Home / Berita / PP Tentang Manajemen PPPK Solusi Bagi Tenaga Honorer

PP Tentang Manajemen PPPK Solusi Bagi Tenaga Honorer

hukum1926.id – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PP ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi di dalam sambutannya pada puncak perayaan Hari Guru Nasional dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu 1 Desember 2018.

Beberapa hal penting dalam PP ini antara lain:
1. Sebutan Tenaga Honorer dihilangkan menjadi PPPK
Dengan pemberlakukan PP ini tenaga honorer akan ditiadakan. Bagi mereka yang menjadi honorer saat ini dimungkinkan menjadi PPPK melalui proses rekruitmen atau seleksi. Seleksi dapat dilakukan oleh panitia seleksi nasional, panitia seleksi instansi, dan instansi pembina.

2. PPPK termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara
Melalui PP ini ditegaskan yang disebut sebagai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.

3. PPPK mendapatkan hak gaji dan tunjangan setara PNS
Mereka yang diangkat sebagai PPPK akan mendapatkan hak berupa gaji dan tunjangan yang sesuai dengan ketentuan gaji dan tunjangan bagi PNS.

4. Usia pelamar PPPK Longgar
Batasan usia untuk melamar sebagai PPPK sangatlah longgar, yakni minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum usia pensiun jabatan yang dibutuhkan. Dengan demikian batasan usia yang longgar ini membuka peluang yang lebar setiap orang untuk menjadi PPPK.

5. Non PNS dapat menduduki jabatan tertinggi
Melalui PP ini kalangan non PNS dapat menduduki jabatan tertinggi struktural suatu instansi, sehingga membuka kesempatan kalangan profesional atau swasta untuk menduduki jabatan yang disebut jabatan pimpinan tinggi (JPT).

6. Hak-hak PPPK Dijamin
PP ini menjamin hak-hak PPPK sebagai tenaga kerja, antara lain hak mendapatkan gaji dan tunjangan, hak cuti, jaminan/perlindungan, serta hak untuk meningkatkan kompetensi diri.

Lihat: Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

89 − 81 =