Home / Berita / Ini Alasan MK Perintahkan Aturan Pajak Penerangan Jalan Dirubah

Ini Alasan MK Perintahkan Aturan Pajak Penerangan Jalan Dirubah

hukum1926.id – Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pemerintah dan DPR untuk merubah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) khususnya mengenai pengenaan pajak penerangan jalan (PPJ) atas penggunaan listrik selain yang bersumber dari pemerintah dalam hal ini PT. PLN. Perubahan ini harus dilakukan dalam waktu paling lama 3 tahun.

Hal tersebut tertuang dalam putusan perkara dengan nomor 80/PUU-XV/2017. Putusan ini dibacakan dalam sidang MK tanggal 10 Desember 2018.

Judicial review ini diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) selaku organisasi yang mewadahi berbagai perusahaan. Dalam gugatannya APINDO mempermasalahkan pengenaan PPJ terhadap perusahaan yang memproduksi listriknya sendiri, tidak bersumber dari PLN. APINDO menganggap perusahaan yang mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan listriknya seharusnya dilindungi dan tidak dikenakan PPJ. Ini karena perusaahan tersebut telah membantu pemerintah menyediakan tenaga listrik yang belum sepenuhnya mampu disediakan melalui PLN.

Dalam gugatanya APINDO menyatakan keberadaan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (3) telah merugikan hak konstitusionalitas pemohon. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 1 angka 28: “Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.”

Pasal 52 ayat (1): “Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain”.

Pasal 52 ayat (2): “Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi seluruh pembangkit tenaga listrik”.

Pasal 55 ayat (2): “Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%”.

Pasal 55 ayat (3): “Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%”.

Dalam petitumnya pemohon meminta kepada MK agar menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat bila tidak dimaknai PPJ hanya dikenakan pada tenaga listrik yang bersumber pada negara. Serta Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (3) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Meski demikian, hanya sebagian tuntutan APINDO dalam petitumnya yang dikabulkan oleh MK. Permohonan pokok APINDO yang menginginkan agar MK menyatakan objek PPJ hanya untuk listrik yang bersumber dari pemerintah tidak dikabulkan. Dalam pertimbangannya MK menyatakan pengenaan pajak dapat diterapkan terhadap objek pajak dan subyek pajak apapun, sepanjang diatur melalui undang-undang. Dengan kata lain pihak yang memenuhi kebutuhan listrik dari sumber pembangkit sendiri tetap dapat dikenakan pajak.

Terhadap dalil pemohon yang menyatakan seharusnya tenaga listrik yang dihasilkan/dibangkitkan sendiri oleh pengguna tidak dikenai pajak, MK berpendapat sebaliknya. Dalam pertimbangannya MK menyatakan semua penggunaan tenaga listrik dapat dikenai pajak tanpa membedakan asal atau sumber pasokan tenaga listrik tersebut, apakah dihasilkan sendiri oleh pengguna atau pihak lain selain pengguna.

MK berpandangan penggunaan tenaga listrik dengan sumber hasil pembangkit pengguna sendiri dapat dikenai pajak, namun pengenaan pajaknya harus diatur dengan undang-undang atau nomenklatur atau istilah yang lebih tepat agar tidak menimbulkan kerancuan atau kebingungan bagi masyarakat terutama subjek pajak dan wajib pajak.

Menurut MK Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian pajak dan pungutan yang lainnya jelas diperbolehkan, selama diatur dengan undang-undang. Pasal 23A UUD 1945 tidak menyatakan bidang apa saja yang dapat dikenai pajak dan pungutan. UUD 1945 juga secara umum juga tidak mengatur bidang-bidang apa saja yang tidak boleh dikenai pajak atau pungutan. Dengan demkian pajak dan pungutan dapat dikenakan untuk semua objek dan subyek huku. Tentunya setelah melalui proses yang matang lewat pembentukan undang-undang.

Sedangkan mengenai istilah PPJ, Menurut MK, frasa penerangan jalan adalah merujuk pada sebuah tindakan/aktivitas yang membuat terang jalan. Sehingga jika dikaitkan dengan listrik yang dipergunakan sebagai energi untuk menyalakan alat-alat elektronik, maka PPJ juga diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penggunaan listrik bagi penerangan jalan.

MK menyatakan pembuat undang-undang tidak tegas dalam membuat pengaturan tentang PPJ. Apakah istilah PPJ merujuk kepada objek pajak atau merujuk kepada alokasi pembelanjaan dana yang diperoleh dari kegiatan pengenaan pajak. Jika frasa penerangan jalan merujuk kepada alokasi dana yang dipungut dari pajak, hal tersebut terbantah oleh ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU PDRD yang menyatakan dana hasil penerimaan PPJ hanya sebagian saja yang dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Menurut MK jika frasa penerangan jalan merujuk kepada alokasi dana yang diperoleh dari pengenaan pajak, maka pola pembentukan istilah tersebut bertentangan dengan istilah lain dalam UU yang sama seperti pajak hotel, pajak restoran, dll, yang semuanya merujuk kepada objek pajak bukan kepada alokasi dana yang diperoleh dari pengenaan pajak.

Berdasar rumusan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 52 ayat (1), menurut MK pembentuk undang-undang telah mencampurkan pengaturan dua kategori yang berbeda dalam satu pasal, yaitu kategori peruntukan tenaga listrik disatukan dengan kategori sumber (penghasil) tenaga listrik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK dalam amar putusannya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk merubah Undang-undang PDRD untuk waktu paling lama 3 tahun. Aturan yang harus dirubah khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang dihasilkan dari sumber lain selain dari pemerintah (PT. PLN).

Selain itu MK dalam putusannya menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU 28 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Meski demikian MK menyatakan pasal-pasal tersebut tetap berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan oleh DPR untuk waktu maksimal 3 tahun. (Red)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

49 + = 55