikan tarif retribusi yang mencapai sepuluh kali lipat tersebut jelas sangat dikeluhkan masyarakat. Terlebih di tengah kondisinya banyaknya petambak yang gagal panen karena serangan penyakit dan kekeringan. Dan diperparah dengan harga jual udang yang terus merosot. Sehingga jika perbup ini terus diberlakukan akan membuat banyak petambak yang gulung tikar dan dampaknya menurunkan ekonomi masyarakat Lamsel.

Menurut Masyhuri, pemberlakuan perbup 13/2017 selain berlawanan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, juga melanggar aturan hierarki perundang-undangan. Ini karena Perbup 13/2017 telah membatalkan tarif retribusi yang diatur dalam Perda 13/2012. “Bagaimana mungkin sebuah perbup yang merupakan aturan pelaksana perda malah mencabut ketentuan perda itu sendiri, ini jelas tidak benar” tegas Masyhuri.

Oleh karena itu menurutnya petambak udang di Lamsel berharap Gubernur menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 251 ayat 2 diatur kewenangan Gubernur untuk membatalkan Perbup atau peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan hukum, kepentingan masyarakat, atau kesusilaan. Dan ketentuan Pasal ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum.

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

54 − 53 =