Sabtu , Oktober 19 2019
Home / Artikel / Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik (HT-el)

Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik (HT-el)

Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI telah mengeluarkan Permen Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik (HT-el). Ini merupakan terobosan baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian Pendaftaran HT-el sebagaimana diatur dalam Permen tersebut, membatasi hanya sertifikat hak atas tanah milik atau rumah susun atas nama debitur yang dapat didaftarkan hak tanggungan secara elektronik. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (5) Permen ini yang mensyaratkan sertifikat harus atas nama debitur.

Ketentuan ini berbeda dengan pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan yang selama ini berjalan, yang masih memungkinkan pemilik barang tidak bergerak (sertipikat) sebagai penjamin hutang debitur dengan menjadikan sertipikatnya dibebani hak tanggungan atas hutang debitur. Ini umumnya diterapkan dengan membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) yang dibuat di notaris, yang menguraikan pemberian kuasa oleh pemilik sertipikat kepada kreditur sebagai jaminan kredit yang dilakukan orang lain. Meskipun pada prakteknya tidak semua lembaga pembiayaan bersedia menerapkannya, karena adanya resiko gugatan dari pemilik sertipikat atas eksekusi hak tanggungan.

Meski demikian, keluarnya permen tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat. Permen HT-el ini mengatur pendaftaran HT dapat dilakukan oleh perorangan atau lembaga pembiayaan (badan hukum). Jika sebelumnya pendaftaran HT banyak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka dalam permen HT-el ini, kreditur yang sudah diverifikasi, dapat melakukan pendaftaran HT secara online.

Bentuk sertipikat hak tanggungannya juga berbeda dengan biasanya. Jika sebelumnya berbentuk buku yang hampir serupa dengan sertipikat, maka sertipikat HT-el berupa lembar print-out yang terdapat tanda tangan elektronik dan Qrcode (barcode) untuk membuktikan keautentikannya, yang dapat dicetak sendiri oleh kreditur. Waktu penerbitannya juga sudah dipastikan, yakni pada hari ketujuh setelah pendaftaran terkonfirmasi. Konfirmasi atas penerbitan sertipikat HT ini disampaikan melalui domisili elektronik (e-mail) pemohon.

Layanan HT-el ini tidak hanya melayani untuk pendaftaran hak tanggungan. Peralihan hak tanggungan, perubahan nama kreditor, dan penghapusan hak tanggungan (roya), juga dapat dilayani melalui sistem ini.

Hal ini tentunya akan semakin memudahkan masyarakat, menyesuaikan dengan kondisi zaman dengan perkembangan digital. Selain itu dengan pola online ini akan meminimlakan interaksi antara pengguna layanan dengan petugas di kantor pertanahan, yang tentunya akan menurunkan praktek koruptif yang sebelumnya banyak dikeluhkan masyarakat.

Tinggal ditunggu apakah dalam prakteknya apakah layanan ini dapat dijalankan dengan baik tanpa kendala. Serta tentunya diharapkan pelayanan seperti ini tidak terbatas pada pelayanan HT-el, melainkan juga untuk layanan lainnya, seperti pendaftaran hak atas tanah.

*Masyhuri Abdullah (Advokat, Ketua LBH NU Lampung Timur)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

27 − 24 =