Sabtu , Oktober 19 2019
Home / Berita / PH Taufik Hidayat: Fakta Persidangan Ungkapkan Kliennya Tidak Terlibat Menerima Suap

PH Taufik Hidayat: Fakta Persidangan Ungkapkan Kliennya Tidak Terlibat Menerima Suap

Penasihat hukum (PH) Taufik Hidayat, salah satu terdakwa tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yakin kliennya dapat bebas dari dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini disampaikan Masyhuri Abdullah, seusai sidang dengan agenda keterangan saksi-saksi di pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, Kamis (4/7/20199).

Dalam sidang tersebur dihadirkan 5 orang saksi, 3 orang merupakan kontraktor, dan 2 orang rekan kerja Taufik Hidayat yakni Farikh Basawad dan Mai Darmawan. Farikh Basawad alias Paying dan Mai Darmawan alias Maidar merupakan rekan kerja Taufik yang melaksanakan proyek-proyek milik Taufik di Mesuji. Keduanya ikut ditangkap KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) tanggal 23 Januari 2019, karena mereka yang menerima uang sebanyak Rp 1,28 miliar dari terpidana pemberi suap Sibron Azis dan Kardinal.

PH Taufik Hidayat, Masyhuri, menyampaikan keyakinannya setelah mendengar keterangan dari Paying dan Maidar di persidangan. Menurut Masyhuri terungkap di hari OTT, Taufik sebelumnya tidak tahu kalau pada hari itu Paying dan Maidar pergi mengambil uang dari Kardinal. “Taufik baru tahu saat dalam perjalanan membawa uang, lewat telpon Maidar menyampaikan dalam perjalanan dari Bandar Lampung hendak ke Bandar Jaya, ke toko milik Taufik, hendak menitipkan uang tersebut ke Taufik”, terang Masyhuri.

Masyhuri menambahkan, Paying dan Maidar tidak berani membawa uang langsung ke Mesuji untuk diserahkan ke Bupati Khamami, karena keduanya ke Bandar Lampung naik bus umum. Akhirnya keduanya meminta bantuan Kardinal untuk mengantar ke Bandar Jaya.

Masyhuri menjelaskan di persidangan juga terungkap jika Paying dimintai tolong oleh Wawan Suhendra, terdakwa lainnya, untuk mengambil uang dari Kardinal. Dalam keterangannya Paying menjelaskan, sebelum melaksanakan permintaan Wawan tersebut dirinya meminta izin dahulu dari Taufik. ”Menurut Paying awalnya Taufik melarang, namun karena beberapa kali dirinya ditanya oleh Wawan, akhirnya Taufik tidak melarang dan meminta agar berhati-hati”, jelas Masyhuri.

Menurut Masyhuri dalam persidangan juga terungkap jika Paying dan Maidar awalnya tidak berniat menitipkan uang tersebut ke Taufik. Keduanya bahkan tidak memberi tahu ke Taufik kalau pada hari OTT tersebut mereka ke Bandar Lampung mengambil uang dari Kardinal.

“Logikanya, kalau dari awal Taufik terlibat untuk menerima uang itu, seharusnya di hari pengambilan uang dia sudah tahu, dan menyiapkan kendaraan untuk Paying dan Maidar”, urai Masyhuri. “Tapi ini kan malah Taufik sendiri juga ke Bandar Lampung, tapi untuk keperluan servis jam mesjid”, tambah Masyhuri.

“Paying dan Maidar sendiri faktanya menunggu Taufik sekitar setengah sampai satu jam, di toko di Bandar Jaya”, terang Masyhuri.

Masyhuri menjelaskan, dengan fakta-fakta tersebut, seharusnya kliennya dibebaskan dari dakwaan Pasal 55 ayat (1) KUHP, turut serta melakukan tindak pidana. Menurut Masyhuri Taufik Hidayat hanya membantu kedua rekannya karena tidak berani membawa uang langsung ke Mesuji. “Taufik juga bukan ASN, sehingga tidak bisa dikenakan Pasal 12 a dan Pasal 11 UU Tipikor, sebagaimana yang dikenakan terhadap Khamami dan Wawan Suhendra”, jelasnya.

“Yang jelas-jelas membantu kan Paying dan Maidar, seharusnya keduanya yang dijadikan terdakwa”, tegas Masyhuri. “Hanya saja kan keduanya hanya orang biasa, jadi tidak ada nilai buat KPK menjadikan keduanya tersangka, beda dengan Taufik yang adik kandung bupati Khamami”, terang Masyhuri.

Masyhuri berharap berdasar fakta-fakta persidangan, majelis hakim dapat membebaskan kliennya dari dakwaan jaksa KPK. “Biarlah orang-orang yang benar-benar melakukan tindak pidana itu saja, dan mendapatkan keuntungan atasnya yang dikenakan hukuman”, tutupnya.

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

22 + = 27