Home / Berita / Ditjen Pajak Akan Sisir Rekening Dengan Saldo Minimal 1 Milyar

Ditjen Pajak Akan Sisir Rekening Dengan Saldo Minimal 1 Milyar

Trend artis yang memamerkan saldo rekening di ATM memicu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI untuk menelusuri saldo rekening nasabah perbankan. Ini dilakukan untuk dicocokan dengan data SPT pajak yang dilaporkan.

Data informasi rekening perbankan menjadi senjata untuk menyisir wajib pajak. Wewenang bisa langsung mengakses data informasi rekening perbankan itu yang dimanfaatkan otoritas pajak untuk memperluas basis wajib pajak.

Payung hukum atas akses data rekening tersebut berasal dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/03 tahun 2018, Peraturan Dirjen Nomor 04/PJ/2018, dan Surat Edaran (SE)-16/PJ/2017.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan aturan itu merupakan turunan pasca pemutihan pajak atau tax amnesty. Harapannya tidak ada lagi pihak yang merasa takut atau menghindar dari pajak.

Adanya Peraturan Dirjen Nomor 04/PJ/2018, dan Surat Edaran (SE)-16/PJ/2017, otoritas pajak dapat secara otomatis menerima saldo rekening keuangan dan dapat mengajukan permintaan informasi, bukti, dan atau keterangan (IBK) langsung ke bank.

Padahal sebelumnya, otoritas pajak perlu meminta persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) mengirimkan laporan paling lama empat bulan setelah akhir tahun kalender.

Dengan begitu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa memiliki data dan informasi rekening keuangan orang pribadi dengan saldo minimal Rp 1 miliar. Sementara untuk rekening perusahaan tidak terdapat batasan saldo. DJP menerima data rekening pertama kali pada bulan April 2018 untuk saldo rekening keuangan 31 Desember 2017.

Prakteknya yakni saat otoritas pajak menerima data rekening pihak terkait akan dianalisa dan dicocokan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Bila sudah valid maka pemilik rekening tidak akan ditindak lanjut.

Untuk mempermudah langkah ekstensifikasi perluasan wajib pajak, DJP sejak Juli 2019 membentuk Satuan Tugas Tata Kelola dan Pemanfaatn Informasi Keuangan Tahun 2019. Satgas Pajak terdiri dari tiga direktorat yakni Direktorat Potensi, Kepatuhan, Penerimaan Pajak, lalu Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, serta Direktorat Penegakan Hukum.

Kolaborasi ketiga direktorat ini melebur ke Kantor Wilayah (Kanwil) hingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP). “Satgas ini terkait financial account yang kami dapat dari asal usul tax amnesty dan sampai saat ini kami dapat (data rekening) sampai 2018,” ujar Suryo.

Satgas Pajak kini sedang mengumpulkan sebanyak mungkin data rekening, dengan tidak menutup kemungkinan masih banyak yang belum terkonfirmasi oleh SPT Tahunan. Sehingga, pada 2020 rekening yang valid bisa dimanfaatkan oleh kantor pajak untuk memperluas basis wajib pajak.

Berbekal, data informasi rekening, Satgas Pajak akan membidik 10 pemilik rekening yang dinilai menjadi wajib pajak potensial dari tiap Kanwil Pajak. Catatan saja, saat ini terdapat 30 Kanwil Pajak. Artinya akan ada 300 pemilik rekening yang menjadi target wajib pajak pada tahun 2020.

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

56 − 49 =