Home / Artikel / Pengertian Pasal 12 huruf a, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Pasal 12 huruf a, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan, sering menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terlibat dalam tindak pidana merima suap dengan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bunyi Pasal 12 huruf a adalah:
“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;”

Lantas bagaimana memahami rumusan Pasal 12 huruf a tersebut?
Berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a.

Ad.1. Pengertian Pegawi Negeri atau Penyelenggara Negara

Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera, di dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan: “adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan ASN (Aparatur Sipil Negara), dalam Pasal 1 angka 1, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud Penyelenggara Negara dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sesuai Penjelasan Pasal 5 ayat (2) adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud “Penyelenggara Negara” adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” meliputi :

  1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi Negara;
  2. Pejabat negara pada lembaga tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim ;
  6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 122 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan: Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu :
a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim adhoc;
f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
l. Gubernur dan wakil gubernur;
m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Ad. 2. Unsur “Menerima hadiah atau janji”
Unsur “menerima hadiah atau janji” bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan “ hadiah” menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai.

Pengertian “menerima hadiah atau janji”

a. Pengertian “menerima”
Kata “menerima” sesungguhnya tidak memiliki arti khusus baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam istilah hukum, namun demikian yang perlu dicermati adalah bagaimana memaknai kata “menerima” sesuai dengan konteksnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, edisi ke-empat, hal. 451, kata “menerima” berarti: “menyambut, mengambil, (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb”, oleh karenanya pengertian “menerima” terkait dengan “penerimaan sesuatu yang diberikan” dapat diartikan berupa penerimaan sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud. Sejalan dengan pengertian “menerima” dalam unsur pasal ini, maka yang dimaksudkan menerima diartikan sebagai menerima sesuatu berupa kebendaan yang berwujud.

ADAMI CHAZAWI dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, penerbit Bayumedia, April 2005, halaman 74, mengatakankan :“bahwa di dalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur kesengajaan secara diam/terselubung. Menerima suatu hadiah atau janji haruslah secara nyata hadiah atau janji tersebut diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, bisa dengan ucapan dan sebagainya sebagai pertanda diterimanya janji tersebut atau dengan isyarat misalnya anggukan kepala, dengan demikian obyek sesuatu janji yang diberikan akan sempurna.

Apakah untuk melakukan perbuatan menerima itu diperlukan unsur kesengajaan?

Dilihat dari sifatnya dan adanya pengetahuan dan patut menduga mengenai pemberian itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan jabatan, maka sukar diterima jika dalam melakukan perbuatan menerima tidak disertai kesengajaan. Dipastikan perbuatan itu dilakukan dengan didorong oleh kehendak untuk mewujudkannya. Namun, oleh karena tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan dalam rumusan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima tidak perlu dibuktikan secara khusus, yang harus dibuktikan cukup pembuktian adanya perbuatan menerima saja. Dengan terbuktinya perbuatan menerima, maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu.

b. Pengertian “hadiah” atau “janji”
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian hadiah atau janji sebagaimana dimaksud dalam unsur “menerima hadiah” atau “janji”, oleh karena itu perlu dilakukan penelusuran referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memaknai istilah hadiah atau janji melalui sumber hukum, yaitu :

Pengertian “hadiah”
1) Menurut Yurisprudensi :
a. Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 mengartikan maksud dari “hadiah” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Sama halnya seperti yang dimaksud pada Pasal 5, “sesuatu” tersebut baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang.
b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor 77K/Kr/1973 menyatakan bahwa terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri dan/ atau anak-anak terdakwa.

2) Menurut pendapat Ahli :
ADAMI CHAZAWI dalam buku yang sama dalam halaman 171 menyatakan: “pengertian “hadiah” menurut tata bahasa lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang, perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna”.

R. WIYONO dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 97-98 mengartikan:
“hadiah sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di hotel berbintang. Sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran”.

DARWAN PRINTS dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Citra Aditya Bhakti, tahun 2002 halaman 53 menyatakan “hadiah berarti suatu pemberian berupa barang, uang atau jasa”.

Pengertian “Janji”
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, kata “janji” mengandung pengertian sebagai berikut :

  1. ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu);
  2. persetujuan antar dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu);
  3. syarat; ketentuan (yang harus dipenuhi);
  4. “…….. dsb” ;

Yang dimaksud dengan “janji” menurut R. WIYONO dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cetakan Pertama, Juni 2005, Penerbit Sinar Grafika, halaman 86 adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran.

Menurut DARWAN PRINTS dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Citra Aditya Bhakti, tahun 2002 halaman 53 menyatakan “janji” adalah suatu pernyataan kesanggupan akan memberi, menyerahkan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu dikemudian hari.

Mengacu dari pengertian “menerima hadiah atau janji” tersebut, maka perbuatan menerima sesuatu hadiah atau janji berupa benda dinyatakan selesai jika nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima baik secara langsung maupun melalui orang lain, dengan demikian diperlukan syarat telah beralih kekuasaan atas benda itu ke tangan yang menerima.

Ad.3. Unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

a. Pengertian “padahal diketahui atau patut diduga” ;
Frase kalimat unsur “diketahui atau patut diduga” merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau”, sehingga apabila salah satu frasa terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan, demikian juga pada frasa kalimat “agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu” juga merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau”, sehingga apabila salah satu frasa telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan.

MAHRUS ALI dalam bukunya Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, penerbit UII Press, 2013 pada halaman 142-143 menyatakan unsur “diketahui” menunjukkan kepada aspek kesengajaan (dolus), sedangkan unsur “patut diduga” menunjukkan pada pro parte dolus proparte culpa, unsur “diketahui atau patut diduga” harus diarahkan kepada perbuatan menggerakkan pegawai negeri atau penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menurut ADAMI CHAZAWI dalam bukunya Hukum Pidana Meteriil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia, 2005 pada halaman 192 menyatakan bahwa unsur “diketahui atau patut diduga” adalah unsur “kesalahan” si pembuat dalam korupsi menerima suap Pasal 12 huruf a ini. Unsur kesalahan ini ada dua bentuknya, yaitu :
a) Bentuk kesengajaan berupa pengetahuan yang ditujukan bahwa ”hadiah atau janji” itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya dan ;
b) Bentuk culpa/kealpaan, ialah si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

b. Pengertian“untuk menggerakkan” ;

R. WIYONO dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cetakan Pertama Juni 2005 Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 92 menyatakan :

”Kata “menggerakkan” dalam Pasal 12 huruf a ditafsirkan atau memang tidak sama artinya dengan kata menganjurkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, sehingga meliputi cara-cara yang dikemukakan oleh Hazewinkel-Suringa yaitu disamping telah ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, “menggerakkan” dapat pula dengan cara misalnya memberi sugesti (yang bersifat mengajak orang lain supaya melakukan suatu delik), berbicara secara meyakinkan (overreding), pura-pura menasihati orang supaya tidak berbuat (schijbare ontrading), memohon secara memilukan hati (smeekbeden), menceritakan sesuatu dengan membesar-besarkan hasil yang dapat dicapai (succesverhalen) dan lain-lain”.

MAHRUS ALI dalam bukunya Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, penerbit UII Press, 2013 pada halaman 143 menyatakan menggerakkan memiliki arti bahwa pelaku mempengaruhi kehendak pegawai negeri atau penyelenggara negara agar kehendak mereka itu terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan atau dimaksudkan oleh orang yang menggerakkan.

ADAMI CHAZAWI dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia Cetakan kedua, April 2005, Penerbit Bayumedia, halaman 191- 193 menyatakan:
“Perbedaan suap aktif (Pasal 5) dengan suap pasif seperti Pasal 12 huruf a adalah “Inisiatif adanya suap dianggap selalu datang dari pembuat suap aktif atau orang yang menyuap. Di sini tampak bahwa inisiatif suap itu berasal dari pemberi suap”.

“Kata “menggerakkan” berasal dari kata bewegen (Belanda) dalam rumusan Pasal 419 ayat (1) KUHP yang artinya mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang lain itu terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan/dimaksud oleh orang yang menggerakkan. Orang yang menggerakkan menurut Pasal 12 huruf a ialah orang yang menyuap bukan orang yang menerima hadiah atau janji, yang ditujukan agar pegawai negeri yang menerima hadiah atau suatu janji terbentuk kehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

7 + = 10