Home / Berita / Mulai Maret 2019, Pengesahan Koperasi Dilakukan di Kemenkumham RI

Mulai Maret 2019, Pengesahan Koperasi Dilakukan di Kemenkumham RI

hukum1926.id – Pemerintah mengumumkan selambat-lambatnya tanggal 1 Maret 2019 proses pengesahan pendirian, perubahan, dan pembubaran koperasi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ini diumumkan lewat laman website Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU).

Hal ini merupakan tindak lanjut keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), yang diterbitkan 21 Juni 2018. PP OSS ini telah mengalihkan kewenangan pengesahan, perubahan, dan pembubaran Koperasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan adanya peralihan tersebut untuk pendirian koperasi, perubahan atau pembubarannya, masyarakat tidak lagi mengurusnya lewat Dinas Koperasi tetapi dapat langsun melalui notaris yang akan memprosesnya melalui layanan online AHU Kementerian Hukum dan HAM.

Pengalihan kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Dalam ayat (2) pasal ini dijelaskan pengesahan koperasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi,serta pembubaran koperasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Meski demikian, mengingat adanya karakteristik khusus dalam bidang perkoperasian yang berbeda dengan kriteria tugas, pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI, maka proses pengalihan kewenangan tersebut membutuhkan masa transisi agar proses pelayanan koperasi pada Kementerian Hukum dan HAM dapat terlaksana dengan efektif. Masa transisi ini ditetapkan hingga tanggal 1 Maret 2019.

Selama proses transisi ini berlangsung, pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi tetap diselenggarakan di Kementerian Koperasi dan UMKM.

Selanjutnya pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi tersebut, sepenuhnya akan diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang akan diatur dalam peraturan lebih lanjut. (red)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

9 + 1 =