Home / Artikel / Terlalu Banyak Caleg Di Satu Parpol, Berdampak Atas Lelahnya KPPS

Terlalu Banyak Caleg Di Satu Parpol, Berdampak Atas Lelahnya KPPS

Oleh: Masyhuri Abdullah
(Advokat dan Ketua LBH NU Lampung Timur)

Fakta memprihatinkan dari pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019 adalah meninggalnya ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tecatat terdapat sekitar 500 an lebih anggota KPPS yang meninggal. Diperkirakan, mereka yang meninggal tersebut dipicu oleh kelelahan dalam melaksanakan tugasnya. Ditambah adanya kemungkinan mereka yang meninggal memiliki riwayat penyakit, dan diperparah tidak ada petugas medis yang khusus ditempatkan di TPS-TPS tempat mereka bertugas.

Pemilu yang dilakukan serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD, membuat beban tugas anggota KPPS sedemikian besar. Mereka bertugas tidak hanya sewaktu hari-H, saat pemungutan dan pemungutan suara berlangsung. Tetapi sebelum itu mereka sudah bekerja, antara lain membagikan undangan kepada para pemilih yang terdaftar serta menyiapkan tempat pemungutan suara, dan menjaga perlengkapan untuk pemilihan dan kotak suara sebelum pemilihan.

Sementara pada saat hari H, yakni saat pemungutan dan penghitungan suara, mereka bekerja hampir 24 jam, dengan hanya istrirahat untuk makan dan sholat, hingga penghitungan suara selesai dilakukan.

Banyak yang berpandangan, waktu kerja anggota KPPS yang sedemikian lama karena digabungkannya pemilu presiden/wakil presiden dengan pemilu legislatif. Menurut saya pendapat ini tidak sepenuhnya benar, karena pemilu presiden/wakil presiden relatif sangat mudah dalam proses penghitungan suaranya. Apalagi dalam pilpres 2019 yang hanya diikuti dua pasangan calon. Dalam prakteknya penghitungan suara dan menuliskannya dalam formulir C1 dan C plano untuk pilpres dalam satu TPS bisa selesai dalam waktu sekitar 1 jam. Waktu yang relatif cepat dan prosesnya sangat mudah.

Justru yang membutuhkan waktu yang sangat lama dalam penghitungan suara dan memindahkannya ke dalam formulir C1 adalah untuk penghitungan suara bagi calon anggota DPR dan DPRD (caleg). Dengan aturan penentuan caleg DPR/DPRD terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak di internal partainya membuat petugas KPPS dituntut sangat teliti dalam menghitung perolehan suara setiap calegnya.

Pasal 244 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur jumlah caleg dalam satu parpol paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan (dapil).

Gambarannya begini, jika dalam satu dapil terdapat 10 kursi, maka jumlah caleg dalam satu parpol maksimal 10 orang. Jika dari 14 parpol peserta pemilu masing-masing memiliki 10 caleg, maka total akan terdapat 140 caleg dalam dapil tersebut. Jika ditambahkan dengan suara yang diberikan untuk parpol, bukan untuk calegnya, maka akan terdapat 154 item yang harus dihitung anggota KPPS dalam proses penghitungan suara.

Dengan demikian dalam proses penghitungan suara dan menuliskannya ke dalam formulir dan sertifikat, untuk DPR dan DPRD, KPPS paling tidak membutuhkan waktu sekitar 3 jam, atau total 9 jam. Jika ditambah dengan hasil penghitungan calon presiden/wakil presiden dan DPD yang diperkirakan memakan waktu 3 jam, maka KPPS menghabiskan waktu kurang lebih 12 jam untuk penghitungan suara dan menyalinnya ke formulir dan sertifikat.

Belum lagi jika ada protes dari saksi-saksi, maka dapat dipastikan waktu yang dihabiskan akan lebih lama. Sehingga tidak heran, dalam pemilu 17 April lalu, rata-rata di setiap TPS baru menyelesaikan penghitungan suara menjelang subuh.

Jadi sebenarnya yang menyebabkan anggota KPPS bekerja ekstra keras tanpa istirahat lebih dari 24 jam adalah sistem pemilu legislatif yang tidak efektif, bukan karena dilakukan serentak dengan pilpres.

Tentunya yang perlu dicari solusinya bukan mengutak-atik pilpresnya. Tapi bagaimana caranya agar pilegnya lebih efektif. Salah satu solusinya mungkin dengan mengurangi jumlah caleg di surat suara.

Faktanya dalam satu dapil paling banyak 4-5 caleg terpilih dalam satu parpol. Jadi ketentuan daftar caleg maksimal berdasarkan jumlah kursi yang diperebutkan dalam dapil tersebut perlu dibahas ulang. Ini juga penting agar dalam satu parpol terjadi kompetisi pendahuluan untuk menentukan caleg. Sehingga caleg dalam parpol benar-benar orang yang sudah menang kompetisi internal, bukan orang-orang baru.

Yang terjadi sekarang banyak caleg dalam parpol tersebut yang sebenarnya bukan kader partai itu. Karena pileg membuat orang tertarik mencoba peruntungan menjadi caleg. Sehingga terkadang penentuan caleg di dalam parpol juga dipengaruhi faktor lobby dan “mahar” kepada struktural parpol. Kader asli dari parpol tidak sedikit yang tersingkir, atau dapat nomor urut yang “susah dilihat”.

Dengan demikian fungsi parpol untuk kaderisasi pemimpin politik tidak berjalan. Padahal parpol sudah menerima uang negara untuk menjalankan fungsinya untuk mengkader pimpinan politik.

Kalaupun nanti dalam pileg ternyata ada parpol yang memborong jumlah kursi dalam satu dapil dapat diantisipasi dengan daftar caleg cadangan. Caleg cadangan ini juga ditetapkan KPU, yang mungkin mekanisme yang terpilih ditentukan parpol masing-masing berdasarkan kompetisi internal sebelumnya.

Solusi lainnya untuk menjawab permasalahan penghitungan suara caleg yang memakan waktu lama adalah dengan teknologi. Perlu dipikirkan untuk membuat penghitungan suara atau pencoblosan di TPS menggunakan aplikasi teknologi informasi. Jadi anggota KPPS tidak perlu menghitung manual yang membutuhkan waktu berjam-jam.

Sedangkan untuk rekapitulasi suara selanjutnya dari TPS ke PPK dan KPU tetap dengan sistem manual seperti sekarang, untuk menghindari peretasan jika dilakukan secara elektronik. Karena mungkin sepertinya untuk 5 tahun ke depan, Indonesia belum siap dengan teknologi informatika yang aman dari gangguan peretasan.

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 2 = 3