Home / Berita / Benarkah List Paket Proyek & Pemenang Lelangnya Berasal dari Bupati Mesuji?

Benarkah List Paket Proyek & Pemenang Lelangnya Berasal dari Bupati Mesuji?

Dalam persidangan perkara suap proyek di Pemkab Mesuji dengan terdakwa Sibron Azis dan Kardinal selaku pemberi suap, belum dapat dipastikan sumber list pemenang lelang. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Senin, 6 Mei 2019, dihadirkan sebagai saksi Bupati Mesuji non aktif, Khamamik, yang juga ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Di dalam kesaksiannya, Khamamik membantah semua keterangan yang diberikan saksi sebelumnya yakni Wawan Suhendra, selaku PPK di Bina Marga. Khamamik membantah jika dirinya yang memberikan arahan nama-nama pemenang lelang proyek di tahun 2018. Daftar paket proyek dan pemenangnya tersebut menjadi salah satu barang bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

Sebelumnya, dalam sidang tanggal 22 April 2019, Wawan Suhendra memberikan keterangan bahwa nama-nama pemenang lelang diarahkan oleh Bupati sewaktu verifikasi di rumah dinas bupati. Menurut Wawan, verifikasi dilakukan Bupati bersama dengan dirinya dan Kadis PUPR Najmul Fikri.

Namun keterangan Wawan tersebut nyatanya dibantah oleh Khamamik dan Najmul Fikri di dalam persidangan. Najmul Fikri yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang tanggal 25 April 2019, membantah keterangan Wawan tersebut. Menurut Najmul, tidak ada arahan pemenang lelang dari bupati maupun dirinya. Pertemuan waktu itu menurut Najmul hanya pemaparan daftar paket di tahun 2018, dan arahan bupati agar dijalankan sesuai ketentuan yang ada.

Lantas dari manakah list pemenang lelang sebelum lelang proyek tersebut berasal? Apakah mungkin itu semua hanya Wawan Suhendra yang mengatur? Sedemikian “berkuasa” kah Wawan Suhendra yang “hanya” seorang PPK mengatur pemenang lelang tanpa bupati mengetahuinya?

Fakta hukumnya bukti yang sementara ini dihadirkan jaksa baru sebatas keterangan saksi Wawan Suhendra dan barang bukti berupa list pemenang lelang. Belum ada keterangan saksi lain yang membenarkan klaim Wawan tersebut. Saksi lainnya sebatas saksi de auditu, yang mengetahui keberadaan daftar tersebut tetapi membenarkan sumbernya dari Wawan Suhendra. Sementara list pemenang tersebut berasal dari laptop Wawan, sebagaimana kesaksian Luthfi Mediansyah, selaku PPTK yang memfoto daftar pemenang tersebut dari laptop Wawan.

Selain membantah soal list pemenang proyek tahun 2018, Khamamik juga membantah keterangan Wawan mengenai uang 150 juta untuk Kapolda Lampung dan 50 juta untuk Wakapolda. Menurut Khamamik, pertemuan dengan Kapolda dan Wakapolda di rumah dinas mereka hanya silaturahmi biasa dengan Forkopimda karena dirinya jarang ke Bandar Lampung, lebih banyak di Mesuji. Dalam sidang sebelumnya, Najmul Fikri juga membantah keterangan Wawan mengenai pemberian uang ke Kapolda dan Wakapolda. Menurut Najmul, mereka bertiga memang bertemu dengan Kapolda dan Wakapolda, tetapi tidak ada pemberian uang.

Dalam sidang sebelumnya Wawan menerangkan sewaktu silaturahmi ke Kapolda dan Wakapolda, dirinya diminta bupati menyiapkan uang 200 juta rupiah. Uang tersebut dipecah dua, 150 juta untuk Kapolda dan 50 juta untuk Wakapolda. Menurut Wawan, uang tersebut bersumber dari uang fee yang diserahkan Kardinal siang harinya.

Untuk mengungkapkan fakta hukum yang sebenarnya tentang list pemenang lelang dan uang 200 juta tersebut, Majelis Hakim meminta Khamamik, Wawan Suhendra, dan Najmul Fikri dihadirkan bersamaan untuk dikonfrontir keterangannya. Namun jpu menolak menghadirkan kembali Khamamik, hanya Wawan Suhendra dan Najmul Fikri yang akan dihadirkan. Akankah dalam persidangan berikut, yang akan mengkonfrontir keterangan Wawan Suhendra dengan Najmul Fikri di persidangan, fakta hukum tersebut akan terungkap. Akankah Najmul Fikri membenarkan keterangan Wawan tersebut sewaktu dikonfrontir? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya.

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 1 = 4