Home / Berita / API Sambut Baik Rencana Pemerintah Terkait Omnibus Law

API Sambut Baik Rencana Pemerintah Terkait Omnibus Law

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyambut baik rencana pemerintahan Jokowi yang akan mengamandemen setidaknya 72 UU terkait perizinan dan dituangkan ke dalam Omnibus Law. Pasalnya meskipun di era Kabinet Kerja jilid I, pemerintah sudah meluncurkan berbagai paket kebijakan ekonomi (PKE) hingga puluhan, namun dianggap implementasinya belum efektif karena masih ada beberapa hal yang menghambat.

Ketua API, Ade Sudrajat, mengatakan jika Omnibus Law nantinya jadi diluncurkan, maka dipastikan dunia industri akan semakin bergairah. Bahkan arus modal dan investasi baik asing ataupun lokal akan semakin mudah masuk ke Indonesia. Hal itu bisa menjadi kesempatan emas bagi pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan sektor industri sehingga bisa lebih berperan pada pertumbuhan ekonomi.

“Bagus saja, tapi berbagai hal termasuk UU energi kan perlu perbaikan karena ini yang sangat fundamental di dalam pemerintahan. Untuk bisa lari kencang harus ada perubahan di UU energi, UU agraria dan UU ketenagakerjaan. Itu yang selama ini membuat kaki kita terbelenggu sehingga nggak bisa lari kencang,” kata Ade saat ditemui di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam acara Sertijab Menteri, Rabu (23/10).

Dijelaskannya salah satu yang menjadi fokus utama terhadap amandemen UU adalah terkait energi. Sebab UU energi dianggapnya membuat industri nasional kurang bisa berdaya saing lantaran harga energi yang tinggi. Pemerintah harus bisa memastikan amandemen UU mencakup sektor ini.

Saat disinggung terhadap dampaknya pada industri tekstil, Ade menjelaskan bahwa Omnibus Law akan memberikan kepastian usaha bagi pelakunya. Nantinya efek positif dari kebijakan ini bisa dilihat dari hubungan industrial antara manajemen dengan pekerja yang semakin harmonis sehingga nantinya akan berimbas pada produktifitas industri yang meningkat.

“Nanti dampaknya akan terimplikasi masalah positifnya hubungan induatrial antara industri dan pekerja akan lebih baik. Kemudian penetapan hukumnya oleh pemerintah akan lebih baik. Dan investor lokal dan asing akan lebih firm lagi untuk investasi di Indonesia,” pungkas Ade.

Sumber : ipotnews.com

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

69 − 59 =