Home / Berita / Tiga Terdakwa Penghina Bupati Lamtim Dihukum Percobaan

Tiga Terdakwa Penghina Bupati Lamtim Dihukum Percobaan

Sukadana, hukum1926.id – Sandy Yudha Bin A. Nudin, Johan Abidin Bin Hasan Basri dan Yusuf Ridho Billah, SH Bin Bunyamin, 3 (tiga) orang terdakwa pencemaran nama baik Bupati Lamtim, Chusnunia Chalim, divonis pidana bersyarat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sukadana. Putusan dibacakan dalam sidang hari Selasa (8/1/2019) oleh majelis hakim yang diketuai Achmad Irfir Rochman yang juga Ketua PN Sukadana, dan hakim anggota Nugraha Medica Prakasa dan Reza Adhian Marga.

Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Namun pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun terpidana melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Di dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan ketiga terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penghinaan dengan tulisan”.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Lamtim menuntut ketiganya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.  Menurut JPU ketiganya terbukti melanggar Pasal 310 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Namun dengan putusan percobaan yang dijatuhkan majelis hakim ketiga terpidana lepas dari jeruji besi, kecuali selama masa percobaan melakukan tindak pidana. Selama masa persidangan, ketiga terdakwa juga tidak menjalani tahanan penjara.

Sidang perkara ini bermula dari aksi unjuk rasa yang digelar tanggal 18 Juli 2017 di halaman kantor Bupati Lamtim. Dalam unjuk rasa tersebut terdapat orasi yang menyebutkan bupati telah melakukan kebohongan mengenai statusnya yang dilaporkan masih gadis, akan tetapi memiliki seorang anak. Selain melakukan orasi, unjuk rasa tersebut disertai spanduk dan poster yang mempertanyakan asal-usul seorang anak yang disebut sebagai anak bupati.

Tidak terima nama baiknya dicemarkan, Bupati Chusnunia Chalim lantas melaporkan hal tersebut ke Polres Lampung Timur. Menurut bupati, seorang anak yang disebut-sebut dalam demo tersebut adalah anak adopsi yang sah berdasarkan penetapan pengadilan. (red)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 + 1 =