Home / Berita / Seperlima Perkebunan Kelapa Sawit Terindikasi Ilegal

Seperlima Perkebunan Kelapa Sawit Terindikasi Ilegal

hukum1926.id – Hasil investigasi pemerintah menemukan bahwa 1,3 juta hektar atau sekitar 19% dari total perkebunan kelapa sawit di dalam negeri, beroperasi tanpa izin di dalam kawasan hutan.

Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo mengatakan, pihak berwenang saat ini sedang dalam proses mengidentifikasi pemilik perkebunan tak berizin tersebut, dan mengupayakan langkah-langkah hukum untuk menghadapinya.

Investigasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghentikan perkebunan sawit ilegal, dengan mengidentifikasi para pelakunya. Pemerintah juga tengah merumuskan peraturan yang akan memungkinkan untuk membatalkan izin konsesi lahan-lahan yang belum ditanami dan mengubahnya kembali menjadi kawasan hutan demi membantu mengatasi dampak perubahan iklim.

Temuan tersebut muncul setelah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan bahwa sekitar 81% perkebunan kelapa sawit melanggar berbagai peraturan negara. Termasuk beroperasi di kawasan konservasi dan lahan gambut, serta ketidakpatuhan terhadap standar Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Sejauh ini, pemerintah telah menghentikan permohonan 1,6 juta hektar pembukaan perkebunan kelapa sawit baru sejak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres Moratorium Kelapa Sawit selama 3 tahun pada September 2018, kata Wibowo seperti dikutip Bloomberg, Kamis (10/10).

Penghambat utama pelaksanaa Inpres tersebut, adalah perbedaan data luas kebun sawit yang dimiliki berbagai kementerian dan lembaga negara. Selain belum adanya database luasan lahan perkebunan sawit, hambatan lainnya adalah soal tumpang tindih perizinan. (Bloomberg)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

86 − 82 =