Home / Berita / Seknas Dukung Jokowi Menguatkan KPK

Seknas Dukung Jokowi Menguatkan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu kan lembaga negara bukan negara dalam negara. KPK itu lembaga negara yg dibentuk oleh pemerintah bersama parlemen melalui UU. KPK itu bukan mandataris Presiden, maka dalam menjalankan tugasnya sesuai UU 30/2002 harus terbebas dari kepentingan politik, ideologi maupun individu dan kelompok tertentu. Independen inilah “marwah” KPK sebagai Lembaga anti rasuah di Republik Indonesia.

Apa yg dilakukan oleh Presiden Jokowi terkait KPK akhir-akhir ini bagi kelompok tertentu di dalam maupun di luar tubuh KPK serta didukung oleh kekuatan media mainstrem merupakan upaya untuk melemahkan KPK. Pada hal apa yang dilakukan oleh Jokowi adalah semata menjaga kepentingan KPK itu sendiri sekaligus sebagai upaya untuk mengembalikan “marwah” KPK yang selama 2 periode kepimpinan KPK terakhir mulai dipersoalkan oleh banyak masyarakat.

Jokowi berkomitmen memperkuat KPK. Oleh karena itu Jokowi dengan tegas menolak poin-poin di dalam revisi UU KPK yang dinilai bisa melemahkan KPK. Jokowi faham, KPK merupakan “anak kandung” Reformasi 98. Sebagai anak kandung reformasi KPK harus dijaga serta diperkuat sifat independennya agar KPK tidak digunakan sebagai alat politik bagi kelompok ideologi maupun politik tertentu.

Di era reformasi ini KPK musti mendinamisasikan diri dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM, prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu Jokowi menyetujui KPK memiliki Dewan Pengawas sebagaimana dimiliki lembaga negara lain yang berasal dari tokoh independen. Jokowi menyetujui pula KPK harus punya mekanisme SP3 dalam tempo waktu 2 tahun. Tujuan Jokowi menyetujui adanya Dewan Pengawas serta adanya mekanisme SP3 adalah agar KPK tidak abouse of power dalam menjalan tugas utama memberantas korupsi.

Sikap Jokowi terkait revisi UU KPK itu tidak ada yang melenceng dari janji kampanyenya dulu. Jokowi tetap pada janjinya untuk berkomitmen menjaga dan memperkuat KPK. Jokowi menjaga KPK agar tetap independen yakni terbebaskan dari intervensi lembaga hukum lainnya serta upaya kelompok tertentu yang berkehendak menjadikan KPK menjadi alat politik kepentingannya.

Jokowi sebagai Presiden wajib memperhatikan dinamika yang berkembang di dalam tubuh KPK maupun masyarakat. Sekali lagi KPK merupakan lembaga negara bukan satu negara di dalam negara. KPK harus dikelola oleh pimpinan serta karyawan yang berintegritas, independen dan terbebaskan dari kepentingan ideologi, agama, dan kelompok tertentu. Tugas Jokowi selaku Presiden adalah menjaga marwah KPK serta memperkuat kerja KPK agar fokus memberantas korupsi tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip HAM dan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dianut oleh UUD 1945.

Prinsip independen, prinsip HAM serta prinsip keadilan dan kepastian hukum itu musti dipastikan termuat di dalam revisi UU KPK maupun dalam proses pergantian pimpinan KPK. Revisi UU maupun pergantian pimpinan KPK adalah hal yang wajar di negara demokratis seperti Indonesia sebagai negara berdasar hukum. Jangan terburu-buru ditafsirkan proses revisi dan pergantian pimpinan itu sebagai upaya “pelemahan” terhadap KPK, apalagi tafsir itu dibarengi dengan tindakan pimpinan dan karyawan KPK yang tidak etis seperti pengunduran diri, pengembalian mandat serta aksi yang melecehkan pemerintah serta parlemen di kantor KPK. Tindakan aksi pimpinan dan karyawan KPK itu sendiri malah terkesan bahwa pimpinan dan karyawan KPK lah yang sesungguhnya tengah memperlemah lembaga KPK itu sendiri.

Dedy Mawardi
Sekretaris Jenderal SEKNAS JOKOWI

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

25 − = 24