Home / Artikel / LEWAT WAKTU PENUNTUTAN HAK ATAS TANAH

LEWAT WAKTU PENUNTUTAN HAK ATAS TANAH

hukum1926.id – Anda yang memiliki tanah dengan cara yang tidak melawan hukum, tentunya akan merasakan kesal atau marah, dan mungkin juga khawatir, ketika ada orang lain yang menggugat kepemilikan tanah tersebut. Padahal tanah tersebut sudah dimiliki dan diusahakan dalam waktu yang cukup lama.

Yang lebih membuat kesal adalah sewaktu mengetahui yang menggugat kepemilikan tanah tersebut hanya berbekal surat di bawah tangan, berupa surat keterangan tanah dari desa, atau surat jual-beli di bawah tangan. Sementara bukti kepemilikan tanah yang ada miliki berupa sertifikat tanah atau akta jual beli tanah.

Jika anda memiliki permasalahan seperti itu, penting untuk memahami tentang lewat waktu penuntutan hak atas tanah. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, atau mengacu kepada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung.

Pasal 1963 KUHPerdata menjelaskan bahwa: ”Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”. Dalam hal kepemilikan tanah (barang tak bergerak), jika kepemilikan didasari suatu itikad baik yang dapat berupa jual beli, hibah, waris, pemberian dari pemerintah, dan perolehan hak yang lainnya, maka lewat waktu penuntutanya setela 20 tahun.

Dan jika penguasaan tanahnya sudah berlangsung lebih dari 30 tahun, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1967 KUHPdt, maka tanpa perlu menunjukkan alas haknya, tuntutan atas tanah tersebut telah lewat waktu.

Sementara untuk tanah yang sudah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat, aturan mengenai lewat waktunya adalah Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tenggang waktu untuk menggugat kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat paling lama 5 tahun.

Meski demikian yang harus dipahami adalah bahwa hakim tidak secara ex-officio berwenang memutuskan hak dengan jalur lewat waktu jika tidak dimintakan oleh pihak yang digugat. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1950 KUHPdt yakni: “Hakim karena jabatannya, tidak boleh mempergunakan lewat waktu”. Dengan demikian pihak yang kepemilikan tanahnya digugat harus meminta kepada pengadilan untuk memutuskan sah kepemilikan tanahnya dengan jalan lewat waktu.

Contoh putusan pengadilan yang menolak gugatan kepemilikan tanah dengan dasar lewat waktu salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung No.962 K/Pdt/2018 tanggal 30 Juli 2018.

Perkara ini melibatkan Muslim selaku Penggugat melawan Sukirman Sianipar dan Achmadi selaku Tergugat. Dalam pertimbangan putusannya MA menyatakan karena tanah objek sengketa sudah bersertifikat sejak tahun 2009 dan tahun 2010, dan para Tergugat menguasai tanah dengan itikad baik, maka sesuai ketentuan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 gugatan Penggugat atas tanah objek sengketa sudah melampaui tenggang waktu 5 tahun.

Sebelumnya dalam Putusan PN Menggala Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mgl tanggal 1 Maret 2017, majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat tentang gugatan telah lewat waktu. Putusan tingkat pertama ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang melalui Putusan Nomor 34/PDT/2017/PT.TJK tanggal 10 Agustus 2017.

* Masyhuri Abdullah, Advokat di Lawfirm Mawardi & Partners, Ketua LBH Nahdlatul Ulama Lampung Timur

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 2 = 3