Home / Artikel / Antara wacana dan keberanian memindahkan ibu kota Negara Indonesia

Antara wacana dan keberanian memindahkan ibu kota Negara Indonesia

Oleh: Peni Wahyudi, SH.
(Advokat dan Pengurus DPW Seknas Jokowi Lampung Bidang Hukum & Ham)

Pemindahan Ibu Kota Negara bukanlah hal baru, di beberapa Negara malah sudah melakukannya antara lain ; Amerika, Australia, Inggris, Rusia, Brazil India dan beberapa Negara lainnya. Alasan pemindahan Ibu kota pun bermacam-macam dari padatnya penduduk hingga pemisahan pusat perekonomian dengan pusat pemerintahan.

Di Indonesia wacana pemindahan Ibu kota negara bukanlah barang baru namun sudah bergulir pasca kemerdekaan, di era Presiden Ir Soekarno wacana pemindahan ibu kota dihembuskan pertama kali sejak Indonesia merdeka, pada saat itu Presiden Ir Soekarno telah merancang Palangka Raya sebagai ibu kota untuk menggantikan Kota Jakarta, namun wacana tersebut tidak terealisasi hingga akhirnya terjadi kekacauan politik yang memaksa beliau harus turun dari jabatan Presiden, di era Presiden Soeharto wacana pemindahan Ibu kotapun kembali berhembus bahkan telah diusulkan Jonggol sebagai Ibu Kota namun lagi-lagi tidak pernah terwujud hingga akhirnya 1998 terjadi gejolak politik yang mengantarkan Indonesia memasuki era Reformasi.

Pada era Reformasi pemerintahan Presiden SBY, wacana pemindahan ibu kota kembali mencuat bahkan sudah membuat tim khusus untuk mengkaji pemindahan ibu kota namun tidak pernah ada tindakan kongkrit dari hasil kajian tersebut hingga habis masa pemerintahan Presiden SBY.

Pada era Presiden Jokowi nampaknya wacana pemindahan Ibu kota semakin menguat bahkan lebih maju dari presiden presiden sebelumnya dengan diadakannya kajian-kajian sejak tahun 2017 dan pada hari Senin 29 April 2019, Istana Jakarta melalui Rapat terbatas telah memutuskan pemindahan ibu kota Negara Indonesia di luar pulau Jawa.

Bahwa melihat kondisi saat ini, jakarta memang sudah terlalu padat dan sesak untuk menahan beban sebagai kota besar yang menampung berbagai macam persoalan, dari mulai padatnya penduduk, kemacetan, polusi yang sangat tinggi hingga kebanjiran yang tak kunjung pernah reda, selain persoalan tersebut Jakarta sebagai kota besar juga merupakan pusat bisnis sekaligus pusat pemerintahan, sehingga saat ini sudah seharusnya ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan dan administrasi dipisahkan dari pusat bisnis dan perekonomian agar pemerintahan lebih fokus menjalankan roda pemerintahannya tanpa tekanan dari lingkungan bisnis yang ada disekitarnya.

Kemudian muncul pertanyaan apakah mampu Presiden Jokowi merealisasikannya?? Mengingat memindahkan Ibu kota merupakan keputusan yang sangat besar untuk sebuah negara, hal ini berkaitan dengan anggaran, master plan serta penjelasan/sosialisasi ke publik dan masyarakat!!, namun bila kita melihat 4,5 tahun pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan, setiap keputusan yang dibuat Presiden Jokowi ia selalu optimis dapat merealisasikannya, walaupun sebagian masyarakat, pengamat bahkan ahli-ahli di Indonesia meragukan beberapa keputusan Presiden Jokowi untuk dapat dilaksanakan, sebagai contoh adalah pembangunan Infrastruktur seperti TOL, Bandar Udara, Pelabuhan dan Waduk diberbagai pulau di Indonesia, namun keraguan itu ditepis dan dibuktikan oleh Presiden Jokowi dengan berjalannya pembangunan Infrastruktur tersebut bahkan sebagian sudah selesai dan bisa dinikmati saat ini.

Bahwa adanya keputusan pemerintahan Jokowi mengenai memindahkan ibu kota negara diluar pulau Jawa merupakan keputusan yang sangat berani, bahkan tidak sedikit pengamat yang meragukan keputusan tersebut dapat dilaksanakan., tapi kembali lagi bila kita melihat sikap optimis dan sikap berani Jokowi pada 4,5 tahun yang lalu, saya rasa pemindahan ibu kota negara ini akan benar dilaksanakan.

Ada beberapa tantangan yang harus juga dipikirkan Presiden Jokowi dalam pemindahan Ibu Kota Negara yaitu aspek hukum dan politik, hal ini menjadi tantangan besar bagi Presiden Jokowi mengingat untuk memindahkan Ibu Kota negara tidak cukup hanya sebuah keputusan sepihak oleh pemerintah namun juga harus ada persetujuan anggota DPR sebagai mandat perwakilan rakyat. Dalam aspek hukum Presiden Jokowi harus mencabut Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengganti Undang-Undang terbaru untuk mengakomodasi ibu kota yang baru, tentu hal ini tidak terlepas dari aspek politik karena Presiden Jokowi harus meyakinkan anggota DPR untuk menyetujui perpindahan ibu kota negara yang baru dengan alasan perpindahan ibu kota penting dan harus segera dilakukan, apabila kedua aspek tersebut tidak terhambat maka wacana pemindahan ibu kota tidak sekedar menjadi santapan opini publik semata melainkan dapat dilaksanakan dengan kerja kongkrit.

Namun sebagai catatan penting dalam keputusan pemindahan ibu kota negara tersebut, pemerintahan Presiden Jokowi harus sangat hati-hati dalam penyampaian informasi ke publik dan masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa pemindahan ibu kota negara ini harus segera dilakukan, sehingga keputusan tersebut mendapat tanggapan positif dari masyarakat, hal ini menjadi penting agar terhindar adanya gejolak di masyarakat, mengingat saat ini begitu masifnya berita hoaxs dan berita menyesatkan yang beredar di masyarakat.

Perlu diketahui, masa jabatan Presiden Jokowi bersama wakilnya Yusuf Kala periode 2014-2019 saat ini tinggal hitungan bulan, sehingga untuk memastikan keputusan pemindahan Ibu kota negara Indonesia dapat dilaksanakan, Presiden Jokowi harus kembali menjabat Presiden periode 2019-2024, hal ini sangat penting dikarenakan keputusan ini dapat dilaksanakan hanya dengan komitmen dan keberanian yang tinggi, karena apabila jabatan presiden periode 2019-2024 tidak dijabat kembali oleh Presiden Jokowi saya rasa keputusan pemindahan ibu kota negara akan tertunda kembali karena setiap Presiden mempunyai pandangan-pandangan serta kajian tersendiri mengenai urgensi Pemindahan ibu kota negara Indonesia. Namun dalam kontestasi politik pemilu 17 April 2019 yang lalu, Presiden Jokowi yang kemudian maju kembali sebagai salah satu kandidat calon Presiden 2019-2024 bersama wakilnya Kiyai H Ma’aruf amin mendapat angin segar karena unggul dalam hitungan cepat atau Quick Count melawan Calon Presiden Prabowo Subianto beserta calon wakilnya Sandiaga Uno di berbagai Lembaga Survei, namun kembali lagi antara wacana dan keberanian memindahkan ibu kota negara indonesia bergantung hasil resmi pengumuman dari penyelenggara Pemilu yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

13 + = 20