Home / Berita / Dengan Digital Banking Buka Rekening Baru Cukup Lewat Smartphone

Dengan Digital Banking Buka Rekening Baru Cukup Lewat Smartphone

hukum1926.id – Praktek peminjaman uang melalui sistem online (financial technolog/fintech) yang dilakukan lembaga jasa keuangan yang mulai menjamur, akan diterapkan juga untuk layanan pembukaan rekening bank. Dengan fitur buka rekening lewat digital bankking, calon nasabah tidak perlu lagi ke kantor bank. Cukup dengan menggunakan smartphone dapat langsung membuka rekening baru.

Pihak bank akan menggunakan data kependudukan di Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk keperluan pembukaan rekening baru. Dengan demikian tidak diperlukan lagi tatap muka langsung pihak bank dengan calon nasabah. Praktek seperti ini sudah banyak dijalankan oleh penyedia aplikasi pembayaran seperti Gopay (Gojek), Dana, Ovo, atau yang terbaru LinkAza.

Dasar hukum pembukaan rekening digital banking ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

Lihat: Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum

Meski nantinya tidak perlu tatap muka langsung dengan calon nasabah, dalam peraturan ini pihak bank tetap diwajibkan memenuhi prinsip kehati-hatian dan harus mengenali nasabah.

Verifikasi untuk mengenali nasabah nantinya dapat dilakukan dengan pemindaian KTP elektronik, pengenalan wajah lewat video banking atau foto langsung dengan smartphone.  Serta dapat dikembangkan dengan pemindaian sidik jari.

Praktek digital banking ini adalah suatu keniscayaan di zaman digital seperti ini. Bagi masyarakat keuntungan yang diperoleh adalah tidak perlu membuang waktu untuk pergi ke bank dan mengantri. Cukup dari rumah menggunakan smartphone, atau melalui mesin ATM rekening bank dapat dibuat.

Untuk mendapatkan izin menjalankan layanan digital ini tentunya pihak bank harus sudah siap dengan sistem dan keamanannya. Di sini peran penting OJK dalam melakukan assesmen sebelum memberikan izin kepada pihak bank, agar layanan perbankan digital benar-benar aman.

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

26 − = 22