Home / Berita / Keberatan Dengan Dakwaan JPU KPK, PH Taufik Hidayat Akan Ajukan Eksepsi

Keberatan Dengan Dakwaan JPU KPK, PH Taufik Hidayat Akan Ajukan Eksepsi

Tim penasihat hukum (PH) Taufik Hidayat, terdakwa suap di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji menyampaikan akan mengajukan eksepsi atas dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (jpu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan agenda pembacaan dakwaan, Senin, 27 Mei 2019.

Terdakwa Taufik Hidayat disidangkan bersama kakaknya, bupati Mesuji non aktif, Khamami, dalam satu surat dakwaan. Perkara ini disidangkan dengan register nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk dengan Ketua Majelis Hakim Siti Insirah, dan hakim anggota Jaini Basir dan Medi Sahrial Alamsyah.

Salah satu PH Taufik Hidayat, Yahya Tulus Nami, di persidangan menyampaikan akan mengajukan eksepsi karena keberataan atas dakwaan yang diajukan. Sidang dengan agenda eksepsi dari terdakwa ini diagendakan tanggal 10 Juni 2019.

JPU menjerat Khamami dan Taufik Hidayat dengan dakwaan alternatif yakni diancam pidana Pasal 12a atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Keduanya didakwa secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya Wawan Suhendra, telah menerima suap dari Kardinal dan Sibron Azis terkait proyek-proyek di dinas PUPR Kabupaten Mesuji di tahun 2018.

Wawan Suhendra sendiri disidangkan terpisah dengan majelis hakim yang sama dengan register perkara nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk.

Seusai persidangan, PH Taufik Hidayat lainnya, Masyhuri Abdullah, menyampaikan alasan timnya hendak mengajukan eksepsi. Menurutnya, Taufik Hidayat, bukanlah ASN atau penyelenggara negara, sehingga tidak tepat dijerat dengan Pasal 12 a atau Pasal 11. Dia menjelaskan tidak ada perintah dari kliennya kepada 2 (dua) orang rekannya untuk mengambil uang dari Kardinal atau Sibron Azis. “Klien kami juga tidak ada komunikasi dengan Khamami untuk mengambil uang itu, jadi di mana turut serta melakukan pidananya”, tambah Masyhuri.

Masyhuri menambahkan, pihaknya juga keberatan karena dalam dakwaan, penerimaan uang sejumlah 850 juta rupiah oleh Wawan Suhendra dan Najmul Fikri yang dikumpulkan oleh Tasuri dari proyek-proyek sumberdaya air di dinas PUPR Mesuji, ikut didakwakan dilakukan kliennya. “Taufik enggak tau menahu soal uang ini, kenapa harus didakwakan sebagai perbuatan yang dilakukan bersama-sama olehnya”, pungkas Masyhuri.

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 + = 13