Home / Berita / Sekolah Gratis Hingga SMP Digugat di MK

Sekolah Gratis Hingga SMP Digugat di MK

hukum1926.id – Pakar hukum tata negara A. Irmanputra Sidin menggugat Pasal 34 ayat (2) Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) sepanjang frasa jenjang pendidikan dasar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Gugatan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi (MK) ini di register dengan nomor 97/PUU-XVI/2018. Sidang pemeriksaan pendahuluan sudah dilakukan tanggal 6 Desember 2018.

Bunyi Pasal 34 ayat (2) yang digugat yakni: Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 34 ayat (2) ini yang menjadi dasar pelaksanaan sekolah gratis dari jenjang SD hingga SMP yang dilakukan melalui program Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Alasan pemohon mengajukan permohonan judicial review ini yakni hak anak-anak tidak mampu tidak terpenuhi untuk melanjutkan jenjang pendidikan hingga SMA. Hal ini jika dikaitkan dengan Pemilu berarti membatasi hak anak-anak tidak mampu untuk dipilih sebagi Presiden/Wakil Presiden atau Kepala Daerah. Undang-undang mensyaratkan minimal lulusan SMA Sederajat yang dapat dipilih sebagai Presiden/Wakil Presiden atau Kepala Daerah.

Menurut Pemohon, pemberlakuan Pasal 34 ayat (2) hanya mengacu kepada Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Sisdiknas yang menjabarkan tentang pendidikan dasar sebagai SD Sederajat dan SMP Sederajat. Menurut Pemohon seharusnya pelaksanaan wajib belajar juga merujuk kepada pemilu yang mensyaratkan lulus SMA Sederajat bagi calon Presiden/Wakil Presiden.

Pemohon berpandangan pelaksanaan wajib belajar hanya sampai SMP Sederajat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1).

Dalam petitumnya pemohon meminta MK menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas sepanjang frasa jenjang pendidikan dasar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai sekolah menengah atas, madrasah aliah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliah kejuruan, atau bentuk lainnya yang sederajat. (red)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 + 1 =