Home / Artikel / Peluang Pelaksanaan Perpres Reforma Agraria di Lampung?

Peluang Pelaksanaan Perpres Reforma Agraria di Lampung?

hukum1926.id – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada tanggal 24 September 2018 lalu. Perpres yang diteken bersamaan dengan Hari Tani Nasional ini oleh beberapa kalangan dianggap sebagai kado manis dari Presiden. Ini dianggap sebagai langkah maju untuk pelaksanaan agenda reforma agraria yang sudah sekian lama diperjuangkan aktivis petani.

Inti dari Perpres Roforma Agraria ini adalah menyedikan ruang regulasi untuk pendistribusian dan penguasaan atas tanah bagi masyarakat Indonesia. Ini menjadi alat untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah di masyarakat Indonesia. Realita saat ini di Indonesia, banyak masyarakat yang tidak memiliki tanah untuk digarap. Atau memiliki tanah garapan dengan luasan yang minim, tidak mencukupi untuk membuat hidupnya sejahtera. Sementara di sisi lain, ada pengusaha yang menguasai lahan sedemikian luas, bahkan menguasai sampai ratusan ribu hektar.

Diharapkan pelaksanaan perpres reforma agraria ini dapat memeratakan penguasaan lahan bagi masyarakat. Dengan tujuannya untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Lihat:Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Lalu bagaimana peluang pelaksanaan Perpres ini di Lampung?

Dalam perpres ini tanah yang menjadi objek reformasi agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi. Dengan definisi seperti ini, di Lampung tanah yang berpeluang menjadi objek TORA adalah tanah negara yang sudah diberikan Hak Guna Usaha (HGU) tapi tidak dikelola atau tidak diperpanjang pengusahaannya, dan kawasan hutan yang saat ini sudah didiami dan dikelola masyarakat.

Tanah di Lampung saat ini banyak dikuasai perusahaan dengan status HGU, namun tidak semuanya dikelola. Selain itu ditengarai ada juga perusahaan yang riilnya menguasai tanah melebihi HGU yang diberikan.

Berdasarkan Pasal 7 Perpres Reforma Agraria, lahan yang dapat diredistribusi kepada masyarakat antara lain tanah HGU dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang haknya sesudah 1 tahun hak tersebut berakhir. Selain itu untuk tanah HGU yang dirubah haknya menjadi HGB karena perubahan tata ruang, minimal 20 % dari luas tanah tersebut harus dilepaskan untuk diredistribusi. Objek TORA lainnya adalah kewajiban pelepasan tanah seluas 20% kepada pemegang HGU yang diwajibkan dalam pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya.

Sementara untuk kawasan hutan di Lampung saat ini yang lebih tepat dilakukan adalah legalisasi aset, karena faktanya banyak kawasan hutan yang saat ini sudah didiami dan dikelola masyarakat. Terhadap kawasan hutan yang tidak memungkinkan dikeluarkan statusnya dari hutan negara, dapat diberikan legalisasi pengelolaannya kepada masyarakat yang saat ini sudah mengelolanya.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Perpres Reforma Agraria di Lampung tentunya perlu desakan yang kuat dari masyarakat. Tanah yang dapat diredistribusi melalui mekanisme ini harus melalui tahapan (1) inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, (2) analisa data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah, dan (3) penetapan sebagai objek redistribusi. Sementara untuk kawasan hutan harus ditetapkan terlebih dahulu melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pelaksanaan reforma agraria di daerah dilakukan oleh kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria Propinsi dan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota. Kelembagaan ini diketuai Gubernur di tingkat propinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota. Masyarakat dan akademisi juga dilibatkan sebagai anggota gugus tugas ini. Dalam pelaksanaan tugasnya, kelembagaan di tingkat daerah berkoordinasi dan bekerjasama dengan gugus tugas di tingkat pusat dan Tim Reforma Agraria Nasional.

Sementara masyarakat yang dapat menjadi subyek penerima TORA ini dibagi menjadi 20 golongan. Utamanya adalah petani, buruh tani, nelayan, dan buruh yang tidak memiliki tanah atau memiliki tanah kurang dari 0,25 ha.

Tentunya masih ditunggu seperti apa pelaksanaan reforma agraria ini di Lampung, dan tugas masyarakat untuk memastikan agar Perpres ini dapat dijalankan. Diharapkan dengan pelaksanaan Perpres ini ketimpangan dalam penguasaan tanah dapat diatasi. Semuanya bermuara kepada keadilan dalam penguasaan tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perpres ini juga diharapkan dapat menjadi jawaban atas kritik pelaksanaan reforma agraria yang saat ini masih berupa pensertifikatan tanah milik masyarakat secara gratis.

*Masyhuri Abdullah – Advokat, Ketua LBH Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

36 − = 34