Home / Berita / PH Taufik Hidayat: Tanggapan JPU Tidak Jawab Pokok Eksepsi

PH Taufik Hidayat: Tanggapan JPU Tidak Jawab Pokok Eksepsi

Bandar Lampung, hukum1926.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menganggap eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum (PH) Taufik Hidayat sudah masuk ke pokok perkara. Ini merupakan inti tanggapan JPU atas eksepsi, yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor di PN Tanjung Karang, Kamis (13 Juni 2019).

Menurut JPU KPK, Subari, pokok eksepsi PH Taufik Hidayat adalah penyangkalan keterlibatan atas penerimaan uang sejumlah RP 850 juta yang dikumpulkan Tasuri. Serta penggunaan Pasal 65 KUHP dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.

Subari menjelaskan Taufik Hidayat didakwa dalam penyertaan tindak pidana penerimaan suap secara bersama-sama yang dilakukan Bupati Mesuji, Khamami, Wawan Suhendra, dan Najmul Fikri. Untuk bisa membuktikan apakah Taufik memang tidak terlibat dalam penyertaan pidana, sudah merupakan ranah pembuktian pokok perkara, tambah Subari. “Sedangkan dalam eksepsi hanya membahas formil dakwaan saja”, jelasnya.

Sementara itu, PH Taufik Hidayat, Masyhuri Abdullah menjelaskan, tanggapan JPU atas eksepsi yang disampaikan tidak menjawab pokok eksepsi yang disampaikan. “Kami tidak membantah soal penggunaan Pasal 55 ayat 1 KUHP, atau penyertaan tindak pidana yang diduga dilakukan Taufik Hidayat, dalam hal penerimaan uang sejumlah 1,2 M dari Sibron Azis/Kardinal”, terang Masyhuri.

Masyhuri menjelaskan dalam eksepsi yang dibantah adalah keterlibatan kliennya dalam penerimaan Rp 850 juta yang dikumpulkan Tasuri dari proyek-proyek sumberdaya air di Dinas PUPR Mesuji. Menurut Masyhuri dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kliennya membantah tahu soal itu, demikian juga saksi lainnya tidak ada yang menyebut keterlibatan kliennya.

“Kalau dalam BAP selama penyidikan, tidak ada yang menerangkan keterlibatan Taufik, juga tidak ada alat bukti lainnya yang menunjukkan hal itu, lantas darimana asalnya klien kami didakwa turut serta melakukan penerimaan suap”, urai Masyhuri. “Di sini jelas JPU tidak cermat dalam melihat seluruh dokumen selama penyidikan dalam menyusun dakwaan”, tambahnya.

Menurut Masyhuri seharusnya kliennya hanya didakwa atas satu perbuatan turut serta menerima suap dari Sibron Azis/Kardinal. Masyhuri menambahkan, Pasal 65 KUHP juga tidak bisa dikenakan terhadap kliennya, karena pasal tersebut dikenakan untuk beberapa perbuatan pidana yang dilakukan satu orang.

“Tinggal kita lihat nanti di sidang Senin depan (17 Juni/red), apakah majelis hakim mengabulkan eksepsi kami, atau menolaknya”, tutup Masyhuri.

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 49 = 53